 |
| Prof. Duski Samad Tuanku Mudo bersama Ketua Tenaga Ahli Arisal Aziz, Drs. Mulawarman di JK Kafe Pauh Kambar. |
Oleh: Duski Samad
Tokoh Masyarakat
Pengunduran diri H. Arisal Aziz (AA) dari jabatan Ketua DPW PAN Sumatera Barat menjadi peristiwa politik yang menarik dicermati. Peristiwa ini bukan sekadar pergantian kepemimpinan organisasi, melainkan juga menyangkut hubungan antara partai politik, kader, dan kepercayaan publik yang telah dibangun dalam waktu yang panjang.
Dalam demokrasi modern, kepercayaan publik (public trust) merupakan modal politik yang sangat berharga. Partai dapat memiliki struktur yang kuat, aturan yang lengkap, dan jaringan yang luas, tetapi tanpa kepercayaan rakyat, seluruh instrumen politik tersebut akan kehilangan makna.
Realitas Partai Politik Indonesia
Untuk memahami peristiwa ini secara utuh, perlu melihat realitas partai politik Indonesia saat ini.
Secara normatif, partai politik adalah sarana pendidikan politik, artikulasi kepentingan rakyat, rekrutmen kepemimpinan, dan penghubung antara negara dengan masyarakat. Namun dalam praktiknya, sebagian besar partai politik Indonesia masih bercorak sentralistik. Keputusan-keputusan penting, terutama yang menyangkut kepengurusan dan arah kebijakan partai, umumnya berada pada kewenangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Kondisi tersebut bukan hanya terjadi di PAN, tetapi hampir menjadi karakter umum sistem kepartaian Indonesia. Akibatnya, sering terjadi perbedaan antara aspirasi daerah dengan keputusan pusat. Dalam banyak kasus, kader di daerah harus menerima keputusan organisasi meskipun memiliki pandangan yang berbeda.
Dari sudut pandang kelembagaan, hal itu sah dan merupakan bagian dari mekanisme organisasi. Namun dari sudut pandang politik elektoral, setiap keputusan tetap akan dinilai oleh masyarakat yang menjadi pemilik suara.
Dinamika Internal AA dan PAN
Pengunduran diri Arisal Aziz tentu merupakan bagian dari dinamika internal partai yang tidak dapat dipisahkan dari mekanisme organisasi.
Sebagai kader, beliau berada dalam struktur yang memiliki aturan dan tata kelola tersendiri. Sebagai organisasi, PAN juga memiliki hak untuk menentukan arah dan kebijakan sesuai mekanisme yang berlaku.
Dalam perspektif demokrasi organisasi, perbedaan pandangan tidak selalu bermakna konflik. Ia bisa menjadi bentuk ekspresi politik yang menunjukkan bahwa organisasi hidup dan memiliki dinamika.
Karena itu, peristiwa ini semestinya dipahami secara proporsional sebagai bagian dari proses politik yang lazim terjadi dalam kehidupan partai.
AA Sebagai Wakil Rakyat
Yang membedakan Arisal Aziz dengan kader biasa adalah posisinya sebagai anggota DPR RI yang memperoleh mandat langsung dari rakyat.
Kursi DPR RI yang beliau duduki memang diperoleh melalui kendaraan politik PAN. Namun legitimasi elektoral berasal dari suara masyarakat yang memberikan kepercayaan kepadanya dalam pemilihan umum.
Dalam sistem demokrasi, rakyat memilih partai sekaligus memilih figur. Karena itu, hubungan antara Arisal Aziz dan masyarakat tidak hanya bersifat organisatoris, tetapi juga sosiologis dan emosional.
Masyarakat mengenal beliau bukan semata-mata karena atribut partai, tetapi karena interaksi, pelayanan, dan kedekatan yang telah terbangun selama bertahun-tahun.
Trust Publik yang Dibangun dari Pengabdian
Fakta empiris menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap Arisal Aziz tidak lahir secara tiba-tiba.
Jauh sebelum menjadi anggota DPR RI, beliau telah dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial, pendidikan, olahraga, keagamaan, dan pemberdayaan masyarakat. Kehadirannya di tengah masyarakat berlangsung jauh sebelum momentum pemilu.
Setelah menjadi anggota DPR RI, aktivitas pengabdian tersebut justru semakin luas. Akses politik yang dimiliki digunakan untuk menjembatani berbagai kebutuhan masyarakat, memperjuangkan program pembangunan, dan membantu berbagai kepentingan publik.
Dalam teori modal sosial, kepercayaan seperti ini merupakan aset yang dibangun melalui proses panjang, konsistensi tindakan, dan kehadiran nyata di tengah masyarakat. Modal sosial tidak dapat dibentuk hanya dengan kampanye, tetapi melalui rekam jejak yang dirasakan langsung oleh rakyat.
Harapan Rakyat dan Risiko Politik Partai
Dalam demokrasi, rakyat selalu menjadi hakim terakhir.
Masyarakat mungkin tidak mengetahui seluruh detail dinamika internal partai. Namun mereka dapat merasakan apakah aspirasi mereka diperhatikan atau diabaikan.
Jika masyarakat menilai bahwa figur yang mereka percayai tidak memperoleh ruang yang proporsional, maka penilaian tersebut dapat berpengaruh terhadap persepsi publik terhadap partai. Sebaliknya, apabila partai mampu menjaga komunikasi dan menjelaskan kebijakannya secara baik, maka kepercayaan publik dapat tetap terpelihara.
Karena itu, setiap partai politik harus memahami bahwa kekuatan terbesar bukan semata-mata struktur organisasi, melainkan kepercayaan masyarakat.
Pelajaran Politik
Peristiwa pengunduran diri Arisal Aziz memberikan pelajaran penting bahwa politik modern tidak hanya ditentukan oleh kekuatan struktur, tetapi juga oleh kekuatan trust publik.
Struktur dapat mengangkat seseorang ke posisi tertentu, tetapi kepercayaan rakyatlah yang membuat seorang tokoh memiliki legitimasi sosial yang kuat.
Dalam konteks Sumatera Barat, modal utama Arisal Aziz bukan hanya jabatan politik yang pernah atau sedang dipegangnya, melainkan kepercayaan masyarakat yang lahir dari rekam jejak pengabdian yang panjang.
Karena itu, dinamika internal partai pada akhirnya akan diuji oleh satu pertanyaan sederhana: apakah keputusan yang diambil memperkuat atau justru mengurangi kepercayaan publik?
Sebab dalam politik demokrasi, kekuasaan dapat berpindah, jabatan dapat berganti, tetapi trust publik adalah mata uang politik yang paling mahal nilainya dan paling sulit dibangun kembali ketika hilang. DS. 16062026
