Hot Widget

Type Here to Get Search Results !

Asmawi Optimis PBB Raih Kursi DPRD Padang Pariaman dari Dapil 2

Asmawi

Padang Pariaman, Sigi24.com--DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Padang Pariaman optimis meraih satu kursi di Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Padang Pariaman 2 yang meliputi Kecamatan Lubuk Alung, Batang Anai dan Sintuak Toboh Gadang. 

Dari 11 kursi yang diperebutkan di daerah pemilihan ini, PBB bertekad meraih satu kursi dengan mengirimkan wakilnya ke DPRD Kabupaten Padang Pariaman pada Pemilu yang digelar 14 Februari 2024 mendatang.

Demikian diungkapkan Sekretaris DPC PBB Kabupaten Padang Pariaman Asmawi, Sabtu (16/9/2023) di Lubuk Alung kepada awak media ini. 

Menurut Asmawi, di Dapil 2 Padang Pariaman ini, PBB mengusung calon anggota legislatif (Caleg) yang beragam latar belakanganya. Ada yang dari pengusaha, pemuda, pemudi, aktifis organisasi dan professional lainnya.

“Dengan beragam latar belakang caleg yang diusung tersebut, kita optimis PBB yang pada Pemilu 2019 lalu gagal mengirimkan wakilnya ke DPRD Padang Pariaman, tapi pada Pemilu 2024 mendatang Insya Allah berhasil mengantarkan wakilnya di DPRD Kabupaten Padang Pariaman,” kata Asmawi yang maju di Dapil 2 Kabupaten Padang Pariaman nomor urut 1 ini. 

“Dari delapan caleg yang diusung PBB di Dapil 2 ini, semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kemenangan. Karena tidak ada yang incumbent (petahana), anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman, maka semua calegnya memiliki kesempatan yang sama untuk duduk di kursi DPRD Padang Pariaman. Berbeda dengan partai politik yang memiliki petahana, peluang bagi caleg di partai tersebut yang tidak petahana berat untuk mengalahkan petahana,” kata Asmawi lagi.

Karena itu, kata Asmawi, masing-masing caleg PBB terus berupaya meningkatkan dirinya untuk meraih suara. baik melalui sosialisasi, silaturrahmi, medsosisasi dan berkomunikasi dengan berbagai pihak.

Sejarah

Asmawi juga menjelaskan, PBB lahir sebagai partai politik berasaskan Islam berdiri pada 17 Juli 1998 di Jakarta, dideklarasikan Jumat 26 Juli 1998 di halaman Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. PBB didukung oleh ormas Islam tingkat nasional. PBB melandaskan perjuangan pada ajaran Islam yang universal dan bersifat rahmatan lil alamin yaitu rahmat bagi seluruh alam.

Awal berdirinya PBB diketuai Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. Yusril sebagai tokoh reformasi yang menjadi arsitek berhentinya Soeharto dari jabatan Presiden RI ketika reformasi bergulir. 

MS Kaban dipilih sebagai Ketua Umum PBB 1 Mei 2005 dan Drs. H. Sahar L. Hasan sebagai sekjen. Muktamar III April 2010 di Medan, PBB menetapkan kembali DR. H. MS Kaban sebagai ketua umum dan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH., M.Sc. sebagai Ketua Majelis Syuro. 

PBB peserta Pemilu 2014 dan mendapat nomor urut 14. Pada 26 April 2015, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH., M.Sc. terpilih kembali sebagai Ketua Umum PBB di Muktamar IV PBB menggantikan MS Kaban. Yusril terpilih aklamasi setelah calon lainnya Rhoma Irama tidak datang ke arena muktamar pada pemilihan ketua umum.

PBB sejak reformasi mengikuti Pemilu 1999, Pemilu 2004, Pemilu 2009 dan 2014 dan 2019. Pemilu1999, meraih 2.050.000 suara atau sekitar 2 persen dan meraih 13 kursi DPR RI. Ketua Umum PBB Yusril sempat menjadi satu-satunya calon presiden Indonesia yang melengkapi syarat administratif pasca reformasi. Namun demi kepentingan yang jauh lebih besar yaitu persatuan dan kesatuan bangsa, Yusril dengan lapang dada mengundurkan diri dan memberikan jalan kepada Abdurrahman Wahid juga sebagai pelunasan hutang Masyumi kepada NU pada masa lampau.

PBB turut berkontribusi dan berperan besar dalam kabinet pemerintahan Abdurrahman Wahid pada masa awal reformasi tahun 1999 sampai 2001. Saat itu, Yusril Ihza Mahendra dipercaya sebagai Menteri Hukum dan Perundang-undangan. Pada pemerintahan Megawati Soekarnoputri tahun 2001-2004, Yusril Ihza Mahendra sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Pemilu 2004, PBB meraih suara sebesar 2.970.487 pemilih (2,62 persen), mendapatkan 11 kursi di DPR. PBB mengusung calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla, pasangan tersebut menang pada Pilpres 2004.

Pemerintahan SBY-JK periode 2004-2009, dua kader utama PBB masuk kabinet pemerintahan. Yusril Menteri Sekretaris Negara dan MS Kaban Menteri Kehutanan. PBB juga menempatkan kadernya Abdulrahman Saleh sebagai Jaksa Agung, Zainul Bahar Noor sebagai Duta Besar Yordania dan Dahlan Abdulhamid sebagai Duta Besar Irak.

Pemilu 2009, PBB memperoleh suara sekitar 1,8 juta, setara dengan 1,7 persen. Dengan sistem parliamentary threshold 2,5 persen, berakibat hilangnya wakil PBB di DPR RI, meski di beberapa daerah pemilihan beberapa calon anggota DPR RI mendapatkan dukungan suara rakyat dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai anggota DPR RI. Namun, PBB masih memiliki sekitar 400 anggota DPRD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Pemilu 2014, PBB memperoleh suara sekitar 1,8 juta yang setara dengan 1,5 persen sama seperti Pemilu 2009, karena sistem parliamentary threshold 2,5 persen, sehingga PBB tak bisa menempatkan wakilnya di DPR RI.

Pemilu 2019, PBB juga tidak berhasil lolos ke DPR RI karena suara yang diraih sebanyak 1 juta suara pemilih. Pada pilpres, PBB berkoalisi dengan pasangan Joko Widodo dan Kyai Haji Ma’ruf Amin yang kembali memenangkan pemilihan presiden, menjadikan Joko Widodo sebagai presiden untuk kali kedua.

Meski beberapa periode PBB tanpa kursi di DPR, namun sepak terjang dan kontribusi PBB dalam pembelaan hak-hak rakyat dan umat yang tertindas terasa begitu nyata di tengah-tengah masyakat pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. (rls/red)

Tags

Posting Komentar

0 Komentar
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Below Post Ad

Hollywood Movies