 |
Oleh: Duski Samad
Peneliti Pariwisata Halal dan Prilaku 4 P (Pakuak, Pakang, Parkir dan Premanisme)
Pariwisata halal di Sumatera Barat sejatinya bukan sekadar pilihan pembangunan, tetapi sebuah keniscayaan yang tumbuh dari akar budaya dan keyakinan masyarakatnya. Falsafah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah bukan hanya identitas, melainkan sistem nilai yang membentuk cara orang Minang berpikir, bersikap, dan berinteraksi—termasuk dalam melayani tamu.
Di atas fondasi itu, Sumatera Barat berdiri dengan kekayaan alam yang luar biasa: pantai yang membentang, gunung yang menjulang, dan budaya yang hidup dalam denyut surau. Potensi ini diperkuat oleh kesadaran religius masyarakat, dukungan sosial budaya, serta komitmen para pemangku kepentingan. Tidak berlebihan jika daerah ini diproyeksikan menjadi salah satu pusat pariwisata halal terkemuka.
Namun di balik potensi besar itu, terselip ironi yang tak bisa diabaikan.
Di kawasan wisata Pantai Air Manis, yang selama ini menjadi ikon wisata Kota Padang, muncul praktik-praktik yang mencederai semangat pariwisata halal. Laporan media mengungkap adanya pungutan liar terhadap wisatawan, bahkan hingga menimpa rombongan wisatawan luar daerah. Oknum tertentu memanfaatkan arus kunjungan untuk mengambil keuntungan dengan cara yang tidak sah—meminta bayaran di luar ketentuan, menggunakan tiket ilegal, hingga melakukan tekanan yang membuat wisatawan merasa tidak nyaman.
Fenomena ini bukan sekadar pelanggaran hukum administratif, tetapi luka moral. Ia menunjukkan bahwa nilai yang diagungkan dalam falsafah hidup belum sepenuhnya menjelma menjadi perilaku kolektif. Ketika wisatawan datang dengan harapan menikmati keindahan alam dan keramahan budaya, yang mereka temui justru praktik yang menimbulkan rasa tidak aman.
Di sinilah letak ujian terbesar pariwisata halal: bukan pada label, tetapi pada akhlak.
Pariwisata halal bukan hanya soal makanan halal, tempat ibadah, atau simbol religius. Ia adalah pengalaman utuh yang menghadirkan rasa aman, kejujuran, dan pelayanan yang berlandaskan nilai ihsan. Ketika praktik pungli dan premanisme masih terjadi, maka yang rusak bukan hanya citra destinasi, tetapi kepercayaan—dan kepercayaan adalah mata uang utama dalam industri pariwisata.
Penelitian yang mengangkat Model Islamic Behavior Improvement (IBI) memberikan harapan. Model ini menekankan pentingnya pembinaan perilaku berbasis nilai Islam bagi seluruh ekosistem wisata—masyarakat, pelaku usaha, hingga pemerintah. Secara akademik, model ini telah dinyatakan valid. Namun, tantangan sesungguhnya bukan pada validitas konsep, melainkan pada keberanian untuk mengimplementasikannya secara nyata.
Pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan langkah tegas dan terukur: penegakan hukum tanpa kompromi terhadap praktik premanisme, pembenahan sistem pengelolaan wisata yang transparan, serta penguatan peran tokoh adat dan agama dalam membina masyarakat. Surau tidak boleh hanya menjadi simbol spiritual, tetapi harus kembali menjadi pusat pembentukan karakter.
Lebih dari itu, masyarakat lokal perlu ditempatkan bukan sebagai objek, tetapi sebagai subjek utama dalam pariwisata halal. Mereka harus merasa memiliki, sekaligus memahami bahwa menjaga kenyamanan wisatawan adalah bagian dari menjaga marwah nagari.
Jika ini berhasil dilakukan, maka Sumatera Barat tidak hanya akan dikenal karena keindahan alamnya, tetapi juga karena kemuliaan akhlaknya. Sebaliknya, jika perilaku menyimpang terus dibiarkan, maka seluruh potensi besar itu akan terkikis oleh krisis kepercayaan.
Pariwisata halal pada akhirnya adalah cermin. Ia memantulkan siapa kita sebenarnya—apakah nilai yang kita banggakan benar-benar hidup dalam tindakan, atau sekadar berhenti pada slogan.
Dan di Pantai Air Manis, di tepian laut yang menyimpan legenda Malin Kundang, kita diingatkan kembali: bahwa yang durhaka bukan hanya anak kepada ibu, tetapi juga masyarakat kepada nilai yang mereka junjung sendiri.ds.26042026.
