Penyebabnya, diduga terkait pemotongan atau pungutan liar dana puskesmas sebesar 10 persen dari dana biaya operasional kerja (BOK).
Persoalan ini mencuat setelah adanya laporan resmi kepada Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis. Bupati Padang Pariaman disebut bertindak cepat memberhentikan kepala Puskesmas yang dianggap bermasalah.
Persoalan ini menjadi prioritas mengingat bupati John Kenedy Azis sangat anti dengan pemotongan dan pungutan liar.
Dari informasi yang beredar, pemotongan dilakukan hampir di seluruh Puskesmas, sehingga akan diberikan sanksi kepada semuanya. Selain itu juga disebut-sebut sebagai implementasi dari rencana kerja Kadis Kesehatan Engga L Irwanto. Engga berkeinginan bahwa kepala Puskesmas (Kapus) berasal dari kalangan dokter.
Kepala Dinas Kesehatan Padang Pariaman Engga L Irwanto dikonfirmasi Rabu (22/4) siang sampai sore belum memberikan keterangan.
Sementara kepala BKPSDM Maizar, dihubungi lewat sambungan telepon Rabu (22/4) sore, keberatan memberikan keterangan. Menurut Maizar, yang lebih tepat memberikan keterangan adalah kepala Dinas Kesehatan.
"BKPSDM hanya mengurus administrasi, teknisnya di Dinas Kesehatan," kata Maizar. Soal informasi penggantian Kapus di seluruh Padang Pariaman akan dijabat dokter, tidak ditanggapi Maizar.
Berdasarkan informasi yang diterima redaksi, instruksi penggantian Kepala Puskesmas muncul dari bupati John Kenedy Azis sendiri. Selasa (21/4) malam bupati menginstruksikan kepala Dinas Kesehatan dan kepala BKPSDM untuk segera melakukan proses penggantian sejumlah Kapus.
Informasi lain pun menyebutkan bahwa persoalan pemotongan, pungli ataupun istilah lainnya di sejumlah Puskesmas sudah sampai di Kejaksaan Negeri Pariaman
