 |
Padang, Sigi24.com - Musyawarah pembentukan Koperasi Merah Putih di Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Kamis (5/6/2025), berubah ricuh.
Seorang pria yang mengaku Ketua LPM Sawahan secara terang-terangan mengintimidasi wartawan yang meliput, bahkan mengancam, "Saya juga mantan wartawan dan siap berhadapan dengan siapapun!" Ia mempertanyakan identitas dan undangan wartawan dengan nada tinggi.
Lebih mengejutkan lagi, Camat Padang Timur, Diko Eka Putra, S.STP, M.Si, ikut mengusir wartawan dengan alasan waktu terbatas dan acara hanya untuk RT/RW dan warga tertentu. Satpol PP pun dikerahkan untuk mengusir para jurnalis. Aksi ini jelas melanggar UU Pers No. 40 Tahun 1999, yang mengancam pelanggarnya dengan hukuman penjara dua tahun atau denda Rp500 juta.
Bau "Settingan", Warga Pertanyakan Proses Tertutup
Kecurigaan semakin menguat dengan adanya dugaan penyimpangan dalam pembentukan koperasi. Beberapa warga mengaku telah membentuk koperasi sebelumnya dan membayar Rp 1 juta ke notaris. "Kenapa dibentuk lagi dengan pengurus baru tanpa musyawarah terbuka?" tanya seorang warga yang enggan disebutkan namanya. Dugaan "settingan" dan penunjukan pengurus oleh oknum camat dan ketua LPM tanpa mekanisme demokratis pun mengemuka.
Kasus ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai komitmen pemerintah kecamatan dalam menjunjung nilai-nilai transparansi dan keterbukaan publik. Musyawarah yang semestinya menjadi ruang demokratis dan terbuka untuk warga justru diwarnai intimidasi terhadap media dan penyempitan akses informasi.
“Apakah ini bentuk kolusi antara oknum camat, ketua LPM, dan beberapa pihak lain untuk mengatur kepengurusan koperasi demi kepentingan kelompok tertentu?” tanya seorang wartawan yang turut diusir dari ruangan.
Transparansi Pemerintah Dipertanyakan
Insiden ini mengungkap lemahnya komitmen transparansi pemerintah kecamatan. Musyawarah yang seharusnya terbuka justru diwarnai intimidasi dan pembatasan akses informasi. "Apakah ini kolusi untuk kepentingan kelompok tertentu?" tanya seorang wartawan yang diusir.
Warga berharap Dinas Koperasi, Inspektorat Kota, dan Ombudsman menyelidiki dugaan pelanggaran ini. Jika dibiarkan, kejadian ini akan merusak kepercayaan publik dan menjadi preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan. (Tim)
