 |
Adat Minangkabau sering kali disalahpahami sebagai sekadar kumpulan tradisi lisan yang lentur dan bisa ditarik ke sana-kemari mengikuti selera zaman. Padahal, jika kita membedah anatominya, adat adalah sebuah sistem hukum dan filsafat yang sangat rigid pada prinsip, meski cair dalam penerapan. Di jantung sistem ini, bertahta satu konsep kedaulatan tertinggi: Bana (Kebenaran).
Alua jo Patuik: Konstitusi yang Melampaui Angka
Dalam demokrasi modern, kebenaran sering kali ditentukan oleh jumlah suara (voter). Namun, dalam bilik musyawarah Minangkabau, mufakat bukanlah alat untuk menciptakan "kebenaran baru". Musyawarah hanyalah instrumen untuk mencari di mana letak Bana itu berada.
Prinsip ini terangkum dalam filosofi satantang barih nan ka dimakan pahek. Kebenaran sudah memiliki garisnya sendiri (barih). Musyawarah berfungsi layaknya pahat yang harus mengikuti garis tersebut agar hasilnya presisi. Jika pahat keluar dari garis, maka rusaklah tatanan. Inilah yang kita kenal sebagai Alua jo Patuik—sebuah perpaduan antara alur logika yang objektif dan kepatutan moral yang terjaga.
Gugatan Terhadap "Diktator Kebudayaan"
Gelar pemuka adat bukanlah lisensi untuk menjadi diktator kebudayaan. Seorang pemimpin adat terikat secara absolut oleh Cupak Usali (takaran asli). Ketika seorang tokoh mencoba maurak maurai (merombak) atau membelokkan alur yang baku demi kepentingan pragmatis, ia sebenarnya sedang melakukan "bunuh diri budaya".
Fenomena yang sering terjadi saat ini adalah pencampuradukan antara Politik Adat (diplomasi untuk kemaslahatan) dengan Politik Praktis (perebutan kekuasaan). Memasukkan logika transaksional politik praktis ke dalam ranah adat adalah bentuk sasek resek—sebuah kesesatan yang merusak struktur kognitif masyarakat.
Sebagaimana ditegaskan oleh Prof. Hamka dan diperkuat secara sosiologis oleh Mochtar Naim, kebenaran dalam adat bersifat objektif karena bersumber dari alam (Alam Takambang Jadi Guru). Kebenaran tidak diciptakan oleh manusia melalui kompromi politik, melainkan ditemukan melalui akal sehat dan rasa keadilan.
Stabilitas Hukum: Cupak Usali vs Cupak Buatan
Masyarakat Minangkabau telah mempraktikkan konsep konstitusionalisme jauh sebelum negara modern lahir melalui pembagian dua takaran hukum:
Cupak Usali (Takaran Asli): Bersifat tetap, universal, dan ndak lakang dek paneh, ndak lapuak dek hujan. Ini adalah prinsip kebenaran hakiki yang tak bisa diganggu gugat.
Cupak Buatan (Takaran Kesepakatan): Aturan teknis yang lahir dari mufakat untuk merespons dinamika zaman, namun haram hukumnya bertentangan dengan Cupak Usali.
Struktur ini memastikan bahwa pemimpin tidak berada di atas hukum. Di Minangkabau, pemimpin adalah "hamba" dari hukum adat itu sendiri.
Defungsi Sosial dan Hilangnya Kompas Moral
Secara antropologis, penyimpangan terhadap alua jo patuik oleh oknum pemuka adat adalah sebuah defungsi sosial. Saat kompas moral (Bana) diganti dengan syahwat politik, fungsi adat sebagai pemersatu akan luruh. Yang tersisa hanyalah konflik horizontal dan keretakan sosial yang berkepanjangan.
Kesimpulan
Adat Minangkabau adalah benteng akal budi. Menempatkan Bana di atas segalanya memastikan bahwa keadilan tidak bisa dibeli dan kebenaran tidak bisa dinegosiasikan demi kekuasaan. Siapa pun yang mencoba membelokkan alua, ia tidak hanya mengkhianati leluhur, tetapi juga sedang menyesatkan dirinya sendiri dalam rimba logika yang rusak.
Oleh Zulnaidi SH Bagindo Sailan
Advokat/Pemerhati Adat
