 |
Oleh : Ririe Aiko
Penulis
Dalam perjalanan kereta sore itu, saya duduk di antara kursi, menikmati warna langit yang perlahan berubah gelap. Ada jeda tenang yang jarang saya dapatkan, kereta melaju stabil, pikiran sedikit lebih ringan. Di tangan saya, sebungkus keripik teripang. Camilan langka dari Jawa Timur, kata penjualnya. Karena tidak mudah ditemukan, harganya pun cukup menguras dompet. Tapi saya tetap membelinya karena rasa penasaran.
Gigitan pertama terasa aneh, teksturnya asing. Pada gigitan kedua, lidah mulai beradaptasi, bukan enak, tapi lebih mudah diterima. Saya tetap mencoba menikmatinya, sebab camilan itu sudah terlanjur dibeli. Namun yang benar-benar menyita perhatian hari itu bukanlah keripik teripang di tangan saya, melainkan judul headline di layar ponsel yang membuat dahi saya mengernyit cukup lama: Wacana Pilkada Lewat DPRD. Saya membacanya pelan. Entah mengapa, emosi perlahan merambat lalu memuncak. Di tengah adaptasi lidah pada camilan langka dan kabar yang mengejutkan itu, saya pun tersedak.
Apalagi ini?
Hampir setiap hari negeri ini menyuguhkan kabar yang membuat kita geleng-geleng kepala.
Sebagai rakyat kecil, saya tidak paham dunia politik secara teknis. Saya bukan analis kebijakan, bukan pula pengamat elite. Saya hanya seorang penulis yang suka menulis hal-hal random, hal-hal yang kadang berisik di kepala lalu saya tuangkan menjadi karya.
Namun justru dari posisi awam itulah, kegelisahan ini terasa begitu nyata.
Konon, Pilkada melalui DPRD dinilai mampu mengefisiensikan anggaran. Pilkada langsung dianggap mahal, membebani APBD, dan menguras energi negara. Namun pada titik ini, dari sudut pandang saya sebagai rakyat awam, muncul pertanyaan mendasar: bukankah uang negara berasal dari rakyat? Pajak kami bayarkan hampir di setiap sektor, pajak penghasilan, pajak rumah, pajak kendaraan, bahkan saat nongkrong menikmati secangkir kopi pun, kami tetap membayar pajak. Lalu, ketika tiba saat rakyat menggunakan hak konstitusionalnya untuk memilih pemimpin, mengapa pemilihan langsung justru dianggap sebagai beban yang harus diefisienkan? Kami rakyat, pemilik kedaulatan. Kami pula yang membayar gaji para pejabat negara. Namun mengapa suara kami kerap diperlakukan seolah tidak penting?
Efisiensi, kata itu terdengar rasional, teknokratis, dan seolah netral. Tapi dalam politik, tidak ada istilah yang benar-benar netral. Di balik efisiensi, selalu ada pertanyaan: efisiensi itu untuk siapa?
Jika Pilkada dipilih DPRD, memang jumlah pemilih berkurang drastis, dari jutaan rakyat menjadi puluhan anggota dewan. Secara matematis, lebih hemat. Tapi secara demokratis, risikonya besar. Akuntabilitas kepala daerah bergeser: dari rakyat ke elite partai. Dari suara publik ke lobi-lobi tertutup. Politik uang tidak hilang, hanya berpindah ruang, dari lapangan terbuka ke ruang rapat berpendingin udara.
Sekali lagi sebagai orang awam, saya tidak paham strategi politik. Tapi sebagai warga negara, saya merasakan getirnya ketika suara kecil dianggap tidak punya andil. Tidak didengar. Tidak dianggap penting. Bahkan, perlahan disingkirkan dengan dalih rasionalitas anggaran.
Fenomena ini sebenarnya tidak asing. Diskriminasi terhadap yang kecil selalu dominan, bukan hanya di negara, tapi di hampir semua ruang kehidupan. Mereka yang berkuasa bebas mengatur arah, sementara yang tak punya kuasa diminta memahami, menerima, dan diam. Menyebalkan? Tentu saja. Tapi sering kali itulah yang terjadi.
Saya kembali menggigit keripik teripang. Ada rasa baru, masih tidak akrab di lidah. Bahkan membuat mual. Tapi saya telan saja, karena lebih mubazir jika dibuang.
Di situlah saya membuat asumsi sendiri: wacana Pilkada ini mirip teripang yang sedang saya makan. Tidak semua kebijakan terasa akrab atau adil bagi rakyat. Kadang terasa aneh, pahit, bahkan membuat mual. Tapi sering kali kita dipaksa menelannya, dengan kalimat pamungkas yang sama: "Beginilah kehidupan, suka tidak suka harus kita terima, karena toh kita sudah terjebak dalam sistem ini"
Bedanya, teripang hanya mempengaruhi lidah. Sementara kebijakan, mempengaruhi masa depan demokrasi.
Mungkin kita memang tidak selalu berdaya di hadapan kekuasaan. Tapi setidaknya, kegelisahan ini perlu dituliskan. Karena ketika suara kecil benar-benar berhenti bersuara, saat itulah demokrasi tak lagi ditelan perlahan, melainkan lenyap ditelan kekuasaan.
