 |
Padang Pariaman — Sigi24.com — Di tengah beratnya persaingan mencari kerja, generasi muda dan pencari kerja di Padang Pariaman justru masih memikul beban tambahan: pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dinilai memberatkan dan kaku.
Selama ini, aturan di wilayah hukum Polda Sumbar menetapkan pengurusan SKCK hanya bisa dilakukan satu pintu di kantor Polres. Ketentuan ini terasa sangat berat bagi warga nagari-nagari jauh, terutama yang berdomisili di wilayah utara seperti Kecamatan Sungai Limau, Sungai Geringging, Padang Sago, hingga Patamuan. Jauhnya jarak menambah biaya dan waktu, di tengah himpitan ekonomi yang semakin terasa.
Bukan hanya soal jarak. Ada dua kendala utama yang dirasakan masyarakat:
1. Pengurusan hanya boleh dilakukan di Polres, tidak di Polsek terdekat;
2. SKCK hanya berlaku untuk satu tujuan lamaran saja. Jika ingin melamar ke Perusahaan B, warga harus mengurus dan membayar ulang dari awal.
Warga pun berharap ke depannya pengurusan SKCK dapat dipermudah — cukup di Polsek terdekat dan masa berlakunya tidak dibatasi per satu tujuan lamaran.
Menyikapi keluhan tersebut, Kapolres Padang Pariaman AKBP Riyana Purwasari, S.I.K., M.I.K. memberikan tanggapan positif saat dihubungi media ini, Sabtu (29/8/2026).
"Ya Pak, saya paham betul persoalannya — jarak yang jauh menjadi beban warga. Nanti akan segera kami sampaikan kepada pimpinan untuk dicarikan solusinya. Terima kasih atas masukannya." ujar Kapolres Riyana dengan sigap.
Sementara itu, Dirintelkam Polda Sumbar Kombes Pol Riki Kurniawan juga menanggapi dengan terbuka saat dikonfirmasi melalui pesan WA: "Siap, terima kasih masukannya."
Kini masyarakat menanti keputusan Kapolda Sumatera Barat Irjen. Pol. Djati Wiyoto Abadhy, S.I.K. beserta jajaran. Semoga aturan pengurusan dan pemanfaatan SKCK segera dikaji ulang, agar semboyan "Polri Untuk Masyarakat" bukan sekadar tulisan, melainkan benar-benar terasa manfaatnya bagi rakyat. (nd/red)
