 |
Sinergi Kementerian Haji dengan Civil Society
Oleh: H. Duski Samad
Haji dan umrah adalah puncak ibadah dalam Islam. Ia bukan hanya perjalanan spiritual yang sarat doa dan penghambaan, tetapi juga peristiwa sosial yang menyimpan potensi besar bagi kehidupan umat dan bangsa. Dalam haji dan umrah, jutaan manusia dikumpulkan, disatukan oleh nilai kesetaraan, disiplin, dan pengendalian diri. Karena itu, haji sejatinya bukan sekadar ibadah ritual, melainkan madrasah keadaban dan fondasi peradaban.
Salah satu syarat wajib haji adalah istithā‘ah—kemampuan. Ulama menjelaskan bahwa kemampuan ini bukan hanya soal biaya perjalanan, tetapi juga mencakup kesiapan fisik, mental, keamanan, dan kemampuan menjamin kehidupan keluarga yang ditinggalkan. Pesan etiknya jelas: orang yang mampu memiliki tanggung jawab sosial yang lebih besar.
Dalam konteks Indonesia, pesan ini sangat relevan. Setiap tahun, ratusan ribu jamaah haji dan jutaan jamaah umrah diberangkatkan. Mayoritas dari mereka adalah warga yang relatif mapan secara ekonomi dan sosial. Artinya, Indonesia sesungguhnya memiliki modal sosial-keumatan yang luar biasa besar dalam tubuh alumni haji dan umrah.
Sayangnya, potensi ini belum dikelola secara sistematis. Haji dan umrah sering berhenti pada kesalehan personal—pada gelar sosial, simbol kultural, atau kebanggaan individual—tanpa transformasi yang nyata ke dalam kesalehan sosial. Padahal, sejarah Islam menunjukkan bahwa ibadah besar selalu melahirkan tanggung jawab sosial yang besar pula.
Dari Istithā‘ah ke Tanggung Jawab Sosial
Al-Qur’an menegaskan kewajiban haji hanya bagi yang mampu (QS. Ali ‘Imran: 97). Ayat ini bukan sekadar syarat hukum, tetapi juga isyarat moral. Mereka yang diberi kelebihan harta dan kesempatan ibadah dipanggil untuk menjadi penopang kehidupan sosial.
Alumni haji dan umrah di Indonesia tersebar di berbagai lapisan strategis: pengusaha, birokrat, pendidik, profesional, dan tokoh masyarakat. Mereka memiliki jejaring luas dan legitimasi moral di tengah umat. Jika potensi ini digerakkan secara terorganisir, ia dapat menjadi kekuatan besar dalam pendidikan, ekonomi umat, filantropi Islam, hingga respons kebencanaan.
Namun, besarnya jumlah tidak otomatis melahirkan dampak. Tanpa pembinaan pasca-haji, tanpa arah gerakan, dan tanpa wadah kolektif, pengalaman spiritual itu akan tetap bersifat individual. Di sinilah urgensi Gerakan Alumni Haji dan Umrah Indonesia—sebuah ikhtiar menjadikan alumni sebagai subjek keadaban dan pelaku peradaban, bukan sekadar objek seremoni.
Peran Negara dan Kementerian Haji
Negara telah melakukan berbagai pembenahan dalam penyelenggaraan haji dan umrah: regulasi diperbaiki, layanan didigitalisasi, dan kualitas manasik ditingkatkan. Kehadiran Kementerian Haji merupakan wujud tanggung jawab negara untuk memastikan ibadah umat berlangsung aman, adil, dan bermartabat.
Namun, peran negara tidak mungkin berhenti pada aspek teknis dan administratif. Tantangan yang lebih besar justru terletak pada pascahaji: bagaimana nilai-nilai haji ditransformasikan menjadi etika sosial, keadaban publik, dan kontribusi nyata bagi masyarakat.
Di titik inilah sinergi dengan civil society menjadi keniscayaan. Negara berperan sebagai regulator dan fasilitator, sementara organisasi masyarakat, ormas Islam, KBIHU, dan jaringan alumni menjadi penggerak nilai. Relasi ini bukan relasi dominasi, melainkan kemitraan strategis demi kemaslahatan umat dan bangsa.
Civil Society dan Agenda Pasca-Haji
Gerakan Alumni Haji dan Umrah Indonesia perlu diarahkan pada agenda yang jelas dan terukur. Setidaknya ada empat bidang utama yang dapat menjadi pilar gerakan ini.
Pertama, pendidikan dan dakwah keadaban. Alumni haji diharapkan menjadi teladan akhlak publik—menebarkan kejujuran, etika, kesantunan, dan moderasi beragama. Mereka dapat memperkuat majelis ilmu, mendukung pendidikan keagamaan, serta menjadi penyangga harmoni sosial di tengah masyarakat majemuk.
Kedua, filantropi Islam berkelanjutan. Alumni haji dan umrah adalah simpul strategis dalam penguatan zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif. Rasulullah SAW bersabda, “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia.” Haji mabrur seharusnya tercermin dalam kedermawanan yang terorganisir, bukan sekadar sedekah sesaat.
Ketiga, pemberdayaan ekonomi umat. Alumni haji yang memiliki pengalaman usaha dan jejaring dapat menjadi mentor UMKM syariah, penggerak koperasi masjid, dan promotor ekonomi halal. Dengan cara ini, haji tidak berhenti sebagai konsumsi simbolik, tetapi menjadi energi peradaban ekonomi.
Keempat, respons sosial dan kebencanaan. Indonesia adalah negara rawan bencana. Alumni haji dan umrah dapat menjadi relawan, donatur, dan penggerak solidaritas yang amanah dan terpercaya. Pengalaman spiritual di Tanah Suci seharusnya menumbuhkan empati yang tajam terhadap penderitaan sesama.
Haji Mabrur dan Ukuran Keadaban
Rasulullah SAW bersabda, “Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga.” Para ulama menjelaskan bahwa tanda haji mabrur bukan hanya meningkatnya ibadah personal, tetapi juga perubahan perilaku sosial: akhlak yang lebih lembut, kepedulian yang lebih luas, dan kehadiran yang menenangkan lingkungan.
Dengan ukuran ini, gelar Haji dan Hajjah bukanlah akhir perjalanan, melainkan awal pengabdian sosial. Ia adalah amanah moral untuk menghadirkan maslahat di ruang publik.
Dari Gelar ke Gerakan
Tantangan kita hari ini bukan kekurangan jamaah, melainkan kekurangan gerakan. Gerakan Alumni Haji dan Umrah Indonesia diperlukan untuk mengorganisir potensi besar ini agar terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Sinergi Kementerian Haji dengan civil society adalah kunci. Negara memfasilitasi dan menjaga tata kelola; masyarakat sipil menggerakkan nilai; alumni menjadi pelaku nyata di lapangan. Dengan demikian, haji dan umrah tidak berhenti sebagai perjalanan suci individual, tetapi menjelma menjadi energi keadaban dan fondasi peradaban bangsa.
Pada akhirnya, pertanyaannya sederhana namun mendasar: apa arti haji bagi Indonesia? Jika jawabannya adalah kebaikan yang meluas dan kemaslahatan yang dirasakan, maka Gerakan Alumni Haji dan Umrah Indonesia bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan zaman.kemenhajsb@ds,06012026.
-
