 |
oleh ReO Fiksiwan
“Genom adalah sebuah buku yang menulis dirinya sendiri, terus menerus menambah, menghapus, dan mengubah selama empat miliar tahun.” — Matt Ridley(67), Genome: The Autobiography of a Species in 23 Chapters(1999).
Siklus hidup manusia tidak pernah bisa dilepaskan dari politik. Awal 2026 ini masih ditandai masa rutin homo faber.
Makhluk manusia, pekerja(faber) yang terseret dalam pusaran kerja tanpa henti, di mana politik hadir bukan sekadar sebagai arena perebutan kekuasaan, melainkan sebagai ruang negosiasi antara manusia dengan dirinya, lingkungannya, dan sistem yang membelenggunya.
Diawali dengan membaca ulang George Orwell(1903-1950) dalam 1984(49) dan Animal Farm(1945) dan telah lama mengingatkan tentang bahaya kekuasaan yang mengendalikan manusia layaknya kawanan binatang.
Membaca ulang Orwellian, sebuah fenomena politik yang oleh kolumnis mendiang Mahbub Junaidi, politisi PPP dikenal dengan politik pengembosan — orang kedua menerjemahkan novel Animal Farm — dengan sebutan “binatangisme.“
Satu sebutan yang menafsirkan politik sebagai penurunan marwah manusia ke level insting hewani dan menghasilkan situs atau iklim kekuasaan sempit tanpa horizon kebebasan. Kata orang, makhluk gorong-gorong.
Jauh sebelum itu, Aristoteles sejak awal telah menegaskan manusia sebagai zoon politikon, makhluk politik yang hidup dalam polis dengan kaidah politea.
Prinsip eudaimonia, kebahagiaan bersama, menjadi orientasi dasar yang kini bergeser, digantikan oleh perebutan kuasa yang kehilangan etika.
Menurut Martha C. Nussbaum dalam The Fragility of Goodness menekankan bahwa politik seharusnya merumuskan kaidah publik demi tujuan umum, berlandaskan keadilan bersama dan keakraban kekerabatan, bukan niat buruk yang menyelinap dalam aktivitas publik.
Namun dalam perjumpaan sosial yang berlangsung, muncul sindrom baru bernama polialogi. Sindrom yang menyeret kemaruk etikabilitas politik dari kasus-kasus ijazah palsu, korupsi, mafia hukum, tambang masif ilegak hingga MBG.
Ia adalah metafora tentang gen egois yang kehilangan genus jelas. Diacu dari Richard Dawkins(84) dalam The Selfish Gene(1976) bahwa gen adalah unit dasar seleksi alam, dan dalam kerangka itu polialogi dapat dipahami sebagai penyimpangan dari struktur genetis yang membentuk kepribadian dan seksualitas.
Politik yang jatuh ke dalam polialogi menjadi percakapan kosong, kehilangan orientasi pada kebahagiaan bersama, dan berubah menjadi arena egoisme tak produktif.
Sementara, Siddhartha Mukherjee(54) seorang dokter dan peneliti kanker asal India yang kini aktif di Amerika Serikat, dalam The Gene: An Intimate History(2016), menulis bagaimana sejarah genetika adalah sejarah manusia memahami dirinya.
Akan tetapi, dalam genopolitik, pemahaman itu sering diselewengkan menjadi sekadar retorika tanpa substansi.
Atau, genotipe yang menyimpang dari kodrat biogenenya sendiri dengan berbagai dorongan dan motif.
Denikian pula, Linda Hutcheon(78) melalui Politik Posmodernisme(2003) mengkritik bahwa politik kontemporer sering kali terjebak dalam permainan tanda, simulasi, dan ironi.
Dalam konteks genopolitika dan polialogi, gagasan Hutcheon dapat dibaca sebagai kritik atas patologi politik: politik yang kehilangan substansi, terjebak dalam permainan tanda, dan menjadi percakapan kosong.
Dalam kerangka genopolitika dan polialogi, istilah-istilah ini tidak muncul dalam teks asli Hutcheon, tetapi dapat dibaca sebagai metafora kontemporer atas fenomena yang ia kritik.
Hutcheon menulis bahwa posmodernisme adalah “a highly political challenge to the dominant ideologies of the western world”.
Jika dikaitkan, maka genopolitika dan polialogi dapat dipahami sebagai tabiat patologi politik: politik yang kehilangan substansi, terjebak dalam percakapan kosong, dan berubah menjadi arena simulasi tanda tanpa orientasi etis.
Dengan demikian, frase “genopolitika” dan “polialogi” bisa diposisikan sebagai pembacaan baru atas politik yang jatuh ke dalam patologi posmodern.
Ditandai, antara lain, percakapan tanpa makna, elitisme yang meniadakan rakyat, dan ironi yang menegaskan krisis makna dalam kehidupan publik.
Walau istilah “genopolitika” dan “polialogi” tidak muncul dalam teks asli Hutcheon, keduanya bisa diposisikan sebagai metafora kontemporer atas fenomena yang ia sebut sebagai “representasi yang saling meniadakan makna.”
Dengan kata lain, frase “genopolitika” dan “polialogi” dapat dipahami sebagai tabiat patologi politik posmodern, di mana politik berubah menjadi arena simulasi tanpa orientasi etis.
Andai dikaitkan, istilah genopolitika dan polialogi sebagai bentuk patologi politik menegaskan tantangan itu: politik sebagai teks yang kehilangan substansi, hanya berputar dalam ironi dan permainan tanda.
Polialogi dalam politik Indonesia hari ini dapat dibaca sebagai bentuk posmodernisme yang kehilangan pijakan etis, di mana percakapan politik lebih menyerupai teks yang saling meniadakan makna ketimbang merumuskan kebijakan publik.
Isu Pilkada yang akan dikembalikan ke DPRD menjadi contoh nyata dari polialogi itu. Sejak 2014, rakyat memilih kepala daerah secara langsung (pilsung), sebuah mekanisme yang memberi legitimasi kuat sekaligus membuka ruang partisipasi publik.
Kini, mayoritas partai politik dan pemerintah menyatakan dukungan untuk mengembalikan Pilkada ke DPRD dengan alasan efisiensi biaya dan mengurangi politik uang.
Namun survei Populi Center menunjukkan 94,3% masyarakat menolak wacana ini, karena kepercayaan publik terhadap DPRD dan partai politik masih rendah.
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia bahkan menilai langkah ini sebagai “gigi mundur demokrasi”. Bahkan lewat survei nasional LSI Denny JA 66,1% menolak Pilkada kembali ke DPRD.
Dalam kerangka genopolitika, wacana Pilkada DPRD adalah bentuk mutasi politik: gen demokrasi yang seharusnya memperkuat partisipasi rakyat justru diselewengkan menjadi gen elitisme.
Politik kehilangan orientasi etisnya, jatuh ke dalam polialogi percakapan elit yang meniadakan suara rakyat.
Jika gen egois Dawkins membentuk dasar seleksi alam, maka politik DPRD membentuk seleksi sosial yang timpang, di mana rakyat hanya menjadi objek representasi tanpa kuasa.
Tanpa kembali pada prinsip polis Aristoteles, etika publik Nussbaum, dan kesadaran genetis Mukherjee, politik hanya akan menjadi binatangisme baru, polialogi yang menggerogoti kehidupan publik, dan posmodernisme yang meniadakan makna.
Pilkada DPRD adalah peringatan bahwa demokrasi bisa direduksi menjadi prosedur elit, kehilangan substansi partisipasi rakyat, dan menjauh dari cita-cita eudaimonia.
#coversongs:
Lagu “Political World” dari Bob Dylan(84) dirilis sebagai bagian dari album Oh Mercy pada 1989, dan sebagai single di Eropa pada 29 Januari 1990.
Maknanya adalah kritik terhadap dunia modern yang penuh dengan politik, kekuasaan, dan kehilangan nilai kemanusiaan, sebuah tirade tentang bagaimana kehidupan sehari-hari telah direduksi menjadi permainan politik.
#creatordigital: Diambil dari video 2,7 Juta Warga Gen Z Indonesia Putus Asa Cari Kerja! dari laman X dan dibikin sketsa dengan bantuan AI.
