 |
Oleh: Duski Samad
Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sumatera Barat
Beredarnya informasi mengenai dugaan penghadangan rombongan Ustaz Abdul Somad (UAS) saat hendak memasuki Bandara Melalan, Kutai Barat, Kalimantan Timur, mengundang perhatian luas. Hingga tulisan ini disusun, belum terdapat penjelasan resmi yang utuh mengenai kronologi, pelaku, maupun motif peristiwa tersebut. Oleh karena itu, setiap penilaian harus didasarkan pada prinsip tabayun, asas praduga tidak bersalah, dan penghormatan terhadap proses hukum.
Terlepas dari benar atau tidaknya dugaan tersebut, peristiwa seperti ini layak dijadikan bahan refleksi. Yang sedang diuji sesungguhnya bukan hanya seorang dai atau kelompok tertentu, melainkan komitmen bangsa Indonesia terhadap Bhinneka Tunggal Ika, supremasi hukum, dan kemampuan hidup bersama dalam perbedaan.
Bhinneka Tunggal Ika adalah Perjanjian Kebangsaan
Indonesia lahir bukan sebagai negara yang seragam, tetapi sebagai bangsa yang majemuk. Lebih dari seribu suku, ratusan bahasa daerah, dan berbagai agama dipersatukan oleh Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu, perbedaan pandangan keagamaan, organisasi, maupun tokoh adalah realitas yang tidak dapat dihindari.
Yang menjadi persoalan bukanlah adanya perbedaan, melainkan ketika perbedaan berubah menjadi permusuhan, pengucilan, atau intimidasi. Dalam masyarakat demokratis, kritik merupakan hak. Akan tetapi, kritik tidak boleh berubah menjadi tindakan yang menghalangi hak orang lain yang dijamin oleh hukum.
Islam Mengajarkan Keberagaman dan Tabayun
Allah SWT berfirman:
«"Wahai manusia! Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal." (QS. Al-Hujurat: 13).»
Ayat ini menunjukkan bahwa keberagaman bukanlah penyimpangan, melainkan bagian dari kehendak Allah agar manusia membangun hubungan saling mengenal (ta'aruf), saling memahami (tafahum), dan saling bekerja sama (ta'awun).
Allah juga mengingatkan:
«"Jika datang kepada kalian seseorang membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya." (QS. Al-Hujurat: 6).»
Di era media sosial, ayat ini semakin relevan. Potongan video, narasi sepihak, atau informasi yang belum diverifikasi dapat memicu emosi kolektif dan memperbesar konflik. Tabayun menjadi fondasi etika bermedia sekaligus etika berbangsa.
Maqāṣid al-Syarī'ah dan Perlindungan Hak
Tujuan utama syariat (maqāṣid al-syarī'ah) adalah menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Karena itu, setiap tindakan yang menimbulkan rasa takut, menghambat aktivitas yang sah, atau berpotensi memicu konflik sosial bertentangan dengan tujuan dasar syariat.
Islam tidak hanya mengajarkan kebenaran, tetapi juga mengajarkan cara menyampaikan dan menjaga kebenaran dengan hikmah, keadilan, dan kemaslahatan.
Moderasi Beragama sebagai Jalan Tengah
Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama, melainkan menjalankan agama secara adil, proporsional, dan menghormati hak sesama warga negara. Moderasi menolak dua ekstrem sekaligus: ekstrem yang memaksakan kehendak dan ekstrem yang meniadakan identitas agama.
Dalam konteks Indonesia, moderasi merupakan implementasi nilai Islam rahmatan lil 'alamin sekaligus pengejawantahan sila Persatuan Indonesia.
Perspektif Konstitusi
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kebebasan memeluk agama, beribadah, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Namun kebebasan tersebut juga dibatasi oleh kewajiban menghormati hak orang lain dan menjaga ketertiban umum.
Apabila terdapat keberatan terhadap seorang tokoh atau kegiatan, mekanisme penyelesaiannya adalah melalui hukum, dialog, dan musyawarah. Negara hukum tidak memberikan ruang bagi tindakan intimidasi atau penghalangan di luar prosedur hukum.
Perspektif Sosiologi
Émile Durkheim menjelaskan bahwa masyarakat bertahan karena adanya solidaritas sosial. Ketika kepercayaan antarkelompok melemah, kohesi sosial ikut melemah sehingga konflik lebih mudah terjadi.
Sementara itu, Robert D. Putnam menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki modal sosial tinggi—kepercayaan, kerja sama, dan dialog—lebih mampu menyelesaikan konflik secara damai daripada masyarakat yang dipenuhi prasangka.
Indonesia membutuhkan bridging social capital, yaitu kemampuan menjembatani perbedaan, bukan sekadar memperkuat solidaritas dalam kelompok sendiri.
Mengapa Intoleransi Muncul?
Perilaku intoleran umumnya lahir dari beberapa faktor yang saling berkaitan: fanatisme tanpa keluasan ilmu, polarisasi media sosial, rendahnya literasi informasi, dominasi identitas kelompok atas identitas kebangsaan, lemahnya budaya dialog, serta kontestasi politik dan sosial yang memperuncing sentimen identitas.
Karena itu, solusi intoleransi tidak cukup melalui penegakan hukum. Ia juga memerlukan pendidikan karakter, literasi digital, penguatan moderasi beragama, dan keteladanan para pemimpin.
Penutup
Apabila dugaan penghadangan terhadap Ustaz Abdul Somad benar terjadi, maka tindakan tersebut patut diproses sesuai hukum. Namun apabila fakta akhirnya menunjukkan kronologi atau motif yang berbeda, masyarakat juga harus bersedia menerima hasil tersebut secara dewasa. Inilah makna tabayun dalam Islam dan negara hukum dalam kehidupan berbangsa.
Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar slogan yang terpampang pada lambang negara. Ia adalah komitmen moral untuk menghormati perbedaan, melindungi hak setiap warga negara, dan menjadikan hukum sebagai panglima. Bangsa yang besar bukanlah bangsa yang bebas dari perbedaan, melainkan bangsa yang mampu mengelola perbedaan menjadi persatuan, menjadikan kritik sebagai sarana perbaikan, dan menjadikan dialog sebagai jalan utama menyelesaikan setiap persoalan.
Di tengah berbagai ujian kebangsaan, menjaga Bhinneka Tunggal Ika sesungguhnya berarti menjaga Indonesia itu sendiri.ds.05072026.
