 |
| Padang Pariaman Susun Aksi Mitigasi Bencana Pariwisata, Kamis (16/7/2026) di Parit Malintang. (Foto: Ali Akbar). |
FGD melibatkan OPD, pemerintah nagari, dan Pokdarwis untuk Menyusun Rencana Aksi Kesiapsiagaan serta Mitigasi Bencana demi Mewujudkan Destinasi Wisata yang Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan
Parit Malintang, Padang Pariaman: Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mulai menyusun Rencana Aksi Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana Kepariwisataan sebagai langkah memperkuat ketahanan sektor pariwisata terhadap berbagai potensi bencana.
Penyusunan dokumen tersebut diawali melalui Forum Group Discussion (FGD) I yang digelar di Ruang Rapat Dinas Kesehatan, Parit Malintang, Kamis (16/7/2026).
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas hasil Evaluasi Kinerja Pariwisata oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merekomendasikan agar pemerintah daerah memiliki rencana aksi kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di kawasan wisata.
Melalui forum tersebut, pemerintah berupaya menghimpun potensi risiko, mengidentifikasi berbagai permasalahan, serta memetakan kebutuhan dalam penguatan kesiapsiagaan bencana kepariwisataan di Kabupaten Padang Pariaman.
FGD dipandu oleh Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Padang Pariaman, Wiwiek Herawati, S.ST., M.M. Forum menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur kebencanaan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menyusun langkah strategis yang terintegrasi.
Narasumber pertama, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Padang Pariaman Emri Nurman, S.STP., M.M., yang diwakili oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD, Yusrizal, memaparkan peran BPBD dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata. Ia menjelaskan bahwa daerah tersebut memiliki beragam potensi ancaman bencana, mulai dari bencana alam, nonalam hingga bencana sosial.
Menurut Yusrizal, potensi bencana di Kabupaten Padang Pariaman meliputi gempa bumi, tanah longsor, banjir, banjir bandang, tsunami, kekeringan, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, serta ancaman letusan Gunung Tandikek.
 |
| Peserta FGD Mitigasi Bencana Kepariwisataan, Kamis (16/7/2026) di Parit Malintang. |
Ia juga menyampaikan bahwa saat ini terdapat empat unit Early Warning System (EWS) yang aktif, masing-masing berada di Grand Buana Lestari Ketapiang, SUPM Pariaman, Solok Apar Nagari Ulakan, dan Ketapiang sebagai bagian dari sistem peringatan dini menghadapi potensi bencana.
Sementara itu, narasumber kedua, Dini Asmira, S.P., M.Si., Tenaga Ahli Profesional Kebencanaan Kabupaten Padang Pariaman sekaligus Fasilitator Daerah Desa Tangguh Bencana (Destana) BNPB, memaparkan materi mengenai Rencana Aksi Kesiapsiagaan dan Mitigasi Krisis Kepariwisataan. Ia menekankan bahwa pembangunan destinasi wisata harus dibarengi dengan penguatan ketangguhan terhadap risiko bencana.
Dalam paparannya, Dini menjelaskan lima indikator utama ketangguhan pariwisata, yakni layanan dasar, peraturan dan kebijakan, pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan darurat, serta kesiapsiagaan pemulihan.
Menurutnya, kelima indikator tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun sistem kepariwisataan yang mampu bertahan dan pulih ketika menghadapi krisis.
Menutup sesi diskusi, Dini menegaskan bahwa tujuan utama penyusunan rencana aksi ini adalah mewujudkan destinasi wisata yang aman, tangguh, dan berkelanjutan. "Rencana aksi kesiapsiagaan dan mitigasi risiko krisis bencana adalah destinasi wisata yang aman, tangguh, dan berkelanjutan," ujarnya.
FGD diikuti sekitar 40 peserta yang berasal dari pemerintah nagari, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), serta sejumlah organisasi perangkat daerah dan instansi terkait, di antaranya DLHPKPP, BMKG, Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, BPBD, serta Dinas Komunikasi dan Informatika.
Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap dokumen rencana aksi yang disusun mampu menjadi pedoman dalam memperkuat kesiapsiagaan, mengurangi risiko bencana, dan menjaga keberlanjutan sektor pariwisata daerah. (Ali Akbar)
