 |
Oleh: Bagindo Edi Zulnaidi, SH
LBH SAKO Padang
I. Pendahuluan: Paradoks Pengakuan dalam Negara Hukum
Eksistensi masyarakat hukum adat di Indonesia, termasuk Minangkabau, secara normatif dijamin oleh konstitusi melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Jaminan ini diperkuat secara sektoral melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UPA) Nomor 5 Tahun 1960 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan kedaulatan wilayah adat.
Namun, di balik panggung retorika hukum tersebut, terdapat jurang pemisah yang lebar antara pengakuan tekstual (law in books) dengan realitas sosiologis di lapangan (law in action). Hukum adat Minangkabau yang berlandaskan filosofi luhur "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" (ABS-SBK) saat ini tengah berhadapan dengan kepungan tiga dimensi raksasa: hegemoni kekuasaan negara, imperialisme positivisme hukum, dan penetrasi arus globalisasi yang mendisrupsi perilaku masyarakatnya. Makalah ini mengkaji secara kritis bagaimana sistem nilai, struktur kelembagaan, benteng material, dan mentalitas orang Minangkabau perlahan direduksi menjadi sekadar kosmetik kebudayaan akibat dominasi hukum formal dan modernitas yang monolitik.
II. Epistemologi Konflik: Pluralisme Hukum vs Monolisme Positivistik
Akar dari marjinalisasi adat terletak pada benturan epistemologis. Hukum adat Minangkabau menganut karakter yang komunal, dinamis, tidak tertulis (unwritten law), dan berbasis pemulihan keseimbangan sosial (restorative justice). Sebaliknya, sistem hukum positif Indonesia yang diwarisi dari tradisi kolonial eropa (Civil Law) berkarakteristik individualistis, kaku, tertulis, dan positivistik.
Ketika terjadi sengketa adat—khususnya terkait sengketa tanah pusaka tinggi atau warisan—pendekatan positivisme hukum di pengadilan formal cenderung mengabaikan aspek sejarah silsilah lisan kaum. Hukum positif menuntut pembuktian dokumen administratif hitam di atas putih (seperti sertifikat hak milik perorangan). Pengabaian terhadap instrumen kesaksian adat, kerapatan garis ibu (matrilineal), dan dokumen adat berujung pada banyaknya putusan peradilan negara yang mencederai keadilan substantif di tingkat lokal. Institusi negara kerap memaksakan standar keadilan barat yang individualistis ke atas tatanan masyarakat yang sejatinya bersifat kolektif-komunal.
III. Komodifikasi dan Amputasi Kedaulatan Tanah Ulayat
Tanah ulayat (harato pusako tinggi) bukan sekadar komoditas ekonomi bernilai jual, melainkan jangkar identitas, harga diri, dan keberlangsungan sosiologis suatu suku. Sebagaimana adagium hukum adatnya: "Adat tumbuah di ateh pusako, pusako tumbuah di ateh soko." Artinya, hukum adat dan kewibawaan struktur sosial Minangkabau hanya bisa berdiri tegak jika ditopang oleh keterbatasan ruang spasial tanah ulayat.
Dominasi negara masuk secara agresif melalui regulasi investasi, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan alih fungsi lahan skala besar. Atas nama pertumbuhan ekonomi, negara sering kali menggunakan "klaim kepemilikan" sepihak atau memaksa pengalihan status komunal menjadi hak milik pribadi yang dapat diperjualbelikan secara bebas.
Ketiadaan perlindungan konkret dari hukum nasional, diperparah dengan lemahnya prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) di tingkat nagari, membuat tanah ulayat menyusut drastis. Ketika tanah ulayat dipunahkan dan berubah menjadi konsesi korporasi, hukum adat Minangkabau otomatis kehilangan wilayah yurisdiksinya. Beradat tanpa kedaulatan ulayat sama saja dengan menegakkan benang basah; aturan perilakunya ada, tetapi ruang untuk menghidupinya telah hilang.
IV. Amputasi Otoritas Lembaga Adat dan Desentralisasi Semu
Secara historis, resolusi konflik di Minangkabau bertumpu pada segitiga emas: Musyawarah, Mufakat, dan pengujian terhadap Nan Bana (Kebenaran) yang dieksekusi oleh lembaga seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN). Sistem ini menolak dominasi absolut, sesuai prinsip "Pangulu barajo ka mufakat, mufakat barajo ka nan bana."
Namun, negara telah mengamputasi otoritas ini melalui penyeragaman sistem administrasi formal:
1. Dualisme Penyelesaian Sengketa: Lembaga adat (KAN) kerap diposisikan hanya sebagai lembaga mediasi non-formal yang tidak memiliki kekuatan eksekusi hukum di mata negara. Akibatnya, masyarakat lebih memilih melompati KAN dan langsung membawa perkara ke Pengadilan Negeri. Hal ini melahirkan polarisasi horizontal yang tajam antar-anggota kaum dan merusak keharmonisan sosial yang semestinya dirajut lewat jalur musyawarah.
2. Birokratisasi Nagari: Kebijakan desentralisasi "kembali ke nagari" sering kali terjebak dalam formalisme administratif. Nagari dipaksa berfungsi sebagai kepanjangan tangan birokrasi negara (desa administratif) ketimbang sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang mandiri dan berdaulat. Ninik mamak (penghulu) tidak lagi memiliki taring struktural untuk menegakkan sanksi adat karena seluruh instrumen kepatuhan telah diambil alih oleh aparat penegak hukum positif negara.
V. Benturan Globalisasi: Devaluasi Karakter, Kapitalisasi Ulayat, dan Pergeseran Perilaku Komunal
Jika dominasi negara dan hukum positif meruntuhkan pranata dari luar (top-down), maka globalisasi merongrong eksistensi adat dari dalam melalui pergeseran kultural dan penetrasi kapitalisme yang mendisrupsi perilaku masyarakatnya sendiri. Arus globalisasi membawa paham individualisme, materialisme, dan konsumerisme ekstrem yang bertolak belakang dengan falsafah hidup Minangkabau.
1. Kapitalisasi dan Komersialisasi Lahan Ulayat: Dari Sakral Menjadi Komoditas
Kajian sosiologi ekonomi menunjukkan adanya pergeseran cara pandang (worldview) masyarakat Minangkabau modern terhadap tanah. Tanah ulayat (harato pusako tinggi) yang semula memiliki nilai sakral, religio-magis, dan berfungsi sosial-komunal, kini mengalami proses komodifikasi ekstrem menjadi aset ekonomi murni (kapital).
Alih Fungsi Berkedok Investasi: Desakan globalisasi menuntut nagari-nagari di Minangkabau membuka diri terhadap pasar bebas. Akibatnya, tanah-tanah ulayat dikomersialisasikan untuk proyek pariwisata, perkebunan kelapa sawit skala besar, hingga pembangunan properti. Sifat hak milik komunal (communal share) dipaksa tunduk pada sistem sewa jangka panjang (HGU) atau bahkan pelepasan hak permanen demi keuntungan finansial sesaat.
Penggadaian Nilai oleh Aktor Internal: Ironisnya, kapitalisasi ini tidak hanya didorong oleh korporasi luar, tetapi sering kali dimotori oleh oknum internal kaum sendiri. Pragmatisme ekonomi membuat sebagian Ninik Mamak (penghulu) dan kemenakan bersekongkol memalsukan silsilah atau memanfaatkan celah sertifikasi tanah milik pribadi (hukum positif) untuk menjual atau menggadaikan tanah ulayat tanpa persetujuan utuh anggota kaum. Tanah pusaka yang mestinya menjadi jaminan masa depan cucu-kemenakan, dikorbankan demi gaya hidup konsumtif era global.
2. Goyahnya Kompas Moral Raso jo Pareso
Karakter khas orang Minang yang bersandar pada ketajaman empati, logika kemanusiaan (alua jo patuik), dan kepekaan sosial (tahu di ereang jo gendeang) kini mengalami pendangkalan serius akibat gaya hidup individualis. Di era algoritma digital dan media sosial, interaksi sosial generasi muda cenderung menjadi egosentris. Pola komunikasi yang santun, tersirat, dan penuh kiasan khas Minang mulai luntur, digantikan oleh budaya ekspresif yang instan, transaksional, dan abai terhadap perasaan kolektif komunitas.
3. Krisis Mentalitas Perantau dan Retaknya Hubungan Kekerabatan
Falsafah merantau ("marantau bujang dahulu") semula didesain sebagai media pembentukan karakter yang tangguh, mandiri, dan tahan uji ("dibubuik indak mati, diasak indak layua"). Namun, globalisasi mereduksi nilai merantau dari proses pematangan spiritual dan intelektual menjadi sekadar pelarian ekonomi individual. Banyak perantau modern yang terputus ikatan emosionalnya dengan nagari, mengabaikan tanggung jawab moral terhadap kemenakan, dan baru kembali ke kampung halaman ketika ada kesempatan untuk membagi atau mengomersialkan sisa tanah pusaka kaumnya.
Masuknya logika kapital ini memicu maraknya konflik horizontal di pengadilan. Sengketa tanah ulayat hari ini tidak lagi melulu melibatkan konflik makro antara masyarakat adat vs negara, melainkan perang mikro internal keluarga: kemenakan menggugat mamak, atau antarsaudara sekandung saling memperebutkan nilai nominal tanah warisan.
VI. Kesimpulan dan Rekomendasi Studi
Kondisi eksistensial adat Minangkabau saat ini berada pada fase krisis multi-dimensi. Ancaman kepunahan budaya tidak lagi datang dari hilangnya simbol fisik seperti baju kurung atau rumah gadang, melainkan dari pelenyapan fondasi material (ulayat) oleh negara, pengebirian sistem hukum adat oleh struktur formal, serta pembusukan karakter mentalitas manusianya oleh arus globalisasi. Menjaga adat tanpa membentengi tanah ulayat dan merevitalisasi moralitas individu adalah bentuk kenaifan sosiologis.
Sebagai rekomendasi taktis-akademis untuk masa depan, diperlukan langkah konkret:
Adopsi Pluralisme Hukum Substantif: Mendesak sistem peradilan nasional untuk mengadopsi mekanisme pembuktian hukum adat secara utuh dan memberikan keputusan yang menghormati karakteristik hak komunal matrilineal.
Perda Perlindungan Ulayat Berbasis Digital: Pemerintah daerah bersama lembaga adat wajib melahirkan regulasi progresif untuk memetakan secara digital batas-batas tanah ulayat guna memagari wilayah tersebut dari ekspansi korporasi sepihak maupun komersialisasi ilegal internal kaum.
Edukasi Karakter Berbasis Surau-Digital: Mentransformasikan pola pewarisan nilai adat kepada generasi muda. Nilai raso jo pareso, kemandirian perantau, dan keteguhan iman (ABS-SBK) harus diinternalisasikan kembali bukan sebagai doktrin kuno, melainkan sebagai literasi moral dan filter kritis dalam menyaring destruksi budaya global.
Disampaikan dalam Seminar Minangkabau ke-2
Jumat, 24 Juli 2026, di Gedung DPD RI Kota Padang
