 |
Oleh: Duski Samad
Guru Besar UIN Imam Bonjol Padang
Kebenaran boleh ditutupi, tetapi tidak selamanya dapat disembunyikan. Keburukan boleh dibungkus dengan pencitraan, tetapi tidak selamanya dapat dipertahankan. Dalam perjalanan kehidupan, manusia sering menyaksikan orang jujur justru disalahkan, sementara mereka yang melakukan tipu daya memperoleh keuntungan dan kedudukan. Namun, agama, tradisi pesantren, dan kearifan lokal Nusantara mengajarkan satu prinsip moral yang sama: setiap perbuatan mempunyai konsekuensi, dan kejahatan dapat berbalik menimpa pelakunya sendiri.
Al-Qur'an menegaskan prinsip tersebut dalam QS. Fathir ayat 43: “Wa lā yaḥīqu al-makru as-sayyi'u illā bi-ahlih.” Artinya, “Rencana jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri.”
Ayat ini merupakan peringatan terhadap kesombongan dan tipu daya manusia. Dalam konteks ayat secara utuh, Allah mengecam perilaku menyombongkan diri di bumi dan merancang kejahatan. Manusia yang merasa memiliki kekuatan, kekayaan, pengaruh, atau kekuasaan sering menganggap dirinya mampu mengendalikan segala sesuatu, termasuk menentukan nasib orang lain.
Padahal, kekuasaan manusia terbatas. Tidak semua rencana berjalan sesuai kehendak. Tipu daya yang disusun untuk menjatuhkan orang lain justru dapat membuka keburukan pelakunya sendiri. Para mufasir, termasuk Ibn Katsir, menjelaskan bahwa tipu daya buruk pada akhirnya membawa akibat buruk bagi orang yang merencanakannya. Pesan tersebut tidak berarti setiap kejahatan langsung memperoleh hukuman di dunia. Sebagian akibatnya baru terlihat setelah waktu berlalu, bahkan pertanggungjawaban terakhir berlangsung di hadapan Allah.
Dalam tradisi pesantren, pesan Al-Qur'an ini diperkuat melalui pepatah Arab yang populer: “Man ḥafara ḥufratan li-akhīhi waqa‘a fīhā.” Artinya, “Barang siapa menggali lubang untuk saudaranya, maka ia sendiri akan jatuh ke dalamnya.”
Pepatah ini sering digunakan para guru, kiai, dan ulama untuk mendidik santri agar menjauhi sifat dengki, fitnah, pengkhianatan, dan perbuatan menjatuhkan orang lain. Menggali lubang merupakan simbol tindakan yang disengaja dan direncanakan untuk mencelakakan orang lain. Sementara jatuh ke dalam lubang sendiri menggambarkan konsekuensi moral dari kejahatan yang dilakukan.
Pesantren mengajarkan bahwa kecerdasan tanpa akhlak dapat melahirkan kelicikan. Ilmu tanpa kejujuran dapat berubah menjadi alat manipulasi. Bahkan agama, ketika kehilangan ketulusan, dapat disalahgunakan untuk membenarkan kepentingan pribadi dan kelompok.
Kearifan Jawa menyampaikan pesan serupa melalui ungkapan “Becik ketitik, ala ketara.” Kebaikan pada akhirnya akan terbukti, sedangkan keburukan pada akhirnya akan terlihat. Pepatah ini mencerminkan keyakinan masyarakat bahwa kejujuran, kesabaran, dan integritas mempunyai nilai yang melampaui keuntungan sesaat. Orang boleh membangun pencitraan, menyembunyikan kesalahan, atau memutarbalikkan kenyataan. Namun, waktu, pengalaman, bukti, dan kesaksian sosial dapat memperlihatkan keadaan yang sebenarnya.
Dalam kearifan Minangkabau dikenal ungkapan “Nan bana tahan disudi, nan salah tahan dibandiang.” Kebenaran sanggup menghadapi pemeriksaan, sedangkan kesalahan harus bersedia menerima penilaian dan pembandingan. Ungkapan ini menegaskan bahwa kebenaran tidak takut diuji. Sebaliknya, kebohongan memerlukan berbagai pembenaran untuk mempertahankan dirinya.
Masyarakat Minangkabau juga mengenal pepatah “Alam takambang jadi guru.” Alam dan pengalaman kehidupan menjadi sumber pembelajaran moral. Orang yang menanam keburukan tidak dapat menghindari seluruh akibat tindakannya. Kejahatan mungkin memberikan keuntungan sementara, tetapi dapat merusak kepercayaan, kehormatan, dan hubungan sosial pelakunya.
Dalam falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, kebenaran tidak hanya diukur berdasarkan kepentingan pribadi, melainkan harus sesuai dengan tuntunan agama, kepatutan adat, dan kemaslahatan bersama. Orang yang menggunakan kecerdikan untuk menjatuhkan sesama sesungguhnya sedang merusak kehormatan dirinya sendiri.
Kearifan Aceh juga memiliki pesan moral yang kuat melalui ungkapan “Hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut”, yang berarti hukum dan adat bagaikan zat dengan sifatnya, tidak dapat dipisahkan dalam tatanan kehidupan masyarakat.
Meskipun pepatah ini tidak secara langsung menyatakan bahwa kejahatan akan kembali kepada pelakunya, nilai yang dikandungnya menegaskan pentingnya keterpaduan hukum, adat, dan tanggung jawab moral. Perbuatan buruk tidak boleh memperoleh pembenaran hanya karena dilakukan oleh orang yang memiliki kedudukan atau pengaruh.
Dalam tradisi masyarakat Aceh, penghormatan kepada agama, hukum, dan adat merupakan fondasi kehidupan bersama. Kejahatan yang dibiarkan tanpa pertanggungjawaban akan merusak keseimbangan sosial. Karena itu, setiap tindakan harus dinilai berdasarkan keadilan, bukan semata-mata kedudukan pelakunya.
Kearifan Jawa menekankan bahwa keburukan akan terlihat. Minangkabau mengajarkan bahwa kebenaran harus tahan diuji. Aceh mengingatkan bahwa hukum dan adat harus menjadi penjaga kehidupan bersama. Sementara pepatah Arab pesantren memperingatkan bahwa siapa yang menggali lubang kejahatan dapat terjerumus ke dalamnya sendiri.
Kelima sumber kebijaksanaan tersebut memperlihatkan perjumpaan antara wahyu, pendidikan Islam, dan kebudayaan Nusantara. QS. Fathir ayat 43 memberikan landasan teologis. Pepatah Arab menghadirkan pendidikan akhlak melalui perumpamaan. Kearifan Jawa, Minangkabau, dan Aceh menerjemahkannya menjadi etika sosial yang hidup dalam masyarakat.
Dalam kehidupan politik, pesan ini menjadi sangat relevan. Kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk melindungi rakyat terkadang disalahgunakan untuk mempertahankan jabatan, menyingkirkan lawan, mengendalikan informasi, atau melindungi kepentingan kelompok.
Fitnah dapat dirancang sebagai strategi politik. Kebohongan dapat dikemas sebagai komunikasi publik. Bahkan hukum dapat diselewengkan menjadi alat tekanan apabila lembaga negara kehilangan independensi dan integritas.
Akan tetapi, tidak setiap tuduhan merupakan kebenaran, dan tidak setiap orang yang dituduh bersalah benar-benar melakukan kejahatan. Karena itu, prinsip becik ketitik, ala ketara harus disertai kewajiban tabayun, pembuktian objektif, asas praduga tak bersalah, dan proses hukum yang adil.
Kebenaran tidak boleh ditentukan oleh kekuasaan, popularitas, atau kuatnya suara mayoritas. Kebenaran harus diuji melalui fakta, kejujuran, dan keadilan.
Dalam tasawuf, ketiga pesan tersebut berkaitan dengan penyakit hati, terutama hasad (kedengkian), takabbur (kesombongan), dan hubb al-jah (kecintaan berlebihan terhadap kedudukan).
Seseorang yang dikuasai kedengkian dapat menghabiskan energinya untuk merusak kehormatan orang lain. Orang yang dikuasai kesombongan sulit menerima kritik. Sementara mereka yang terlalu mencintai jabatan dapat menghalalkan berbagai cara demi mempertahankan kekuasaan.
Tasawuf menawarkan jalan penyembuhan melalui muhasabah, muraqabah, dan tazkiyatun nafs. Manusia diajak memeriksa niat, menyadari pengawasan Allah, dan membersihkan jiwa dari dorongan merugikan sesama.
Bangsa Indonesia membutuhkan kebudayaan politik yang menjadikan kejujuran sebagai kekuatan, bukan kelemahan; kritik sebagai sarana perbaikan, bukan permusuhan; dan kekuasaan sebagai amanah, bukan kesempatan membalas dendam.
Pemimpin harus berani mengoreksi kesalahan sendiri sebelum menghakimi orang lain. Penegak hukum harus berpihak kepada keadilan, bukan kepentingan kekuasaan. Tokoh agama harus menjadi penjaga nurani publik, bukan pembenar keburukan kelompoknya.
Akhirnya, QS. Fathir ayat 43, pepatah man hafara, serta kearifan Jawa, Minangkabau, dan Aceh bertemu dalam satu kesadaran moral: jangan membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain, jangan mempertahankan kekuasaan melalui kebohongan, dan jangan menggali lubang kejahatan untuk menjatuhkan sesama.
Kebaikan harus terus diperjuangkan meskipun belum memperoleh pengakuan. Keburukan harus dicegah meskipun pelakunya memiliki kekuasaan.
Sebab, yang benar harus dibuktikan, yang salah harus dipertanggungjawabkan. Siapa menanam kebaikan akan memetik kemuliaan, sedangkan siapa menggali lubang kejahatan dapat terperosok oleh perbuatannya sendiri.
Padang, 12 November 2026.
