 |
Oleh: Duski Samad
Guru Besar UIN Imam Bonjol Padang
Krisis Kebenaran atau Krisis Kejujuran?
Bangsa ini sesungguhnya tidak kekurangan orang berpendidikan, tokoh agama, kaum intelektual, maupun pemimpin yang pandai berbicara tentang moralitas. Yang patut dipertanyakan adalah mengapa pengetahuan tentang kebenaran tidak selalu melahirkan keberanian untuk membela kebenaran? Mengapa kesalahan lawan begitu mudah dibongkar, sementara kesalahan kawan justru dicari pembenarannya?
Pertanyaan kritis mahasiswa dalam diskusi pendidikan akidah akhlak membuka persoalan mendasar tentang krisis karakter intelektual pada era post-truth. Kebenaran sering tidak lagi ditimbang berdasarkan fakta, melainkan berdasarkan siapa yang berbicara, kelompok mana yang diuntungkan, dan kepentingan apa yang hendak dipertahankan.
McIntyre (2018) menjelaskan bahwa post-truth merupakan kondisi ketika fakta mengalami subordinasi terhadap keyakinan subjektif dan kepentingan ideologis. Persoalan ini semakin kompleks karena media sosial mempercepat penyebaran informasi yang belum terverifikasi.
Kritik terpentingnya adalah bahwa krisis bangsa bukan hanya disebabkan oleh banyaknya kebohongan, tetapi juga oleh sikap permisif terhadap kebohongan yang menguntungkan diri sendiri.
Ketika kebohongan lawan dianggap kejahatan, sedangkan kebohongan kawan diperlakukan sebagai strategi, saat itulah standar moral telah mengalami kerusakan.
Fanatisme: Ketika Loyalitas Mengalahkan Akidah
Dalam perspektif Islam, loyalitas kepada organisasi, tokoh, dan kelompok merupakan sesuatu yang wajar. Namun, loyalitas berubah menjadi penyakit moral ketika seseorang membela kesalahan yang diketahuinya hanya karena pelakunya berasal dari kelompok sendiri.
Fenomena ini dikenal sebagai ta'ashshub, yaitu fanatisme yang mengorbankan keadilan.
Psikologi menjelaskannya melalui confirmation bias, yakni kecenderungan menerima informasi yang mendukung keyakinan sendiri (Nickerson, 1998). Teori identitas sosial juga memperlihatkan bahwa keterikatan kelompok dapat memengaruhi penilaian terhadap pihak sendiri dan pihak lain (Tajfel & Turner, 1979).
Al-Qur'an dalam QS. An-Nisa ayat 135 memerintahkan orang beriman menegakkan keadilan sekalipun terhadap dirinya sendiri dan orang-orang terdekatnya.
Perintah ini merupakan kritik teologis terhadap fanatisme.
Tidak ada pembenaran agama untuk mempertahankan kebohongan demi organisasi. Tidak ada alasan moral untuk menutup kesalahan demi menjaga reputasi tokoh. Tidak ada legitimasi akhlak untuk menggunakan agama sebagai pelindung kepentingan kekuasaan.
Dalam perspektif tasawuf, perilaku demikian dapat berkaitan dengan ujub, kibr, dan hubb al-jah: kekaguman terhadap diri, kesombongan, serta kecintaan berlebihan kepada kedudukan.
Al-Ghazali menegaskan pentingnya riyadhat al-nafs dan mujahadat al-nafs dalam pembentukan akhlak. Pengetahuan agama tanpa latihan pengendalian diri tidak otomatis melahirkan kematangan moral (Al-Ghazali, Ihya' 'Ulum al-Din).
Hoaks, Propaganda, dan Kemunafikan Digital
QS. Al-Hujurat ayat 6 mengajarkan prinsip tabayyun, yaitu kewajiban memeriksa informasi sebelum mengambil tindakan yang merugikan orang lain.
Namun, dalam praktik komunikasi digital, prinsip ini sering diterapkan secara selektif. Informasi yang merugikan kelompok sendiri dituntut pembuktiannya secara ketat, sementara informasi yang menyerang lawan disebarkan tanpa pemeriksaan memadai.
Inilah kemunafikan dalam standar komunikasi moral: menuntut kejujuran dari orang lain, tetapi tidak menerapkan ukuran yang sama kepada diri sendiri.
Penelitian Ecker dkk. (2022) menjelaskan bahwa misinformasi dapat terus memengaruhi penilaian seseorang bahkan setelah dilakukan koreksi. Karena itu, pendidikan tidak cukup mengajarkan pemeriksaan fakta, tetapi harus membentuk karakter yang bersedia menerima koreksi.
Nilai amanah, muraqabah, dan ihsan harus menjadi dasar etika digital. Amanah menuntut tanggung jawab atas informasi. Muraqabah membangun kesadaran pengawasan Allah. Ihsan mengarahkan manusia menjaga kualitas moral sekalipun tidak diawasi orang lain.
Media sosial tidak boleh menjadi tempat manusia meninggalkan akhlak yang diajarkannya di mimbar, ruang kelas, dan rumah ibadah.
Krisis Kepercayaan dan Tanggung Jawab Kekuasaan
Kepercayaan publik merupakan modal penting penyelenggaraan negara. Kepercayaan tidak dapat dibangun hanya melalui slogan, pencitraan, propaganda, ataupun pembelaan tanpa bukti.
Pemerintah berkewajiban memberikan informasi yang benar, membuka akses terhadap data yang layak diketahui publik, menjelaskan kebijakan, dan menyediakan mekanisme koreksi.
Sebaliknya, masyarakat berkewajiban mengkritik berdasarkan fakta, bukan menyebarkan tuduhan yang belum terbukti.
Kritik yang perlu ditegaskan adalah bahwa komunikasi publik tidak boleh menggantikan akuntabilitas. Keberhasilan membangun citra tidak sama dengan keberhasilan menjalankan tanggung jawab.
Ketika penjelasan resmi tidak menjawab pertanyaan substantif masyarakat, ruang informasi berpotensi dipenuhi spekulasi dan ketidakpercayaan.
Namun, desas-desus juga tidak boleh otomatis dianggap sebagai fakta. Dugaan pelanggaran harus diperiksa melalui mekanisme yang independen, transparan, dan sesuai hukum.
QS. Al-Ma'idah ayat 8 menegaskan kewajiban berlaku adil, termasuk terhadap pihak yang tidak disukai.
Prinsip ini berlaku kepada rakyat, pejabat, penegak hukum, pemimpin agama, dan seluruh penyelenggara negara.
Kegagalan Internalisasi Akhlak dalam Pendidikan
Persoalan yang lebih mendasar adalah mengapa pendidikan agama belum selalu berhasil membentuk kejujuran intelektual?
Salah satu kelemahannya terletak pada pembelajaran yang terlalu menekankan hafalan norma, tetapi kurang memberikan pengalaman menghadapi dilema moral.
Peserta didik mengetahui bahwa berbohong dilarang, tetapi belum tentu terlatih mengakui kesalahan. Mereka memahami kewajiban berlaku adil, tetapi belum tentu mampu mengkritik kelompok sendiri.
Ryan dan Deci (2000) menjelaskan bahwa internalisasi nilai memerlukan proses ketika motivasi yang awalnya bersifat eksternal berkembang menjadi regulasi diri yang diterima dan terintegrasi.
Sementara itu, Bandura (1986) menegaskan pentingnya keteladanan dalam pembentukan perilaku.
Artinya, pendidikan akhlak akan kehilangan kekuatan apabila guru mengajarkan kejujuran tetapi tidak memberikan contoh kejujuran, atau lembaga mengajarkan integritas tetapi membiarkan manipulasi.
Krisis pendidikan akhlak terjadi ketika nilai agama berhenti sebagai materi ujian dan gagal menjadi ukuran tindakan.
Solusi: Restorasi Akhlak Intelektual dan Spiritual
Pemulihan harus dimulai dari perubahan paradigma pendidikan, komunikasi publik, dan kepemimpinan moral.
Pertama, pendidikan akidah akhlak harus mengintegrasikan tabayyun, literasi digital, dan berpikir kritis. Peserta didik perlu dilatih membedakan fakta, opini, dugaan, dan propaganda.
Kedua, lembaga pendidikan harus membangun budaya mengakui kesalahan. Keberanian mengoreksi pendapat perlu dihargai sebagai kematangan intelektual, bukan dianggap kekalahan.
Ketiga, pendidikan perlu mengintegrasikan psikologi kognitif dan psikoterapi Islam. Pendekatan kognitif Beck (1976) dapat membantu memahami pola pikir yang keliru, sedangkan muhasabah, muraqabah, dan tazkiyatun nafs memberikan kerangka pembinaan spiritual.
Keempat, tokoh agama dan pemimpin publik harus menjadi teladan kejujuran. Tidak cukup menyerukan moralitas kepada masyarakat apabila standar yang sama tidak diterapkan terhadap diri dan kelompok sendiri.
Kelima, pemerintah perlu memperkuat transparansi, keterbukaan informasi, pemeriksaan independen, dan pertanggungjawaban kebijakan. Kepercayaan publik dibangun melalui tindakan yang dapat diuji, bukan semata-mata narasi yang meyakinkan.
Keenam, masyarakat perlu mengembangkan keberanian moral untuk membela kebenaran tanpa harus membenci pihak yang berbeda.
Penutup: Berani Benar, Berani Salah
Era post-truth menuntut pendidikan Islam bergerak dari pengajaran moral menuju pembentukan karakter intelektual dan spiritual.
Kebenaran tidak boleh menjadi milik kelompok tertentu. Keadilan tidak boleh bergantung pada kedekatan politik. Agama tidak boleh dijadikan pembenaran bagi kesalahan yang sengaja dipertahankan.
Bangsa membutuhkan manusia yang berani mengatakan benar terhadap sesuatu yang benar, sekalipun datang dari lawan, dan berani mengatakan salah terhadap sesuatu yang salah, sekalipun dilakukan oleh kawan.
Akidah yang kokoh harus melahirkan kejujuran. Akhlak yang matang harus melahirkan keadilan. Tasawuf yang sehat harus melahirkan kerendahan hati. Pendidikan yang berhasil harus melahirkan keberanian moral.
Sebab, ancaman terbesar terhadap kehidupan berbangsa bukan hanya kebohongan yang disampaikan, tetapi juga kebenaran yang sengaja disembunyikan.
Referensi Akademik
Al-Ghazali. Ihya' 'Ulum al-Din. Kitab Riyadhat al-Nafs wa Tahdhib al-Akhlaq.
Bandura, A. (1986). Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. Prentice-Hall.
Beck, A. T. (1976). Cognitive Therapy and the Emotional Disorders. International Universities Press.
Ecker, U. K. H., Lewandowsky, S., Cook, J., dkk. (2022). The psychological drivers of misinformation belief and its resistance to correction. Nature Reviews Psychology, 1, 13–29.
McIntyre, L. (2018). Post-Truth. MIT Press.
Nickerson, R. S. (1998). Confirmation bias: A ubiquitous phenomenon in many guises. Review of General Psychology, 2(2), 175–220.
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68–78.
Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. Dalam W. G. Austin & S. Worchel (Ed.), The Social Psychology of Intergroup Relations. Brooks/Cole.
