 |
Oleh : Zulnaidi SH
(Ketua Bidang Politik PERTI SUMBAR)
Selama lebih dari satu dekade terakhir, panggung politik nasional kita terus-menerus diselimuti oleh kabut kebisingan yang pekak. Sejak polarisasi tajam yang mengakar sejak 2014, ruang publik kita tidak pernah benar-benar mencicipi ketenangan. Kita dipaksa menyaksikan bagaimana energi bangsa habis terkuras oleh riuhnya perang tagar di media sosial, orasi bombastis yang membelah masyarakat, manipulasi opini oleh pasukan siber, hingga drama elektoral yang tiada habisnya. Pesta demokrasi yang sejatinya menjadi ajang adu gagasan waras, telah bermutasi menjadi festival kegaduhan nasional. Kebisingan politik yang masif dan berkepanjangan ini anehnya menemukan cerminan visual yang sempurna di jalanan raya kita hari ini dalam wujud fenomena sound horeg.
Sound horeg—tren mengarak puluhan pengeras suara raksasa dengan volume ekstrem demi getaran bass yang merusak—adalah perwujudan konkret dari realitas politik kontemporer kita. Keduanya adalah kembaran identik: sebuah parade kekuatan yang bising, minim maslahat, dan ugal-ugalan menenggelamkan realitas substantif. Di bawah kendali "Politik Sound Horeg", panggung kekuasaan diubah menjadi arena mekanis yang memburu kepuasan nafsu kelompok dengan cara membungkam akal sehat masyarakat.
Kesejajaran pertama dapat kita lihat dari hilangnya substansi di dalam ruang publik. Persis seperti melodi, nada, dan lirik musik yang lenyap tak terdengar akibat hantaman dentuman bass horeg, perdebatan mengenai kebijakan publik yang krusial—seperti reformasi hukum, keadilan ekonomi, kualitas pendidikan, dan kelestarian lingkungan—tenggelam oleh riuhnya gimik politik. Para aktor politik lebih gemar memproduksi kegaduhan retoris dan pencitraan luar biasa keras untuk menutupi kekosongan gagasan mereka. Politik tidak lagi melahirkan maslahat nyata bagi hajat hidup orang banyak, melainkan sekadar memproduksi polusi suara demi menjaga agar perhatian publik tetap teralihkan dari isu-isu yang mendasar.
Kebisingan yang pekak ini pada akhirnya melegitimasi penjarahan hak publik. Di jalanan, komunitas sound horeg kerap berlindung di balik dalih "hiburan rakyat" atau "tradisi" untuk membenarkan tindakan mereka yang merusak fasilitas umum dan mengabaikan ketenangan warga. Logika manipulatif yang sama persis bekerja dalam realitas politik kita selama sepuluh tahun ke belakang. Atas nama "legitimasi rakyat" atau "pesta demokrasi", pelanggaran etika bernegara dinormalisasi, konflik kepentingan dimaklumi, dan aturan hukum ditabrak demi kelancaran agenda kelompok elite. Hak-hak warga negara untuk mendapatkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan adil dikorbankan di atas altar kepentingan kelompok yang suaranya paling keras bergaung.
Di balik itu semua, terdapat dorongan primitif yang serupa: komodifikasi nafsu kekuasaan dan ego sektoral. Keberhasilan sebuah parade sound horeg diukur secara dangkal dan destruktif—seberapa parah kaca rumah warga bergetar dan seberapa banyak fasilitas publik yang dipaksa mengalah demi memberi jalan bagi truk mereka. Dalam Politik Sound Horeg, parameter keberhasilan bernegara pun dipersempit secara egois. Politik tidak lagi diukur dari seberapa sejahtera rakyat pasca-pemilu, melainkan sekadar pada "siapa yang menang", "kelompok mana yang mendapat jatah kursi terbesar", dan "seberapa mutlak dominasi kami atas lawan politik". Ini adalah perburuan kekuasaan yang menghalalkan segala cara, leaving behind polarisasi mendalam dan luka sosial yang menganga di tengah masyarakat.
Dampak paling fatal dari bertemunya polusi sosial dan polusi politik ini adalah runtuhnya tujuan dasar kita bermasyarakat (social contract). Kita mendirikan negara dan hidup bersama untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan ruang di mana setiap individu bisa saling menghormati. Namun, baik dalam parade sound horeg di jalanan maupun praktik politik oportunis di lingkaran kekuasaan, hukum rimba kebisingan kini menjadi panglima: "Siapa yang punya modal paling besar dan suara paling keras, dialah yang berhak menguasai ruang." Nilai-nilai kebersamaan dan toleransi sengaja ditenggelamkan demi memuaskan keangkuhan kelompok.
Pada akhirnya, Politik Sound Horeg adalah alarm darurat bagi masa depan bangsa. Kebisingan yang dipaksakan selama lebih dari satu dekade ini perlahan-lahan membuat masyarakat mengalami kejenuhan sosial yang akut. Kita berada dalam bahaya besar ketika ketidakwarasan mulai dianggap sebagai kenormalan baru, dan protes atas hak yang dirampas justru dicap sebagai tindakan yang "merusak kesenangan". Jika kedangkalan yang bising ini terus kita biarkan mendikte arah perjalanan bangsa, kita harus bersiap menerima kenyataan pahit: menjadi sebuah bangsa yang terus-menerus riuh oleh sorak-sorai perayaan, namun keropos dan runtuh di dalamnya karena pondasi dasarnya hancur diguncang keegoisan yang tanpa makna.
