 |
Oleh : Bima Putra, S.Pd,.M.Pd,.Gr
Ketua Karang Taruna Kapalo Koto Saiyo Periode Tahun 2018-2020
Pemilihan Wali Nagari bukan sekadar ritual politik tingkat lokal yang rutin digelar beberapa tahun sekali. Di Sumatera Barat, Nagari bukan hanya kesatuan wilayah administratif, melainkan sebuah ekosistem kebudayaan yang bertumpu pada filosofi "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" (ABS-SBK).
Oleh karena itu, siapa pun yang berani melangkah sebagai Calon Wali Nagari hari ini harus sadar bahwa mereka tidak sedang memperebutkan kursi kekuasaan kosong, melainkan mengajukan diri untuk memikul beban masalah yang kian kompleks.
Realitas di lapangan menunjukkan bahwa nagari-nagari kita hari ini sedang tidak baik-baik saja. Kita dihadapkan pada benang kusut persoalan yang saling berkelindan: mulai dari rapor merah sektor pendidikan dan kesehatan, apatisme pemuda, keretakan tatanan adat, hingga masih terpinggirkannya peran perempuan dalam pembangunan.
1. Pendidikan dan Kesehatan: Fondasi yang Masih Rapuh
Bagaimana sebuah nagari bisa maju jika urusan paling dasar manusia belum selesai? Di sektor pendidikan, kita masih melihat ketimpangan fasilitas, angka putus sekolah yang tersembunyi di balik alasan ekonomi, serta kurangnya literasi digital yang sehat bagi generasi muda.
Di sisi lain, masalah kesehatan seperti penanganan "stunting", akses posyandu yang belum merata, dan minimnya edukasi sanitasi masih menjadi pekerjaan rumah yang menumpuk. Seorang Calon Wali Nagari tidak bisa lagi hanya mengandalkan program bagi-bagi bantuan sosial yang bersifat sementara. Perlu ada integritas untuk mengelola anggaran nagari (Dana Desa) secara transparan demi investasi jangka panjang: beasiswa nagari dan penguatan kader kesehatan berbasis korong.
2. Pemuda dan Ancaman Kehilangan Generasi
Pemuda adalah paruik gadang nagari, mesin penggerak masa depan. Namun hari ini, potensi itu sering kali layu sebelum berkembang. Kurangnya lapangan kerja di tingkat lokal, minimnya wadah kreativitas, hingga ancaman nyata dari jeratan judi online dan narkoba menjadi hantu yang menakutkan.
Perubahan yang kita butuhkan dari pemimpin baru adalah transformasi Karang Taruna atau Parik Paga Nagari dari sekadar panitia acara seremonial (seperti turnamen domino atau perayaan HUT RI) menjadi inkubator ekonomi kreatif dan pusat pelatihan keterampilan digital. Pemuda harus dirangkul, bukan ditakuti atau sekadar dijadikan komoditas suara politik.
3. Merawat Tatanan Adat yang Mulai Mengikis
Di tengah gempuran modernisasi, ada kecemasan bahwa fungsi "Tigo Tungku Sajarangan" (Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai) kian formalitas belaka. Hubungan kemenakan dan mamak merenggang, dan penyelesaian sengketa tanah ulayat atau konflik sosial sering kali kehilangan sentuhan kearifan lokal.
Calon Wali Nagari yang berintegritas harus mampu memosisikan diri sebagai jembatan, bukan penguasa tunggal. Integrasi antara hukum negara dan hukum adat harus dirajut kembali secara harmonis, sehingga nagari tidak kehilangan identitas aslinya sebagai benteng moral kaum.
4. Pemberdayaan Perempuan: Setengah Kekuatan Nagari yang Terlupakan
Bundo Kanduang adalah tiang tengah rumah gadang. Namun dalam ranah kebijakan publik nagari, suara perempuan sering kali hanya menjadi pelengkap kuorum rapat. Padahal, jika perempuan berdaya secara ekonomi dan memiliki ruang dalam pengambilan keputusan, dampaknya akan langsung terasa pada kesejahteraan keluarga dan pendidikan anak.
Perubahan nyata akan terjadi jika Wali Nagari terpilih berani mengalokasikan anggaran khusus untuk pelatihan kewirausahaan perempuan, perlindungan anak, serta melibatkan keterwakilan perempuan secara aktif dalam Musrenbang Nagari, bukan sekadar urusan konsumsi.
Integritas: Kunci Utama Memutus Rantai Masalah
Menghadapi tumpukan masalah di atas, apa modal utama yang harus dimiliki seorang Calon Wali Nagari? Jawabannya bukan modal uang (politik uang), melainkan "integritas".
Integritas berarti kesatupaduan antara kata dan perbuatan. Pemimpin yang berintegritas tidak akan mengumbar janji manis yang mustahil demi meraup suara. Mereka berani jujur melihat keterbatasan anggaran nagari, namun cerdas dan kreatif mencari solusi kolaboratif (melibatkan perantau, akademisi, dan pihak swasta).
Masyarakat hari ini sudah cerdas. Kita tidak lagi membutuhkan Wali Nagari yang hanya pandai duduk di belakang meja, menikmati fasilitas jabatan, atau sekadar menjadi perpanjangan tangan birokrasi di atasnya. Kita butuh pemimpin yang mau "turun ka sawah", mendengarkan keluh kesah masyarakat di lapau-lapau, dan memiliki keberanian untuk mendobrak kebiasaan lama yang tidak produktif.
Pemilihan Wali Nagari kali ini adalah momentum krusial. Jika kita salah memilih hanya karena kedekatan kekerabatan atau iming-iming materi sesaat maka kompleksitas masalah pendidikan, kesehatan, pemuda, adat, dan kaum perempuan akan kian parah menggerogoti nagari kita.
Kepada para Calon Wali Nagari, ingatlah bahwa jabatan ini adalah amanah dunia dan akhirat. Tunjukkan integritas Anda, tawarkan konsep perubahan yang membumi dan realistis. Dan kepada masyarakat nagari, mari kita kawal pesta demokrasi ini dengan akal sehat.
Sebab, perubahan nagari tidak akan pernah datang dari langit, melainkan dari tangan pemimpin yang jujur dan masyarakat yang cerdas dalam memilih.
Salam Berani Perubahan
