Type Here to Get Search Results !

PADANG MENUJU KOTA GLOBAL: (Pemerintah dan Rakyat Menunggu Bimbingan MUI)

Oleh: Duski Samad 

Refleksi Pertemuan dengan Wakil Wali Kota Padang, Selasa, 10 November 2026

Kota Global Memerlukan Fondasi Moral

Kota Padang sedang bergerak menuju masa depan sebagai kota metropolitan yang maju, religius, berbudaya, dan memiliki daya saing global. Namun, kemajuan kota tidak cukup hanya diukur melalui pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, kemajuan teknologi, dan peningkatan pelayanan publik. Kemajuan sejati harus ditopang oleh kualitas manusia, kekuatan moral, ketahanan keluarga, serta keluhuran agama dan budaya.

Pesan penting inilah yang mengemuka dalam pertemuan dengan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, pada Selasa, 10 November 2026. Pertemuan tersebut menjadi ruang silaturahmi sekaligus refleksi mengenai peran strategis Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padang dalam mendampingi pemerintah membangun masyarakat yang religius, maju, dan sejahtera.

Padang membutuhkan ulama yang tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga mampu membaca perubahan zaman, memahami tantangan perkotaan, serta menghadirkan solusi yang menyejukkan dan mempersatukan.

MUI sebagai Model Musyawarah dan Sinergi

Dalam pertemuan tersebut, Salmadanis menegaskan pentingnya hasil Musyawarah Daerah XI MUI Kota Padang yang berhasil memilih kepemimpinan melalui musyawarah mufakat.

Proses ini memperlihatkan bahwa nilai kebijaksanaan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap perbedaan masih dapat menjadi fondasi pengambilan keputusan organisasi.

MUI diharapkan menjadi model sinergi masyarakat sipil (civil society) yang dewasa, mandiri, dan bertanggung jawab. MUI bukan sekadar organisasi yang memberikan nasihat keagamaan, melainkan mitra strategis pemerintah dalam membangun kehidupan masyarakat.

Dalam khazanah peran kelembagaan MUI dikenal prinsip shadiqul hukumah (mitra pemerintah yang dapat dipercaya), khadimul ummah (pelayan umat), dan himayatul ummah (pelindung umat).

Ketiga fungsi tersebut harus berjalan seimbang. MUI mendukung kebijakan pemerintah yang membawa kemaslahatan, memberikan kritik konstruktif ketika diperlukan, dan menjaga kepentingan umat dengan penuh tanggung jawab.

Krisis Moral Remaja: Alarm bagi Kota Padang

Salah satu pernyataan yang paling kuat dari Wakil Wali Kota Maigus Nasir adalah kekhawatirannya terhadap kondisi moral generasi muda.

Beliau menggambarkan persoalan remaja Kota Padang dengan ungkapan yang sangat serius, yakni telah memasuki "stadium empat" krisis moral. Ungkapan tersebut merupakan peringatan moral, bukan diagnosis atau hasil pengukuran statistik.

Bahkan kisah Malin Kundang, yang selama ini menjadi simbol kedurhakaan anak kepada orang tua dalam kebudayaan Minangkabau, disebut sebagai gambaran yang masih relevan dalam kehidupan sosial.

Pernyataan itu harus dibaca sebagai panggilan untuk melakukan pembenahan pendidikan keluarga, sekolah, surau, dan lingkungan pergaulan.

Generasi muda menghadapi tantangan yang kompleks: perubahan pola komunikasi keluarga, pengaruh media digital, pergeseran nilai sosial, serta melemahnya pembiasaan agama dalam kehidupan sehari-hari.

Karena itu, ulama tidak cukup hanya menyampaikan ceramah normatif. Diperlukan gerakan pendidikan karakter yang terencana, menyentuh kehidupan remaja, dan melibatkan seluruh unsur masyarakat.

Smart Surau dan Kebangkitan ABS-SBK

Salah satu program unggulan Pemerintah Kota Padang yang memiliki relevansi langsung dengan pembinaan moral adalah Smart Surau.

Program ini bukan sekadar mengajak anak-anak kembali ke masjid, tetapi mengembalikan surau sebagai pusat pendidikan karakter dan peradaban Minangkabau.

Smart Surau dapat diperkuat melalui empat pilar utama:

Taat dan disiplin: Subuh Mubarakah dan kultum sebagai pembiasaan ibadah serta kedisiplinan.

Akhlak dan kepemimpinan: Wirid Remaja Reborn sebagai ruang pembinaan karakter dan kepemimpinan generasi muda.

Ruang digital masjid: Pemanfaatan internet positif untuk pembelajaran dan pengembangan wawasan global.

Pendidikan diniyah: Penguatan MDTA, MDTW, MTQ, dan majelis taklim sebagai pusat pendidikan agama sepanjang hayat.

Wakil Wali Kota menghubungkan semangat ini dengan perjalanan sejarah pembaruan Islam di Minangkabau, termasuk dinamika gerakan Paderi dan konsensus adat serta agama yang sering dikaitkan dengan Bukit Marapalam.

Dalam konteks kontemporer, semangat tersebut perlu diterjemahkan menjadi penguatan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK), bukan menghidupkan kembali pertentangan sejarah.

Surau harus menjadi tempat lahirnya generasi yang taat beragama, berakhlak mulia, menguasai teknologi, dan memiliki wawasan global.

Tantangan Kota Metropolitan dan Pendidikan

Menurut gambaran yang disampaikan dalam pertemuan, penduduk Kota Padang tercatat sekitar 950 ribu jiwa, dengan tambahan perkiraan sekitar 200 ribu mahasiswa, pendatang, dan kelompok masyarakat yang belum tercakup dalam angka tersebut. Angka tambahan ini masih memerlukan verifikasi statistik.

Kenyataan tersebut memperlihatkan bahwa Padang menghadapi tantangan kota metropolitan yang semakin kompleks.

Persoalan pendidikan juga menjadi perhatian. Kewenangan utama pemerintah kota dalam pendidikan formal berada pada jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan sesuai pembagian kewenangan yang berlaku, sedangkan SMA dan SMK menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pendidikan tinggi berada dalam sistem nasional.

Walaupun kewenangannya terbagi, pembangunan sumber daya manusia tidak boleh berjalan sendiri-sendiri.

Gagasan pengembangan kerja sama perguruan tinggi, termasuk program double degree, perlu mendapat perhatian serius. Dalam pertemuan itu juga disampaikan harapan agar UIN Imam Bonjol Padang dapat memberikan respons dan kontribusi yang lebih nyata terhadap agenda pengembangan pendidikan dan daya saing global Kota Padang.

Perguruan tinggi Islam semestinya tampil sebagai pusat pengembangan ilmu, teknologi, budaya, dan moral masyarakat.

Menyatukan Pemimpin Umat

Maigus Nasir juga menekankan perlunya strategi menyatukan para pemimpin umat. Padang membutuhkan ulama yang sejuk, bijaksana, berwawasan luas, dan mampu membangun komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat.

Di tengah keragaman organisasi Islam, mazhab, tradisi keagamaan, dan kepentingan sosial, MUI harus tampil sebagai rumah besar umat.

Perbedaan tidak boleh menjadi penghalang kerja sama. Sebaliknya, perbedaan harus dikelola sebagai kekuatan sosial untuk mempercepat pembangunan kota.

Kepengurusan MUI hasil Musda XI diharapkan memiliki kemampuan memahami tantangan zaman. Karena itu, proses penyusunan kepengurusan oleh tim formatur perlu mengedepankan kompetensi, integritas, representasi, serta kesediaan bekerja untuk kemaslahatan umat.

Kota Global yang Berakar pada Agama dan Budaya

Visi pembangunan Kota Padang melalui sembilan program unggulan memerlukan dukungan masyarakat yang luas.

Kearifan lokal Minangkabau mengajarkan pentingnya menggerakkan seluruh potensi masyarakat. Ungkapan nan buto pahambuih lasuang mengandung pesan bahwa setiap orang memiliki kemampuan dan peran yang dapat diberdayakan untuk kepentingan bersama.

Tidak boleh ada kekuatan sosial yang terabaikan. Ulama, cendekiawan, ninik mamak, bundo kanduang, pemuda, dunia usaha, perguruan tinggi, dan pemerintah harus menjadi satu kekuatan kolaboratif.

Globalisasi tidak boleh membuat Padang kehilangan identitasnya. Kota global yang dicita-citakan bukanlah kota yang tercerabut dari akar sejarah dan kebudayaan, melainkan kota yang mampu membawa nilai-nilai lokal ke dalam pergaulan dunia.

Padang memerlukan kemajuan yang beradab, modernitas yang bermoral, dan globalisasi yang tetap berakar pada agama serta budaya Minangkabau.

Menunggu Bimbingan MUI

Judul "Menunggu Bimbingan MUI" mengandung harapan sekaligus tanggung jawab.

Pemerintah Kota Padang membutuhkan dukungan moral, pemikiran, dan pendampingan keagamaan dari para ulama. Sebaliknya, MUI membutuhkan ruang kolaborasi agar nasihat keagamaan dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan program yang nyata.

MUI harus menjadi kekuatan moral yang mampu menjembatani cita-cita pembangunan dengan kebutuhan masyarakat.

Hasil Musda XI bukanlah akhir dari sebuah proses organisasi, melainkan awal pengabdian baru. Kepemimpinan MUI periode 2026–2031 memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan ulama yang mumpuni, disegani, menyejukkan, dan memberikan solusi.

Padang menuju kota global harus dimulai dengan membangun manusia yang beriman, berilmu, berakhlak, berbudaya, dan mampu bersaing di tingkat dunia.

Di sinilah MUI ditunggu peran dan bimbingannya: bukan hanya sebagai pemberi nasihat, melainkan sebagai penggerak peradaban dan penjaga nurani kota.

Padang, 10 November 2026.

Posting Komentar

0 Komentar
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.