 |
PADANG — Sigi24.com — Setelah pemberitaan kami mengangkat dugaan pelanggaran terbuka aturan distribusi BBM bersubsidi di SPBU 14.252.516, Jalan Raya Padang-Painan, Bungus Selatan, muncul hal yang justru makin memperkuat keraguan publik. Manajemen SPBU melalui Manajer Amri Rajanista menyampaikan bantahan — namun anehnya, tanggapan itu dimuat oleh belasan media berbeda dengan isi dan kalimat yang persis sama, seolah ditulis oleh satu tangan lalu disebarkan serentak.
Bantahan yang dikirim melalui seseorang yang tidak dikenal — atas nama media JCNN.Com dengan nomor yang diduga berasal dari luar negeri (+44)297480XXXX, yang mengirimkan bantahan managemen SPBU melalui beberapa media tersebut kepada kontak salah seorang awak media sigi24.com. Padahal berita di kirimkan kepada seseorang yang di peroleh informasi pihak managemen SPBU tersebut bernama "David" yang sebelumnya menerima pertanyaan tim media ini. Namun bukan tanggapan langsung kepada Sigi24.com, melainkan berita siap tayang yang kemudian dimuat identik oleh belasan media lain.
Isi Bantahan Manajemen:
Amri menjelaskan kehadiran anggota kepolisian di lokasi bukan untuk mengatur distribusi, melainkan Polsek Bungus Teluk Kabung diminta membantu pengamanan agar tidak ada paksaan pengisian tanpa barcode, serta mengatur antrean. Soal anggota Polairud, disebut sedang membeli BBM dengan surat rekomendasi Dinas Kelautan. Sistem SPBU diklaim sudah terintegrasi dengan Pertamina dan BPH Migas, sehingga pengisian hanya bisa dilakukan jika sesuai ketentuan barcode.
NAMUN, TIDAK SATU PUN BUKTI DIPERLIHATKAN:
- Tidak ada bukti surat permohonan pengamanan resmi dari manajemen SPBU ke Kapolsek Bungus Teluk Kabung
- Tidak ditampilkan bukti surat rekomendasi Dinas Kelautan atas nama anggota Polairud yang disebut sedang membeli BBM
- Tidak ditunjukkan data transaksi maupun rekaman sistem yang membuktikan pengisian hanya sesuai aturan
- Kapolsek Bungus Teluk Kabung belum merespons sama sekali hingga berita ini dimuat — dua nomor WhatsApp yang dihubungi tidak dijawab
"Jika benar ada aturan jelas dan sistem berjalan baik, mengapa begitu sulit memperlihatkan bukti sederhana? Publik tidak butuh kalimat manis yang disebarkan serentak. Publik butuh fakta," ungkap salah satu warga yang memantau perkembangan ini.
Penjelasan manajemen tentu layak didengar dan diperiksa. Namun keabsahan surat rekomendasi, identitas pembeli, volume yang diambil, kesesuaian barcode, serta rekaman transaksi adalah hal nyata yang dapat diverifikasi. Selama bukti-bukti itu tertutup rapat, bantahan serentak yang identik di 14 media justru menimbulkan tanda tanya lebih besar: Apakah ini penjelasan terbuka, atau sekadar upaya meredam sorotan tanpa menjawab inti masalah?
Tim Sigi24.com akan terus menelusuri fakta dan data selengkap-lengkapnya. Kebenaran tidak bisa dipadamkan dengan teks yang sama di mana-mana. (Tim/Red)
