 |
Oleh: Duski Samad
Tim Ahli Ranperda Fasilitasi Pondok Pesantren dan Perlindungan Kearifan Lokal
Adat dan Budaya: Warisan yang Harus Dihidupkan
Adat dan budaya Minangkabau di Padang Pariaman bukan sekadar warisan masa lalu, simbol kebesaran penghulu, pakaian adat, atau upacara seremonial. Adat merupakan sistem nilai, norma, pengetahuan, dan kelembagaan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, alam, serta kehidupan bermasyarakat. Adat menjadi sumber identitas, pedoman perilaku, dan kekuatan sosial yang menjaga kesinambungan kehidupan masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Dalam tradisi Minangkabau dikenal ungkapan “Indak lapuak dek hujan, indak lakang dek paneh.” Pepatah ini menggambarkan ketahanan nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, ketahanan tersebut tidak berarti seluruh praktik adat harus dipertahankan tanpa perubahan. Pepatah “Sakali aia gadang, sakali tapian barubah” justru memberikan ruang bagi pembaruan sesuai perkembangan masyarakat.
Yang harus dipertahankan adalah nilai dasar, keadilan, kepatutan, dan kemaslahatan, sedangkan bentuk pelaksanaan adat dapat menyesuaikan perkembangan zaman. Dengan demikian, adat tidak menjadi penghalang kemajuan, tetapi menjadi sumber kebijaksanaan dalam menghadapi perubahan.
Hari ini masyarakat Padang Pariaman menghadapi dinamika sosial yang semakin kompleks. Pendidikan modern, urbanisasi, migrasi, perkembangan teknologi digital, ekonomi pasar, perubahan struktur keluarga, dan pergeseran hubungan antargenerasi telah memengaruhi kehidupan adat dan budaya.
Sebagian tradisi masih dipelihara, tetapi pemahaman terhadap makna dan fungsi sosialnya menghadapi tantangan. Kelembagaan adat tetap berdiri, namun efektivitas pembinaan anak kemenakan, penyelesaian perselisihan, perlindungan harta pusaka, dan pewarisan nilai perlu terus diperkuat.
Karena itu, pembicaraan mengenai adat budaya Minangkabau di Padang Pariaman harus bergerak dari sekadar pelestarian simbol menuju revitalisasi nilai, norma, kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat.
Tiga Sisi Fondasi Adat Minangkabau: Norma, Nilai, dan Kelembagaan
Pokok pikiran adat budaya Minangkabau dapat diletakkan pada tiga sisi yang saling berkaitan, yakni norma yang mengatur, nilai yang menuntun, dan kelembagaan yang menjalankan.
Sisi pertama adalah norma sebagaimana tercermin dalam ungkapan “Korong bapaga buek, nagari bapaga adat, negara bapaga undang, alam bapaga syarak.”
Pepatah ini menegaskan bahwa setiap lingkungan kehidupan mempunyai aturan dan batas kepatutan. Korong mempunyai kesepakatan bersama, nagari memiliki adat, negara mempunyai hukum, sedangkan syarak memberikan pedoman moral dan spiritual.
Norma adat mengatur hubungan mamak dengan kemenakan, hak dan kewajiban anggota kaum, musyawarah, pengelolaan pusaka, penyelesaian sengketa, serta tata kehidupan sosial masyarakat.
Ungkapan “Adat dipakai baru, kain dipakai usang” mengingatkan bahwa adat akan tetap hidup apabila diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Adat yang hanya disimpan sebagai dokumen atau dipertontonkan dalam upacara akan kehilangan daya gunanya.
Namun, norma adat harus tetap dijalankan dalam kerangka hukum negara, keadilan, hak konstitusional warga, dan perkembangan masyarakat.
Sisi kedua adalah nilai yang berlandaskan falsafah “Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, syarak mangato adat mamakai, alam takambang jadi guru.”
Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) menjadi pedoman moral dan kultural masyarakat Minangkabau. Adat mengandung kebijaksanaan, agama memberikan tuntunan akhlak, dan pengalaman alam menjadi sumber pembelajaran.
Ungkapan “Alam takambang jadi guru” memperlihatkan keterbukaan masyarakat Minangkabau terhadap ilmu pengetahuan, pengalaman, dan perubahan kehidupan.
Sementara itu, pepatah “Nan kuriak kundi, nan merah sago, nan baiak budi, nan indah baso” mengingatkan bahwa kemuliaan manusia tidak semata-mata ditentukan oleh kedudukan dan kekayaan, melainkan oleh budi pekerti dan kesantunan.
Nilai-nilai tersebut harus diwujudkan dalam kejujuran, tanggung jawab, penghormatan kepada orang tua, kepedulian sosial, musyawarah, serta kemampuan menjaga kehormatan diri dan keluarga.
Sisi ketiga adalah kelembagaan yang tercermin dalam ungkapan “Tali tigo sapilin, tungku tigo sajarangan.”
Tiga unsur kepemimpinan masyarakat Minangkabau adalah ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai.
Ninik mamak menjaga adat, membina anak kemenakan, dan memelihara hubungan sosial. Alim ulama membimbing kehidupan agama, akhlak, dan spiritualitas. Cadiak pandai mengembangkan ilmu pengetahuan, pemikiran, inovasi, dan kemajuan masyarakat.
Ketiganya harus membangun hubungan produktif dengan limbago adat, lembaga nagari, dan lembaga pemerintah.
Pepatah “Barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang” menegaskan bahwa pembangunan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama.
Ketiga sisi tersebut tidak dapat dipisahkan. Norma tanpa nilai dapat menjadi aturan yang kaku. Nilai tanpa kelembagaan sulit diwujudkan. Kelembagaan tanpa norma dan nilai akan kehilangan arah, fungsi, dan kewibawaannya.
Adat Nan Ampek: Antara Keteguhan Prinsip dan Dinamika Perubahan
Pemahaman terhadap adat Minangkabau tidak lengkap tanpa mengenal penggolongan adat nan ampek, yakni adat nan sabana adat, adat nan diadatkan, adat nan taradat, dan adat istiadat.
Adat nan sabana adat berkaitan dengan prinsip dasar kehidupan yang dipandang sebagai pedoman kebenaran, keadilan, dan keteraturan alam. Prinsip tersebut menjadi landasan filosofis bagi kehidupan masyarakat.
Adat nan diadatkan merupakan ketentuan yang dibentuk dan diwariskan melalui kesepakatan serta kepemimpinan masyarakat adat.
Adat nan taradat adalah kebiasaan dan tata cara yang berkembang dalam lingkungan masyarakat tertentu, sehingga dapat berbeda antara satu nagari dengan nagari lainnya.
Adapun adat istiadat mencakup kebiasaan, upacara, kesenian, tata pergaulan, dan berbagai ekspresi budaya yang hidup dalam masyarakat.
Penggolongan tersebut menunjukkan bahwa adat Minangkabau mempunyai prinsip dasar yang dijaga sekaligus ruang perubahan yang memungkinkan masyarakat beradaptasi.
Pepatah “Adat salingka nagari, pusako salingka kaum” menegaskan bahwa praktik adat mempunyai hubungan erat dengan sejarah, wilayah, dan komunitas masyarakat.
Karena itu, perlindungan kearifan lokal tidak boleh berujung pada penyeragaman seluruh praktik adat. Kekhasan masing-masing nagari harus dihormati sepanjang sejalan dengan hukum, keadilan, dan hak masyarakat.
Piaman Laweh: Identitas Adat, Surau, dan Warisan Keulamaan
Padang Pariaman mempunyai kekayaan adat dan budaya yang khas dalam sejarah Minangkabau. Identitas Piaman Laweh berkembang melalui kehidupan masyarakat pesisir, tradisi nagari, jaringan perdagangan, pertanian, pendidikan surau, serta perkembangan Islam melalui ulama dan tarekat.
Warisan Syekh Burhanuddin di Ulakan, tradisi mangaji duduk, pendidikan anak siak, jaringan Tuanku dan Guru Tuo, serta pengajaran kitab merupakan bagian penting dari sejarah sosial-keagamaan Padang Pariaman.
Surau dalam kehidupan masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pembinaan akhlak, kaderisasi ulama, penguatan hubungan sosial, dan pewarisan nilai budaya.
Kekayaan budaya Piaman Laweh juga terlihat dalam tradisi Mauluik Badikie, Basapa, Bungo Lado, laga-laga, kesenian tradisional, bahasa dan dialek Piaman, serta berbagai tata cara adat dalam kehidupan keluarga dan nagari.
Tradisi perkawinan seperti bajapuik dan uang japuik merupakan bagian dari identitas budaya yang perlu dipahami melalui sejarah, nilai, dan perkembangan sosialnya.
Namun, tidak semua praktik yang mengatasnamakan adat otomatis mencerminkan kearifan. Apabila suatu kebiasaan menimbulkan beban ekonomi berlebihan, tekanan sosial, atau ketidakadilan, praktik tersebut perlu ditinjau kembali melalui musyawarah masyarakat adat.
Pepatah “Nan elok dipakai, nan buruak dibuang” menjadi semangat pembaruan agar nilai yang baik tetap dipertahankan, sedangkan praktik yang tidak lagi memberikan kemaslahatan dapat diperbaiki.
Perlindungan budaya harus mampu membedakan antara nilai luhur yang perlu dipertahankan, tradisi yang perlu diwariskan, dan praktik sosial yang membutuhkan penyesuaian.
Pengakuan Konstitusi, ABS-SBK, dan Hak Tradisional Masyarakat
Adat budaya Minangkabau tidak hanya memperoleh legitimasi dari sejarah dan kehidupan masyarakat, tetapi juga mempunyai landasan dalam hukum nasional.
Pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta diatur dalam undang-undang.
Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
Sementara itu, Pasal 18 dan Pasal 18A memberikan dasar penyelenggaraan otonomi daerah dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, khususnya Pasal 5 huruf c, memberikan pengakuan eksplisit terhadap adat dan budaya Minangkabau yang berdasarkan falsafah ABS-SBK sesuai dengan aturan adat salingka nagari.
Pengakuan tersebut mencakup kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal.
Namun, pengakuan karakteristik budaya dalam undang-undang tersebut tidak otomatis memberikan status daerah istimewa atau otonomi khusus kepada Sumatera Barat.
Makna strategisnya adalah tersedianya dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan perlindungan dan pemajuan kebudayaan sesuai kewenangannya.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan juga memberikan kerangka pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.
Dengan demikian, pengakuan negara harus diterjemahkan menjadi kebijakan nyata yang menjamin keberlangsungan nilai, kelembagaan, pengetahuan lokal, dan hak tradisional masyarakat.
Nagari: Antara Otonomi Pemerintahan dan Kesatuan Masyarakat Adat
Nagari merupakan salah satu kekhasan masyarakat Minangkabau. Dalam sejarahnya, nagari bukan hanya wilayah administrasi, tetapi juga kesatuan sosial dan adat yang memiliki hubungan kekerabatan, kepemimpinan, harta pusaka, tradisi musyawarah, dan identitas budaya.
Pepatah “Bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakat” menegaskan pentingnya musyawarah dalam kehidupan bernagari.
Demikian pula ungkapan “Duduak samo randah, tagak samo tinggi” mengandung nilai penghormatan terhadap martabat manusia dan kesetaraan dalam kehidupan bersama.
Dalam sistem pemerintahan modern, nagari menjalankan fungsi administrasi, pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, kelembagaan adat menjalankan fungsi sosial dan kultural sesuai kedudukan serta kewenangannya.
Persoalan muncul ketika batas nagari administratif tidak selalu sama dengan batas komunitas adat, terutama setelah pemekaran nagari.
Hubungan antara wali nagari, Kerapatan Adat Nagari, ninik mamak, dan lembaga kemasyarakatan memerlukan kejelasan agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.
Pemekaran pemerintahan tidak seharusnya otomatis memecah kesatuan adat yang mempunyai sejarah, struktur, dan hak tradisional tersendiri.
Karena itu, diperlukan pemetaan nagari adat dan nagari administratif, pendataan kelembagaan, serta mekanisme musyawarah untuk menyelesaikan perbedaan kepentingan.
Otonomi daerah harus menjadi ruang penguatan identitas dan hak tradisional masyarakat, bukan justru melemahkan kehidupan adat yang telah berlangsung turun-temurun.
Ninik Mamak, Anak Kemenakan, dan Pemulihan Marwah Kepemimpinan Adat
Salah satu persoalan penting dalam kehidupan adat hari ini adalah perubahan hubungan antara ninik mamak dan anak kemenakan.
Secara ideal, ninik mamak merupakan pemimpin yang membimbing, melindungi, dan memperjuangkan kepentingan kaumnya.
Pepatah “Kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka panghulu, panghulu barajo ka mufakat, mufakat barajo ka nan bana” menunjukkan bahwa kepemimpinan adat mempunyai jenjang tanggung jawab yang bermuara pada kebenaran dan keadilan.
Ungkapan “Anak dipangku, kamanakan dibimbiang” menegaskan keseimbangan tanggung jawab keluarga dan kaum.
Dalam realitas masyarakat modern, hubungan tersebut menghadapi tantangan akibat perubahan struktur keluarga, migrasi, pendidikan, ekonomi, dan pergeseran otoritas sosial.
Sebagian anak kemenakan lebih dekat dengan pendidikan formal, lingkungan perkotaan, dan jaringan digital dibandingkan dengan pembinaan adat dalam kaumnya.
Pada sisi lain, terdapat kritik terhadap sebagian praktik kepemimpinan adat yang terlalu berorientasi pada gelar, upacara, dan kepentingan material.
Praktik pungutan adat yang tidak transparan, transaksi tanah pusaka yang menimbulkan sengketa, atau penyelesaian persoalan yang tidak adil perlu menjadi bahan evaluasi bersama.
Kritik tersebut tidak boleh digeneralisasikan kepada seluruh ninik mamak. Namun, ia harus menjadi pengingat bahwa kewibawaan adat lahir dari keteladanan, kejujuran, tanggung jawab, dan pelayanan kepada masyarakat.
Marwah ninik mamak bukan pada tingginya gelar, mahalnya pakaian adat, atau besarnya biaya upacara, melainkan pada kemampuannya membimbing kemenakan, menjaga amanah, dan menegakkan keadilan.
Tanah Ulayat: Pusaka, Identitas, dan Keadilan Antargenerasi
Tanah ulayat mempunyai kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.
Ungkapan “Harato pusako tinggi, warih bajawek, pusako batolong” mengandung pesan mengenai kesinambungan tanggung jawab antargenerasi terhadap harta pusaka.
Tanah ulayat tidak boleh hanya dipandang sebagai aset ekonomi. Ia juga mempunyai fungsi sosial, kultural, identitas, dan keberlanjutan kehidupan kaum.
Dalam praktiknya, tanah ulayat menghadapi tekanan akibat pertumbuhan penduduk, pembangunan, investasi, perubahan penggunaan lahan, dan meningkatnya nilai ekonomi tanah.
Persoalan muncul ketika hak, kewenangan, persetujuan anggota kaum, serta manfaat transaksi tidak dipahami atau dijalankan secara transparan.
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat menjadi salah satu kerangka hukum yang relevan bagi perlindungan hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayat.
Pemerintah daerah dan pengampu adat perlu memperkuat pendataan, pemetaan, tata kelola, serta penyelesaian sengketa tanah ulayat sesuai ketentuan hukum.
Pengelolaan harta pusaka harus mengutamakan musyawarah, perlindungan hak anggota kaum, kepastian hukum, dan keadilan antargenerasi.
Bundo Kanduang dan Generasi Muda: Penjaga dan Pembaru Budaya
Kedudukan perempuan dalam masyarakat Minangkabau mempunyai landasan kultural yang kuat melalui sistem kekerabatan matrilineal.
Ungkapan “Limpapeh rumah nan gadang, amban puruak pagangan kunci” menggambarkan kedudukan Bundo Kanduang dalam menjaga keberlangsungan keluarga, nilai, dan harta pusaka.
Namun, penghormatan terhadap perempuan tidak cukup berhenti pada simbol adat.
Bundo Kanduang perlu memperoleh ruang nyata dalam pendidikan keluarga, musyawarah adat, pembinaan generasi, pengelolaan sumber daya, serta kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
Demikian pula generasi muda harus diposisikan sebagai pewaris sekaligus pembaru budaya.
Tradisi tidak akan bertahan apabila hanya dipahami oleh generasi tua. Diperlukan pendidikan adat yang menarik, dokumentasi digital, kegiatan budaya berbasis nagari, dan pelibatan pemuda dalam organisasi serta musyawarah masyarakat.
Pewarisan budaya bukan berarti memaksa generasi muda hidup seperti masa lalu, melainkan membekali mereka dengan nilai agar mampu menghadapi masa depan.
Komitmen Pengampu Adat, Budaya, dan Kearifan Lokal
Keberhasilan perlindungan adat dan kearifan lokal sangat bergantung pada komitmen para pengampunya.
Ninik mamak, KAN, Bundo Kanduang, Tuanku, Guru Tuo, alim ulama, cadiak pandai, pelaku seni, budayawan, dan tokoh masyarakat mempunyai tanggung jawab menjaga kesinambungan tradisi.
Pepatah “Kok bajalan paliharolah kaki, kok bakato paliharolah lidah” mengingatkan pentingnya kehati-hatian dan keteladanan dalam bertindak.
Pengampu adat harus menjadi contoh dalam integritas, kejujuran, keadilan, musyawarah, dan kepedulian sosial.
Mereka juga harus aktif mewariskan pengetahuan, membina generasi muda, menghidupkan kelembagaan, serta memperbaiki praktik adat yang tidak lagi sesuai dengan nilai keadilan dan kemaslahatan.
Komitmen tersebut setidaknya mencakup keteladanan pribadi, pewarisan nilai, pelaksanaan fungsi kelembagaan, keterbukaan terhadap pembaruan, serta penolakan terhadap penyalahgunaan adat untuk kepentingan pribadi.
Pengakuan negara terhadap adat harus diikuti kesediaan pengampunya menjalankan tanggung jawab.
Tidak cukup menuntut perlindungan adat kepada pemerintah apabila pengampu adat sendiri tidak bersungguh-sungguh mengamalkan dan mewariskan nilai-nilainya.
Pemerintah Daerah: Pembangunan Tidak Boleh Kehilangan Nilai dan Peradaban
Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab penting dalam menjaga kesinambungan adat dan budaya.
Selama ini pembangunan sering dinilai melalui infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, investasi, gedung pemerintahan, jalan, jembatan, dan fasilitas publik.
Semua itu penting. Namun, kemajuan fisik dan ekonomi tidak otomatis menghasilkan kemajuan akhlak, solidaritas, ketahanan keluarga, dan kebudayaan.
Jalan yang bagus tidak dengan sendirinya melahirkan masyarakat beradab. Gedung yang megah tidak otomatis memperkuat nilai. Pertumbuhan ekonomi tidak selalu sejalan dengan meningkatnya tanggung jawab sosial.
Karena itu, pemerintah daerah tidak boleh terjebak pada pembangunan yang hanya bersifat fisik dan material.
Pembangunan nilai, karakter, pendidikan agama, adat, kebudayaan, dan kelembagaan sosial harus menjadi bagian dari kebijakan yang terencana, teranggarkan, dan dapat dievaluasi.
Pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap revitalisasi surau, pendidikan adat, pembinaan ninik mamak, perlindungan tradisi, dokumentasi budaya, penguatan keluarga, dan pemberdayaan komunitas.
Festival budaya tetap diperlukan, tetapi tidak boleh menggantikan pembinaan nilai yang berkelanjutan.
Pembangunan daerah yang sejati bukan hanya membangun jalan, jembatan, dan gedung, tetapi juga membangun manusia yang berilmu, berakhlak, berbudaya, dan bertanggung jawab.
Pemerintah harus hadir sebagai pemberi pengakuan, pelindung, fasilitator, dan penggerak pemberdayaan, bukan mengambil alih fungsi sosial yang secara historis dijalankan oleh masyarakat adat.
Ranperda Perlindungan Kearifan Lokal: Dari Pengakuan Menuju Kebijakan Nyata
Ranperda Perlindungan Kearifan Lokal Kabupaten Padang Pariaman merupakan kesempatan strategis untuk memperkuat norma, nilai, kelembagaan, dan keberlangsungan tradisi masyarakat.
Ranperda harus memberikan pengakuan terhadap kekhasan Piaman Laweh dan prinsip adat salingka nagari, sekaligus menyediakan dasar kebijakan untuk inventarisasi, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pewarisan kearifan lokal.
Pengaturan perlu mencakup penguatan kelembagaan adat, pembinaan pengampu budaya, hubungan KAN dengan pemerintahan nagari, perlindungan tradisi, partisipasi masyarakat, pendanaan, serta pengawasan dan evaluasi.
Perhatian khusus diperlukan terhadap nagari yang mengalami pemekaran administratif agar perubahan wilayah pemerintahan tidak menimbulkan konflik atau melemahkan kesatuan masyarakat adat.
Objek perlindungan harus ditentukan melalui kajian historis, sosiologis, dan partisipasi masyarakat sehingga tidak menimbulkan penyeragaman adat.
Ranperda juga harus mampu membedakan antara perlindungan nilai luhur dengan pembenaran terhadap seluruh pr
