 |
| Syauqi |
Sekedar ikut menulis, paling tidak untuk tetap mengasah pemikiran, apakah masih runtun, apakah masih sistematis mengetengahkannya ke ruang baca sehingga: apa, siapa, mengapa, kapan dan di mananya dapat ditangkap lebih jelas oleh pembaca.
Pada pembukaan UUD 1945 salah satu kewajiban negara itu disebutkan, "....mensejahterakan..." Tentu akan menjadi pedoman atau acuan tiap tingkat pemerintahan menyusun UU, atau Keppres, atau Kepmen, Pergub, Kepbub, Kepwako atau apapun namanya dalam penyusunan/menterjemahkan lebih teknis agar supaya mensejahterakan rakyat, sebagaimana diamanatkan konstitusi dapat dilaksanakan sebaik mungkin.
Dalam hal ini tentu aspek penunjang kesejahteraan rakyat yang sudah ada harus tetap dipelihara secara amat baik, agar supaya fungsinya menunjang kesejahteraan rakyat dapat terus berlanjut. Dan aspek yang dikira akan dapat membantu juga meningkatkan kesejahteraan rakyat diupayakan diadakan/dianggarkan dan dibangun supaya lebih memberikan kepastian terciptanya semua elemen yang mendukung rakyat jadi lebih sejahtera dibanding periode atau tahun-tahun sebelumnya.
Satu poin.
Poin berikutnya tahun politik...
Tahun 2024 dan start di bulan puasa ini, semua incumbent gubernur dan semua incumbent bupati/wako yang masih satu periode akan kembali bertarung ulang mempertahankan jabatan. Rasanya nyaris tidak ada di berbagai belahan negeri diberitakan incumbent anu tidak mencalon lagi, dan cukup satu periode. Kalaupun ada mungkin sangatlah langka.
Bahwa semuanya sedang berancang-ancang pun mulai tampak, mulai bisa dinikmati "rakyat pengamat". Mulai pula ditulis di berbagai medsos dengan berbagai dinamika, tarik menarik masuk ke berbagai gerbong dukungan yang tersedia.
Di fase ini akan banyak sekali cerita yang bisa diketengahkan. Semua menjadi bumbu penyedap hidangan cerita atau gagasan dikembangkan. Sebut saja bagian dari cerita itu mengulas kekuatan yang dipunyai incumbent. Bagaimana hegemoninya mencengkram aparatur pemerintah di bawah kuasanya untuk dijadikan mesin pemenangan.
Terlepas dari suka atau tidak aparatur pemerintah pastinya sangat takut turun pangkat, sangat khawatir dipindah ke daerah terjauh, sangat risau non job dan lain sebagainya. Maka dan biarpun dikatakan oleh perundang-undangan sebagai ide atau gagasan aparatur negara itu harus netral namun di tingkat teknis sangat susah di terapkan. Banyak fariabel yang membuat itu susah terlaksana dan salah satu contoh adalah yang ditulis di atas.
Jadi, hegemoni incumbent berikut dengan semua prestasi pembangunan juga seabreg penghargaan akan di blowup ke ruang publik untuk citra keberhasilan dan kelayakan dipilih kembali. Dan ini akan disambut riang gembira, sorak sorai oleh barisan pendukung/team pemenangan dengan berbagai statement yakni: hil yang mustahal incumbent dukungannya akan kalah. Pasti menang.!!!
Bagi para petarung penantang, berkontestasi dengan incumbent adalah perjuangan yang sangat berat. Ibarat medan offroad, landcruiser 4wd tapi tahun ketumbar mungkin tidak akan mampu melewati medan. Mungkin diperlukan robicon 4wd untuk menaklukan medan tarung yang tersedia.
Artinya apa? Artinya mengalahkan incumbent itu sangatlah sulit. Tapi sesulit apapun mengalahkan incumben itu bukanlah pekerjaan mustahil. Di banyak daerah di Indonesia juga tidak sedikit incumbent yang terjungkal. Artinya mengalahkan seorang incumbent bisa-bisa saja dilakukan.
Diperlukan amunisi yang sangat cukup anti habis sebagai logistiknya. Diperlukan organisasi pemenangan dengan SDM yang mumpuni di berbagai sektor, daerah, kelompok masyarakat, dan lain sebagainya. Diperlukan seabrek data kelemahan incumbent sebagai residu ketidakpuasan publik sejak beliau menjabat sampai dengan mengulang tarung kembali. Mengkaryakan residu (barisan sakit hati) sebagai agen propaganda melemahkan incumbent.
Kalau membicarakan residu dari sebuah kemenangan akan banyak sekali contoh bisa ditampilkan.
1. Ketidakpuasan sebagian team pemenangan atas reward yang diperoleh. Mediasi yang tidak mencapai kepuasaan pada diri orang atau kelompok yang dimediasikan dgn pemenang/incumbent berkuasa. Ini adalah residu pertama dan akan diambil oleh lawan tarung memperkuat organisasi perlawanan.
2. Menciderai kesepakatan dengan alim ulama dan atau tokoh masyarakat.
Biasanya golongan ini perannya tidak sampai teknis. Sungguhpun begitu, anggukan kepalanya, keperpihakan yang nyata dapat membuat barisan jamaah atau kelompok masyarakat yang diwakili secara koor bersama-sama akan seiring sejalan dengan pilihan yang tokoh tersebut pilih.
Menciderai kesepakatan dengan golongan ini, sama saja dengan tidak menghendaki kembali suara yang mereka wakili.
3. Menggunakan kelompok sendiri selama tata kelola pemerintahan.
Bahwa gubernur atau bupati/wako adalah jabatan politik tentu saja di belakangnya ada partai politik dan tokok-tokoh politik. Maka tentu menjadi sangat wajar semua simpul pemerintahan akan diisi oleh loyalis partai asal muasal si gubernur atau bupati/wako. Namun di sisi lain juga menimbulkan problema/bahaya karena bisa tertitip isu sentris dan atau KKN. Oleh lawan tanding biasanya akan dikemas menjadi dagangan, dipropagandakan untuk dikonsumsikan pada publik.
Di bagian inipun asal daerah seorang incumbent juga digarap lebih maksimal dan lebih komprehensif. Bagaimana pola pembangunan, prosentasi anggaran pembangunan untuk daerah asal incumbent akan diperbandingkan dengan kue pembangunan yang di dapat oleh daerah lain.
Kalau di Sumbar akan keluar propaganda, mambangkik batang tarandam, manggapuakan kabau awak, sampai kiamat ndak ka maju kampuang kito, dan lain sebagainya.
4. Isu KKN
Sebetulnya poin kolusi dan nepotisme sudah ada di dalam penjabaran di atas. Isu korupsinya yang belum. Dari sekian banyak residu berceceran mungkin korupsi yang harus lebih di waspadai oleh incumbent. Hati - hati, korupsi bukan saja menjadikan seorang incumbent pesakitan setelah tidak lagi menjabat, lebih parah bisa membuatnya kelihalangan harga diri di permalukan, dicokok di mana saja tertangkap tangan. Isu ini akan jadi bahan gorengan yang paling seksi dipropagandakan.
5. Kekecewaan masyarakat akibat pemerosotan kualitas kesejahteraan.
Salah satu contoh adalah ambrolnya sebuah bendungan yang berdampak pada hamparan persawahan kehilangan air untuk bertanam padi.
Pembiaran atau kebijakan setengah hati dalam perbaikannya niscaya akan menjadikan masyarakat menghukum untuk tidak memilih incumbent tersebut. Seberapa luas dampak bencana yang ditimbulkan agak bisa dipastikan akan berbanding lurus dengan jumlah masyarakat pemilih yang akan menghukum. Dan oleh kekuatan perlawanan, menggoreng isu ini akan menjadi salah satu bahan baku propaganda terbaik menjatuhkan carakter building incumbent
Jadi....
N sudah terlampau panjang.
Nasehat untuk siapapun incumbent, 5 poin di atas perlu segera dibenahi. Bagaimana caranya tentu thing tank dan team pemenang yang hebat-hebat itu sudah punya cara.
Bagi petarung yang menantang incumbent tidak salah juga 5 poin di atas dikemas sedemikian rapi dalam gerakan propaganda anti hegemoni penguasa. Mudah-mudahan kombinasi antara ide gagasan yang sudah ada dengan troya di dalam organisasi ataupun massa dukung tradisionil incumbent akan berubah bentuk dengan hal ini.
Akhirul kata....
Selamat berkontestasi pada siapapun incumbent. Berharap dengan maju kembali, maksud dan tujuannya bukan hanya soal kemegahan atau kejayaan diri dan kelompok namun lebih besar, segala pengorbanan dari perjuangan yang dilakukan betul-betul didedikasikan untuk kesejahteraan masyarakat negeri.
Bagi penantang kontestasi juga demikian. Ingat, pembiayaan yang dikeluarkan bukan angka-angka yang sedikit. Pertaruhan sedemikian besar sesegera mungkin harus dapat dirasakan oleh rakyat dan dimaknai bagian dari pengorbanan yang pro rakyat, tepatnya upaya untuk lebih mensejahterakan rakyat.
Berharap salah satu dari siapapun kontestan akan keluar sebagai pemenang. Dan berharap kemenangan tersebut merupakan kemenangan rakyat.
Kesejateraan rakyat sudah terbayang di pelupuk mata. (***)
*Bukan pengamat tapi mengamati
