 |
| Wabup Rahmat Hidayat melakukan Kunker ke Sekjen DPD RI. |
PADANG PARIAMAN — Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus melakukan berbagai langkah strategis untuk mempercepat pemulihan infrastruktur pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatera pada akhir tahun 2025. Salah satunya melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat.
Dalam upaya tersebut, Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmat Hidayat melakukan kunjungan kerja ke Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Gedung Senayan, Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Muhammad Iqbal di ruang kerjanya. Turut mendampingi dalam pertemuan tersebut Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI, Zulfikar Saifuddin.
Pertemuan ini bertujuan untuk meminta dukungan dari DPD RI dalam mempercepat proses pemulihan infrastruktur di Kabupaten Padang Pariaman yang terdampak bencana hidrometeorologi berupa banjir dan longsor.
Sekjen DPD RI, Muhammad Iqbal, menyambut baik kunjungan Wakil Bupati Padang Pariaman tersebut. Ia menyampaikan apresiasi atas langkah proaktif pemerintah daerah dalam membangun komunikasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat proses pemulihan pasca bencana.
Ia menjelaskan bahwa sesuai dengan tugas dan fungsinya, DPD RI akan berupaya memantau serta mendorong percepatan proses pemulihan pasca bencana hidrometeorologi di Sumatera, khususnya di Kabupaten Padang Pariaman.
“DPD RI akan mengkomunikasikan hal ini dengan pihak-pihak terkait agar proses pemulihan infrastruktur pasca bencana dapat segera direalisasikan, termasuk melalui koordinasi dengan Ketua dan Anggota DPD RI,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Rahmat Hidayat menyampaikan bahwa hingga Februari 2026, Kabupaten Padang Pariaman masih dalam proses pemulihan setelah rangkaian bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir tahun 2025.
Berdasarkan data pemerintah daerah, total kerugian akibat bencana tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp2,08 triliun. Selain itu, sebanyak 1.138 unit rumah dilaporkan mengalami kerusakan akibat banjir dan longsor.
Pemerintah daerah, kata Rahmat, telah menyalurkan bantuan perbaikan terhadap rumah warga yang terdampak bencana. Namun, kerusakan infrastruktur masih cukup signifikan, termasuk robohnya sejumlah jembatan vital seperti Jembatan Koto Buruak dan Jembatan Anduriang yang memutus akses transportasi antarwilayah.
Selain itu, beberapa ruas jalan dan jembatan juga mengalami kerusakan struktural serius akibat tergerus tebing dan aliran sungai.
Rahmat menegaskan bahwa di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diterapkan saat ini, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sangat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, untuk mempercepat proses pemulihan infrastruktur daerah.
“Karena itu kami berharap dukungan dari DPD RI agar dapat ikut memantau serta mendorong percepatan realisasi program pemulihan pasca bencana di Padang Pariaman,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan bahwa sebelum bencana hidrometeorologi terjadi, Kabupaten Padang Pariaman direncanakan akan memperoleh alokasi dana sebesar Rp65 miliar dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk mendukung program penanganan kebencanaan.
Melalui kunjungan tersebut, Rahmat juga meminta dukungan dari DPD RI agar turut membantu mengawal serta mendorong realisasi pelaksanaan program tersebut.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Wakil Bupati Rahmat Hidayat turut didampingi Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Padang Pariaman, Riki Zakaria. (Kominfo)
