 |
Untuk membangun ketahanan pangan dan pertahanan pangan Indonesia memang bisa digerakkan oleh koperasi unit desa yang berperan mengelola hasil panen petani dan nelayan yang memperoleh dukungan dan kemudahan untuk memperoleh modal kerja seperti peralatan pertanian hingga tersedianya bibit unggul untuk semua jenis yang diharapkan dapat menghasilkan panen raya dengan persediaan pupuk yang gampang dan murah untuk diperoleh dengan pembayaran yang dapat dilunasi setelah hasil panen dijual kepada koperasi yang wajib membeli semua hasil petani dan nelayan.
Karena itu, fungsi dan peran koperasi unit desa mempersiapkan semua keperluan petani dan nelayan untuk kemudian menampung hasil panen petani dan nelayan dengan harga standar yang telah disepakati sebelumnya, seperti harga padi, jagung dan semua jenis tanaman yang dapat diatur jenis tanaman tersebut sebelum di tanam oleh petani yang wajib menjadi anggota koperasi bukan hanya untuk memperoleh bantuan memperoleh peralatan hingga bibit unggul tanaman yang disediakan oleh pihak koperasi unit desa -- atau yang sudah diberi nama Koperasi Merah Putih oleh pemerintah -- tetapi juga menyediakan pupuk hingga menampung hasil panen petani dan nelayan untuk didistribusikan ke pasar, atau dijual langsung kepada warga masyarakat setempat. Sehingga tidak lagi ada peluang bagi tengkulak maupun rentenir yang bergentayangan untuk memeras petani atau pun nelayan yang diharap dapat segera membaik tingkat kesejahteraannya.
Karena itu, 80 ribu Koperasi Merah Putih yang akan segera die?wujudkan pemerintah melalui kerjasama antar Kementerian Koperasi, Kementerian Sosial dan Perindustrian serta Perdagangan perlu segera dilaksanakan agar gerakan ekonomi rakyat dapat terjadi dan kesejahteraan rakyat bisa segera meningkat serta ketahanan pangan dan pertahanan pangan segera terwujud bukan sekedar omong doang.
Jika merujuk pada data Biro Pusat Statistik, jumlah desa di Indonesia lebih dari 83 ribu, maka itu jumlah Koperasi Merah Putih yang diperlukan minimal 85 ribu koperasi mengingat pada satu desa di pesisir yang dihuni oleh para nelayan harus mendapat mendapat pelayanan yang sama seperti untuk para petani maupun para pengusaha industri rumah tangga hingga seni kerajinan dan sulaman.
Sekiranya Koperasi Merah Putih dapat segera terbentuk sebanyak 90 ribu unit di seluruh Indonesia, agaknya badai PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang semakin mencemaskan akibat gempa tarif impor yang dilakukan Donald Trump dapat diredam dengan tersefianya sejumlah lapangan kerja yang terserap oleh 90 ribu koperasi serta gerakan yang dilakukan oleh petani dan nelayan serta sektor industri rumah tangga sebagai basis pertahanan dan ketahanan bagi rakyat yang dapat diharapkan menjadi garda terdepan sebagai soko guru bangsa dalam usaha membangun kedaulatan pangan hingga kemudian berdaulat juga dalam bidang ekonomi secara keseluruhan.
Dalam bentuk yang lebih ideal, dapatlah segera dibayangkan sebelum memasuki era Indonesia emas pada 20 tahun kemudian -- 2045 -- Lampung sudah dapat dibayangkan menjadi lumbung pisang, singkong dan jagung, Palembang dan sekitarnya telah menjadi lumbung kopi dan duku atau durian, demikian juga dengan Jambi dan Bengkulu hingga Riau telah menjadi lumbung kelapa sawit dan minyak bumi. Begitu juga dengan Sumatra Utara dan Aceh, misalnya dapat menjadi penyuplai ikan dan sayur-sayuran yang dapat diatur sedemikan rupa oleh pemerintah pusat melalui kebijakan koperasi yang menerapkan azas kekeluargaan, bukan monopolistik dan kapitalistik sifatnya. Sistem ekonomi kekeluargaan serta musyawarah dan mufakat inilah esensi dari apa yang dimaksud ekonomi Pancasila yang mengacu serta berpijak dari cita-cita proklamasi bangsa Indonesia seperti yang tertuang di dalam mukadimah UUD 1945.
Sehingga, upaya untuk mengatasi masalah fakir muskin dan anak terlantar serta cita-cita untuk memberantas kebodohan -- mencerdaskan kehidupan bangsa -- bukan lagi omong kosong saat memasuki era Indonesia emas yang tak lebih dari satu generasi ke depan. Dari 90 koperasi Merah Putih, mininal mampu menyediakan setengah juta lapangan kerja dan pengangguran di Indonesia. Maka itu perlu segera digegas realisasinya, jangan lagi ditunda-tunda. Dan satu juta hektar lahan baru yang telah dirintis oleh Kepolisian untuk tananan jagung dapat dikembalikan kepada rakyat. Sehingga dwi fuggsi ABRI (TNI) tidak sampai terkesan telah diambil alih Kepolisian.
Banten, 9 April 2025
