 |
| Ketua Tim Penggerak PKK, Yurita Suhatri Bur didampingi Inspektur Hendra Aswara menghadiri penyuluhan anti korupsi dan pencanangan Generasi Anti Korupsi dan Pungutan Liar di Kantor Walikorong Belanti, Nagari Sikabu, Kecamatan Lubuk Alung, |
LUBUK ALUNG--Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Padang Pariaman, Yusrita Suhatri Bur membuka secara resmi penyuluhan anti korupsi yang dipusatkan di Nagari Sikabu, Lubuk Alung, Rabu (10/6). Penyuluhan anti korupsi tersebut berkolaborasi dengan Inspektorat, adalah sebagai bentuk kepedulian PKK dalam upaya pencegahan korupsi dan pungutan liar.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh kader PKK tingkat kabupaten, kecamatan hingga nagari, sebagai rangkaian menghadapi lomba gerakan PKK tingkat Sumatera Barat.
“PKK Padang Pariaman mengapresiasi Inspektorat yang berkontribusi dalam lomba gerak PKK tingkat Sumbar dengan mengadakan penyuluhan anti korupsi,” ujar Yusrita Suhatri Bur, saat membuka penyuluhan anti korupsi di Kantor Walikorong Belanti Sikabu, Lubuk Alung, Kamis (10/6).
Ia berharap adanya penyuluhan seperti ini, bisa membantu melindungi diri dan keluarga dari tindakan korupsi. "Peran PKK sangat sangat penting, karena mereka berperan sebagai istri dan ibu yang merupakan tokoh sentral dalam keluarga," katanya.
“Kolaborasi Inspektorat dan PKK dapat mewujudkan 10 program PKK dan meningkatkan peran kader PKK dalam mengawasi pelaksanaan program di nagari masing-masing,” ujarnya.
Sementara Inspektur Hendra Aswara mengatakan, penyuluhan anti korupsi juga melibatkan Satuan Tugas Pungutan Liar (Saber Pungli), PKK Nagari, Forum Anak, Kepala Sekolah, Puskesmas, siswa dan unsur masyarakat. Penyuluhan diberikan oleh tim Inspektorat yang telah memiliki sertifikat penyuluh anti korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Alhamdulillah, kita mengapresiasi Ketua Tim Penggerak PKK yang berkomitmen dalam pencegahan korupsi dan pungutan liar,” kata Hendra.
Pada penyuluhan anti korupsi tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Yusrita Suhatri Bur juga mencanangkan Generasi Anti Korupsi dan Pungutan Liar (GAK Pungli). Ditandai dengan penandatanganan piagam yang dimulai dari Ketua PKK, Inspektur, Walinagari, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, Pokja PKK Nagari, Forum Anak dan unsur masyarakat. (ad)
