 |
Padang Pariaman -- Sigi24.com. Masyarakat Indonesia mungkin masih ingat program legendaris era Presiden Soeharto, ABRI Masuk Desa (AMD), yang bertujuan membantu pembangunan hingga ke pelosok desa. Kini, muncul program serupa namun berbeda sasaran, yang diduga sebagai wujud lanjutan setelah program Koperasi Merah Putih (KMP) yang menuai kontroversi, yaitu "ABRI Masuk Sekolah".
Namun pelaksanaannya di lapangan, khususnya pada proyek revitalisasi SMP Negeri 3 Lubuk Alung, Padang Pariaman, justru memunculkan banyak kejanggalan dan pertanyaan besar.
Plang Proyek Diedit, Anggaran Berubah Misterius
Berdasarkan pantauan di lokasi, plang proyek tertulis jelas pelaksanaannya adalah Pangdam XX/Tuanku Tambusai (TIB). Yang mencurigakan, angka anggaran yang tertulis di plang terlihat ditutupi dan diganti. Awalnya tertulis senilai Rp3,4 Miliar, namun kini berubah menjadi Rp3.299.000.000. Tak satu pun warga sekitar maupun pihak sekolah tahu siapa dan kapan perubahan angka tersebut dilakukan.
Pekerja Sipil "Dipakaikan" Seragam TNI
Poin yang paling mengundang tanda tanya besar adalah penampilan para pekerja di lokasi. Seluruh tenaga kerja yang terlihat bekerja bukanlah anggota TNI, melainkan warga sipil, namun mereka semuanya mengenakan kaos loreng TNI AD.
Ketika dikonfirmasi, para pekerja mengaku bahwa pemakaian seragam loreng itu diharuskan oleh pihak pengelola proyek. Hal ini tentu sangat kontradiktif dengan aturan selama ini, di mana warga sipil yang memakai seragam loreng TNI kerap disebut "tentara gadungan" dan ditindak tegas saat razia. Kini, fenomena itu justru terjadi atas arahan proyek militer sendiri.
Atap Masih Bagus Dibongkar, Pihak Sekolah Tak Dilibatkan
Sumber dari pihak sekolah yang enggan disebutkan namanya mengaku sangat terkejut dengan kedatangan tim proyek. "Tiba-tiba datang tentara dan pekerja, langsung membongkar atap. Kami baru diberitahu saat pekerjaan sudah dimulai, Kepala Sekolah pun kaget," ujarnya.
Ironisnya, atap yang dibongkar kondisinya masih layak pakai. Atap seng itu diganti dengan bahan spandek, namun kerangka kayu penyangganya tidak diganti sama sekali.
Dikhawatirkan Matikan Ekonomi Lokal & Militerisasi
Kasus ini dianggap mirip dengan program KMP sebelumnya yang kerap mengabaikan aturan perizinan, tidak melibatkan pemerintah desa, serta memotong peran kontraktor dan pelaku usaha lokal. Akibatnya, perputaran uang tidak dinikmati oleh masyarakat setempat.
Banyak kalangan pun mulai bertanya-tanya: Apakah ini langkah nyata peralihan fungsi negara ke arah militerisasi? Masyarakat berharap ada penjelasan resmi terkait kejanggalan anggaran, pemakaian seragam, serta prosedur yang menyimpang ini. (Tim Redaksi)
