 |
| Yohanes Wempi. |
Persoalan Padang Pariaman dan Kota Pariaman (Piaman) yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Barat di bidang infrastruktur dan pelayanan masyarakat, banyak yang mangkrak alias tidak ada pembangunan lanjutan yang terukur.
Keadaan ini bisa penulis uraikan. Mulai dari belum termanfaatkan Stadion Utama Sikabu yang terletak di Kecamatan Lubuk Alung. Tidak ada kejelasan penyelesaian jalan dari Pasar Usang via Sikabu, via Ibukota Kabupaten Padang Pariaman, walaupun semuanya fasilitas jembatan penghubung sudah selesai.
Banjir besar yang melanda beberapa nagari, kecamatan di Padang Pariaman dan Kota Pariaman yang disebabkan oleh tidak pernah dibenahinya aliran sungai-sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat.
Termasuk yang terparah mangkraknya juga di sektor infrastruktur pertanian. Saat ini belum tuntasnya perbaikan jaringan irigasi dan bendungan. Banyak lahan beralih fungsi menjadi ladang, tidak tergarap.
Jika diuraikan satu persatu secara detail, maka banyak kewenangan Provinsi Sumatera Barat yang perlu adanya dorongan dari anggota dewan Provinsi Sumatra Barat, terutama anggota dewan hasil pemilu 2024 nanti.
Penulis secara pribadi sudah melakukan pendekatan pada Buya Mahyeldi, Gubernur Sumatra Barat, termasuk Kepala Dinas yang memiliki kewenangan, namun semuanya terhambat karena tidak adanya dorongan politik, dan tidak prioritas oleh anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat sekarang.
Akhirnya pihak eksekutif tidak bisa berbuat banyak, dengan keterbatasan anggaran dan tidak pula ada dorongan dari dewan asal Piaman yang duduk sekarang.
Informasi yang penulis dapat, bahwa anggota DPRD Provinsi Sumbar asal Piaman lebih banyak memikirkan pokir yang akan menambah suaranya di daerah atau nagarinya.
Namun mengabaikan pembangunan skala besar yang berefek pada banyak orang, banyak warga Padang Pariaman dan Kota Pariaman terabaikan atau tidak jalan seperti yang diuraikan di atas (mangkrak).
Penulis menganalisa, warga Piaman Berjaya memang diperlukan adanya dorongan dan komitmen bersama anggota dewan Provinsi Sumatra Barat hasil pemilihan 2024 nanti, terhadap pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat di atas bisa jalan dan tuntas pembangunannya, agar kasus banjir yang melanda Ulakan, Sintuak Toboh Gadang, Sungai Limau, Kampuang Dalam, Nan Sabaris, Gasan Gadang tidak terjadi lagi. (bersambung).
*Caleg DPRD Sumbar dari Dapil II, Padang Pariaman dan Kota Pariaman.
