 |
| Bupati Suhatri Bur pimpin rata evaluasi OPD |
Parik Malintang-Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur pimpin rapat evaluasi monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan OPD, Rabu (2/6) di ruangan rapat Sekretaris Daerah, Parik Malintang.
Dalam rapat tersebut ia menyebutkan, bahwa rapat ini bertujuan untuk mengadakan evaluasi terhadap penggunaan DAK dan DAU Pemkab Padang Pariaman. Seperti diketahui, pada hari ini review telah diselesaikan, semoga nantinya KPPN dapat cepat dalam pencairan dana sehingga tidak menghambat segala kegiatan.
“Kita minta kepada seluruh OPD agar dapat melakukan percepatan, baik DAK sehingga tidak ada dana yang dikembalikan, tidak terkena pinalti. Terkait DAU, segera ditindaklanjuti dan diselesaikan. Ini juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," katanya.
Oleh sebab itu, ketika DAU tersebut telah diberikan, tidak ada dana yang menumpuk di kas daerah. Ini menjadi acuan oleh pemerintah pusat. Terjadi pemotongan nantinya, dan ini yang harus dihindari. Dengan zaman tekonolgi informasi, kita berharap sistem aplikasi ini dapat mempermudah segala urusan,” terangnya.
Ia menambahkan, dana desa cepat dicairkan. BLT DD dapat disalurkan secara cepat. Kegiatan tersebut dapat berjalan dan tidak terhambat, terus motivasi walinagari untuk percepatan ini, dengan tujuan agar daerah tidak mendapat catatan merah dari Kementrian Desa yang nantinya akan meberikan efek yang besar, tidak hanya bagi pemerintah namun juga bagi masayarakat.
“Saya berharap kepada seluruh ASN, agar lebih maksimal dan total dalam menjalankan pekerjaan. Mari perlihatkan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama masalah kedisiplinan. Hal lain yang lebih penting, dapat memahami sistem terbaru terkait adminstrasi. Semuanya menjadi transparan dan sesuai dengan prosedur yang ada, juga tingkatkan sinkronisasi antar OPD,” ungkapnya.
Suhatri Bur menekan seluruh OPD dapat menyerahkan dokumen lelang ke LPBJ paling lambat Jumat (4/6). Proses lelang dapat diselesaikan secara cepat dan tepat waktu. Kepala OPD terus memotivasi seluruh staf agar mempercepat ini. "Kita tidak dirugikan dan diusahakan agar tidak ada dana yang dikembalikan," tegasnya. (ad)
