 |
| Coaching clinic pengisian LKE |
Parik Malintang--Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melakukan coaching clinic pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2021, di ruangan rapat Sekda di Parik Malintang, Jumat (11/6). Rapat dipimpin Inspektur Hendra Aswara dan Kabag Organisasi Syamsirman dengan peserta rapat adalah Sekretaris atau mewakili dari 15 OPD.
Ada 15 Perangkat Daerah yang dilakukan penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi. Ke-15 perangkat daerah itu, adalah Inspektorat, BKPSDM, BPKD, DLHKPP, Dinstan KP, Diskan, Disdukcapil, DPMPTP, Disarpus, DPPKB, Bapelitbangda, Diskan, Diskominfo, Dinsos P3A dan Disparpora.
“Pengisian lembar kerja evaluasi (LKE) secara online sampai dengan tanggal 3 Juli 2021,” kata Inspektur Hendra Aswara.
Adapun nilai tahun 2020 adalah nilai CC untuk reformasi birokrasi dan nilai B untuk SAKIP. Inspektur Hendra Aswara berharap kerjasama seluruh OPD untuk mendapatkan nilai yang lebih baik.
“Sesuai arahan Bupati Suhatri Bur, kita targetkan nilai BB untuk Sakip dan RB. Bahkan nilai A untuk memotivasi seluruh perangkat daerah,” kata mantan Kabag Humas itu.
Tindaklanjut rapat tersebut, kata Hendra, Inspektorat membuka klinik untuk pendampingan kepada perangkat daerah dalam pengisian LKE. Pendampingan dari tim penilai internal dan tim Inspektorat.
“Silakan dimanfaatkan oleh 15 perangkat daerah tersebut agar kesempurnaan penginputan LKE,” kata peraih Inovasi Publik tingkat Sumbar 2018 itu.
Ditambahkannya, sesuai PermenPAN dan RB Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah ada dua komponen evaluasi yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Untuk komponen pengungkit terdiri dari 8 area perubahan yaitu, manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sedangkan untuk komponen hasil adalah nilai-nilai yang diperoleh dari hasil penilaian/survei dari Kementerian atau lembaga lainnya seperti BPK dan lain-lain. (ad)
