 |
Oleh: Duski Samad
Anak Nagari Piaman Laweh
“Saya mengemis ke Pemerintah Pusat.” Kalimat itu disampaikan Bupati Padang Pariaman John Kenedi Azis (JKA) ketika memberikan arahan pada pelantikan wali nagari hasil Pilwana serentak. Ungkapan tersebut tentu tidak harus dimaknai sebagai mengemis dalam arti harfiah. Pesan yang lebih dalam adalah bahwa seorang kepala daerah terkadang harus menyimpan malu, menanggalkan gengsi, mengetuk banyak pintu, dan bekerja lebih keras demi kepentingan masyarakat yang dipimpinnya.
Padang Pariaman memang sedang membutuhkan kerja luar biasa. Pascabencana, kebutuhan pemulihan daerah diperkirakan mencapai sekitar Rp2,6 triliun. Kemampuan fiskal daerah tentu tidak memadai untuk menanggung kebutuhan sebesar itu. Karena itu, dukungan pemerintah pusat menjadi sangat penting. Sekitar 87 persen kebutuhan pemulihan tersebut diharapkan berasal dari dukungan Kementerian Pekerjaan Umum. Pada titik inilah kepala daerah dituntut tidak sekadar menjadi administrator pemerintahan, tetapi juga menjadi negosiator, komunikator, pelobi, sekaligus pejuang kepentingan daerah.
Kepala daerah tidak cukup duduk di kantor menunggu anggaran turun. Proposal harus dibawa, komunikasi harus dibangun, dokumen harus dilengkapi, kementerian harus diyakinkan, dan bila diperlukan pintu yang sama harus diketuk berkali-kali. Dalam konteks itulah ungkapan “mengemis ke pusat” memperoleh makna positif: menyimpan gengsi pribadi demi mempertahankan marwah dan kepentingan daerah.
Namun perjuangan mendapatkan anggaran hanyalah permulaan. Pekerjaan yang jauh lebih berat justru dimulai ketika kepercayaan pemerintah pusat sudah diberikan. Anggaran harus dikelola dengan baik, proyek harus selesai tepat waktu, kualitas pekerjaan harus dijaga, persoalan lahan harus diselesaikan, administrasi harus tertib, dan manfaatnya harus benar-benar dirasakan masyarakat.
Peringatan Bupati tentang proyek air minum yang bernilai sekitar Rp250 miliar patut direnungkan. Jika proyek strategis yang dipercayakan pemerintah pusat tidak berhasil dilaksanakan, dampaknya dapat menjalar kepada program-program berikutnya. Pemerintah pusat tentu akan menilai kemampuan daerah dalam mengelola setiap bantuan dan proyek yang diberikan. Artinya, anggaran bukan hanya uang; anggaran adalah kepercayaan.
Kepercayaan itu tidak mungkin dijaga oleh Bupati seorang diri. Di sinilah pesan kerja keras bersama menjadi sangat penting. Jangan sampai Bupati bekerja keras membuka pintu kementerian, tetapi birokrasi di daerah berjalan biasa-biasa saja. Jangan sampai pemerintah kabupaten berlari, sementara camat berjalan pelan. Jangan sampai camat sudah bergerak, tetapi wali nagari tidak memberikan dukungan. Lebih buruk lagi apabila proyek yang telah susah payah diperjuangkan akhirnya tersendat karena persoalan administrasi, tanah, koordinasi, ego sektoral, atau kepentingan kelompok.
Karena itu, pembangunan Padang Pariaman harus menjadi kerja berjamaah. Bupati bekerja membuka jaringan dan kebijakan. Wakil Bupati memperkuat koordinasi. DPRD memberikan dukungan politik, anggaran, sekaligus pengawasan. Sekretaris daerah dan OPD memastikan perencanaan serta pelaksanaan berjalan profesional. Camat menjadi simpul koordinasi wilayah. Wali nagari menggerakkan pemerintahan dan masyarakat di tingkat akar rumput. Ninik mamak membantu menyelesaikan persoalan sosial, adat, dan tanah. Alim ulama dan guru mengaji memberikan penguatan moral. Cadiak pandai menyumbangkan pemikiran. Perantau membuka jaringan, investasi, dan akses. Sedangkan masyarakat mendukung sekaligus mengawasi pembangunan.
Dalam bahasa sederhana: Bupati bekerja keras, birokrasi bekerja cerdas, nagari bekerja tuntas, dan masyarakat bekerja bersama.
Rencana pembangunan Jembatan Sikabu yang telah terputus selama empat tahun, disusul Jembatan Andurian, misalnya, tidak boleh hanya dibaca sebagai pembangunan beton, baja, dan aspal. Jembatan adalah penyambung kehidupan. Ketika sebuah jembatan kembali berfungsi, petani lebih mudah membawa hasil panen, pedagang lebih cepat mencapai pasar, anak-anak lebih mudah menuju sekolah, orang sakit lebih cepat memperoleh pelayanan kesehatan, dan hubungan sosial serta ekonomi antarwilayah kembali bergerak.
Begitu pula proyek air bersih, jalan, irigasi, sekolah, pasar, fasilitas kesehatan, dan berbagai infrastruktur lainnya. Tujuan pembangunan bukan sekadar menghasilkan proyek. Infrastruktur hanyalah alat. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari berapa triliun rupiah anggaran pusat yang berhasil dibawa ke Padang Pariaman. Ukurannya adalah berapa banyak persoalan rakyat yang dapat diselesaikan oleh anggaran tersebut.
Kerja bersama juga tidak berarti masyarakat harus kehilangan sikap kritis. Dukungan terhadap pemerintah harus berjalan bersama pengawasan. DPRD tidak boleh kehilangan fungsi kontrol. Media harus tetap kritis. Perguruan tinggi dan kaum intelektual harus memberikan analisis berbasis data. Ninik mamak, alim ulama, dan tokoh masyarakat harus berani menyampaikan yang patut disampaikan. Dalam filosofi Minangkabau, pembangunan membutuhkan raso jo pareso. Raso melahirkan kepedulian terhadap masyarakat, sedangkan pareso memastikan setiap kebijakan direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan dengan benar.
Karena itu, apresiasi patut diberikan ketika Bupati menegaskan bahwa berbagai program yang berhasil diperjuangkan bukan keberhasilan dirinya seorang. Di belakangnya ada banyak tangan yang bekerja dan banyak hati yang berdoa. Ada camat dan wali nagari, ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, guru mengaji, masyarakat dan perantau. Kesadaran seperti ini penting agar pembangunan bergerak dari narasi “saya” menuju “kita”.
Padang Pariaman tidak mungkin dibangkitkan oleh seorang Bupati. Tidak pula oleh satu partai, satu OPD, satu kelompok, satu nagari, atau satu tokoh. Daerah ini hanya dapat bergerak cepat ketika seluruh potensi disatukan. Pemerintah dengan kebijakannya, DPRD dengan fungsi representasinya, nagari dengan kekuatan sosialnya, ulama dengan otoritas moralnya, cadiak pandai dengan ilmunya, generasi muda dengan inovasinya, dan perantau dengan jaringan serta sumber dayanya.
Di sinilah makna terdalam “menyimpan malu dan gengsi”. Yang disimpan adalah ego pribadi dan kelompok, bukan harga diri daerah. Marwah tidak terletak pada seberapa tinggi seorang pejabat menjaga gengsinya. Marwah justru tampak pada keberanian seorang pemimpin turun, datang, meminta, meyakinkan, dan memperjuangkan kebutuhan masyarakatnya.
Tetapi setelah anggaran diperoleh, marwah berikutnya adalah membuktikan bahwa Padang Pariaman mampu bekerja.
Jangan malu meminta untuk rakyat, tetapi malulah jika uang rakyat disia-siakan. Jangan gengsi mengetuk pintu kementerian, tetapi jagalah gengsi daerah dengan menghasilkan pekerjaan berkualitas. Jangan terlalu sibuk memperdebatkan siapa yang paling berjasa, karena rakyat lebih membutuhkan hasil daripada klaim keberhasilan.
Sekarang waktunya mengubah menunggu menjadi menjemput, mengeluh menjadi bekerja, ego sektoral menjadi kolaborasi, dan kebanggaan terhadap masa lalu menjadi prestasi masa depan.
Bupati bekerja keras di pusat. Pemerintah daerah bekerja keras di kabupaten. Camat dan wali nagari bekerja keras di wilayahnya. DPRD mengawal dan mengawasi. Ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, guru mengaji, generasi muda, perantau, dan masyarakat mengambil bagian sesuai perannya.
Simpan malu dan gengsi pribadi. Jaga marwah Padang Pariaman. Kerja keras bersama, awasi bersama, dan pastikan hasil pembangunan dinikmati bersama.
Sebab kebangkitan Padang Pariaman pada akhirnya bukan cerita tentang hebatnya satu orang. Ia harus menjadi cerita tentang seluruh anak nagari yang mau bekerja keras untuk kampung halamannya.05092026.
