 |
oleh Reiner Emyot Ointoe
"Krisis ketertinggalan di dunia Muslim modern tercermin dari maraknya rezim otoriter dan stagnasi intelektual serta ekonomi, yang dipicu oleh dominasi struktur aliansi ulama-negara yang menghambat lahirnya pemikiran kritis, sains, dan inovasi sosial." -- Ahmet T. Kuru(56), Islam, Otoritarianisme, dan Ketertinggalan(2021).
Ketika gelegar pidato Presiden Prabowo Subianto di HUT ke-28 PAN beberapa waktu silam, gestur-mimik-retorikanya melampui gaya Hitler di alun-alun tribunal kota Nürenberg dengan kalimat sinis: "Banyak pakar, saking pinternya goblok!"
Kontan sirene kalimat itu bak pandemi menyebar ke seluruh platform medsos dan ruang publik sipil.
Tak sampai di situ, sinisme anti kepakaran itu menjelma bak hantu meme yang menumbuhkan horor kekuasaan ke segenap publik.
Ada apa?
Ya, tentu.
Bibit otoritarian mulai menggelegak kembali. Mari ditelisik lagi.
Bahwasanya, otoritarianisme dan anti kepakaran merupakan bentuk pengerusan tatanan demokrasi dan rasionalitas publik yang terjadi -- ketika pemegang kekuasaan -- secara terbuka merendahkan, mendelegitimasi, atau membungkam kepakaran dan kebebasan berpikir.
Fenomena ini tercermin secara gamblang dalam pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyindir bahwa banyak orang mengaku pakar dan saking pintarnya justru menjadi goblok.
Retorika semacam ini bukan sekadar gurauan politik biasa, melainkan manifestasi dari anti-intelektualisme yang berisiko meruntuhkan iklim akademik serta kebebasan berpendapat di Indonesia.
Dalam kacamata sosiologi politik, serangan verbal terhadap para ahli merupakan strategi populis untuk memusatkan kebenaran tunggal pada pimpinan eksekutif dan mengesampingkan kritik berbasis data serta keahlian objektif.
Kerangka pemikiran ini menemukan relevansi yang sangat kuat jika dibaca melalui Ahmet T. Kuru -- Profesor Ilmu Politik sekaligus Direktur Center for Islamic and Arabic Studies di San Diego State University(SDSU), Amerika Serikat, asal Turky --;dalam bukunya Islam, Otoritarianisme, dan Ketertinggalan(2021).
Kuru menegaskan bahwa kemunduran dan ketertinggalan dalam dunia Islam secara historis bukan disebabkan oleh ajaran agamanya itu sendiri, melainkan akibat dari aliansi hegemonik antara penguasa otokratis dan ulama konservatif yang menindas kaum intelektual serta pengusaha independen.
Ketika kebebasan berpikir dimatikan dan otoritas kebenaran dimonopoli oleh elite kekuasaan, inovasi, kritik rasional, dan kemajuan sains menjadi lumpuh.
Gagasan Kuru ini menjadi peringatan keras bagi Indonesia, di mana sentimen anti-intelektual yang dilemparkan oleh pimpinan negara dapat menjadi awal dari pengulangan sejarah ketertinggalan tersebut.
Tepatnya, ketika negara secara perlahan menolak tradisi pemikiran kritis demi melanggengkan kekuasaan mutlak.
Di sisi lain, muncul sebuah paradoks yang cukup tajam apabila retorika anti-pakar tersebut disandingkan dengan pemikiran yang tertera dalam buku Islam Ala Prabowo (2026).
Buku tersebut mencoba mengonstruksikan narasi kepemimpinan Prabowo sebagai wujud representasi Islam yang moderat, inklusif, dan berpijak pada nilai-nilai kebangsaan serta keadilan sosial.
Paradoks timbul ketika sebuah narasi keislaman yang digambarkan penuh kearifan dan rasionalitas justru berbenturan dengan narasi publik yang mendegradasi kecendekiawanan.
Islam yang mengedepankan keadilan dan kemajuan semestinya menempatkan ilmu pengetahuan dan para ahli pada posisi yang terhormat, sebagaimana tradisi keislaman klasik yang menghargai para filsuf dan ilmuwan.
Kontradiksi antara retorika politik di lapangan dan citra ideologis yang dibentuk dalam literatur memperlihatkan adanya ambivalensi dalam gaya kepemimpinan otoriter modern.
Di satu sisi, kepemimpinan berusaha merangkul narasi keagamaan dan kebangsaan yang terkesan terbuka untuk meraih legitimasi moral dari masyarakat.
Namun di sisi lain, kepemimpinan tersebut tidak segan-segan mendiskreditkan kelas intelektual ketika pandangan atau analisis para ahli dinilai mengancam kepentingannya.
Retorika yang merendahkan intelektual ini berpotensi menciptakan rasa takut dan skeptisisme publik terhadap kebenaran ilmiah, yang pada akhirnya mempermudah penguasa untuk mengendalikan narasi tunggal di ruang publik.
Mengacu pada peringatan Kuru, mati rasa terhadap nilai-nilai kebebasan berpikir dan delegitimasi terhadap peran pakar adalah pintu masuk menuju kemunduran peradaban.
Jika seorang pimpinan negara secara konsisten mengikis kepercayaan publik terhadap ilmu pengetahuan dan para pembawa ilmu, maka fondasi demokrasi yang sehat akan terancam runtuh.
Sintesis antara retorika politik yang anti-intelektual dan klaim ideologis yang inklusif menunjukkan bahwa otoriterianisme intelektual dapat bekerja secara halus melalui paradox kekuasaan.
Oleh karena itu, menjaga independensi pemikiran, menghargai keahlian ilmiah, serta mempertahankan tradisi kritis menjadi syarat mutlak agar bangsa ini tidak terjebak dalam lingkaran ketertinggalan sebagaimana yang diwanti-wanti oleh sejarah.
Manado, 23 September 2026 -- ReO Bibliothek Kokima Hill.
#credit foto Ahmet T. Kuru memegang bukunya di depan rezim otoriter atas perbuatan AI.
#coverlagu:
Lagu "Bongkar" yang dipopulerkan oleh grup musik Swami dengan vokal utama oleh Iwan Fals dan dirilis pada tahun 1989.
