 |
Oleh: Duski Samad
Tokoh Masyarakat Padang Pariaman
Bencana besar yang melanda Padang Pariaman bukan sekadar peristiwa alam. Ia adalah ujian sejarah, yang menguji ketangguhan pemerintah, kekuatan sosial masyarakat, dan arah pembangunan daerah. Pada Sidang Istimewa DPRD dalam rangka Hari Jadi ke-193 Kabupaten Padang Pariaman, Ahad, 11 Januari 2025, momentum ini patut dibaca sebagai titik refleksi kolektif: apakah kita hanya ingin pulih, atau bangkit lebih bermartabat.
Apresiasi dan Kepemimpinan di Tengah Krisis
Mewakili masyarakat, patut disampaikan apresiasi kepada Bupati Padang Pariaman, JKA Rahmat, beserta seluruh jajaran dan pemangku kepentingan. Kepemimpinan yang hadir langsung di lapangan—memberi arahan, pendampingan, dan penguatan psikososial—adalah bentuk kepemimpinan krisis yang dibutuhkan masyarakat dalam situasi darurat.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, kepemimpinan responsif ini sejalan dengan amanat UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menegaskan bahwa negara dan pemerintah daerah wajib hadir sebelum, saat, dan setelah bencana, bukan hanya sebagai regulator, tetapi sebagai pelindung warganya.
Bencana sebagai Kemunduran dan Tantangan Pembangunan
Pernyataan Bupati bahwa bencana ini memundurkan Padang Pariaman sekitar 20 tahun bukanlah hiperbola. Kerusakan infrastruktur—jembatan, jalan, irigasi—lahan pertanian yang rusak, korban jiwa, serta trauma sosial yang dialami masyarakat adalah kerugian multidimensional.
Data mencatat 77 titik banjir, 52 titik longsor, 9 korban meninggal dunia, lebih dari 5.600 warga mengungsi, serta kerusakan puluhan jembatan dan jaringan irigasi, dengan estimasi kerugian mencapai Rp3,6 triliun. Ini menunjukkan bahwa bencana bukan hanya soal alam, tetapi soal ketahanan sistem sosial dan ekologis.
Optimisme sebagai Modal Sosial
Di tengah situasi sulit, nilai religius “di balik kesulitan ada kemudahan” bukan sekadar penghiburan spiritual. Dalam kajian sosiologi bencana, optimisme kolektif adalah modal sosial yang mempercepat pemulihan. Sikap mental masyarakat—tidak larut dalam keputusasaan, tetapi bangkit bersama—adalah kekuatan yang tidak tercatat dalam APBD, namun sangat menentukan keberhasilan rehabilitasi.
Padang Pariaman sebagai Penyangga Pangan dan Masa Depan Berkelanjutan
Secara antropologis dan ekologis, Padang Pariaman adalah wilayah agraris-maritim yang strategis. Sawah beririgasi, ladang, perkebunan, dan potensi alam lainnya menjadikan daerah ini penyangga lumbung pangan Sumatera Barat. Karena itu, pemulihan pascabencana tidak boleh berhenti pada infrastruktur fisik, tetapi harus menjamin keberlanjutan pertanian, pariwisata berbasis alam, dan penguatan SDM lokal.
Pembangunan yang mengabaikan keseimbangan alam akan melahirkan bencana baru. Di sinilah pentingnya integrasi kebijakan pembangunan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan RPJMD.
Capaian Sosial dan Tantangan ke Depan
Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 72,8 menjadi 74,02, penurunan angka kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem, serta capaian pelayanan publik terbaik dari Pemerintah Pusat adalah prestasi nyata. Namun bencana mengingatkan bahwa capaian statistik harus dibarengi dengan ketahanan sosial masyarakat lapis bawah.
Angka pengangguran terbuka dan kerentanan ekonomi pascabencana menuntut kebijakan afirmatif agar pemulihan tidak meninggalkan kelompok paling rentan.
Pulih, Tangguh, dan Bermartabat
Tema Hari Jadi ke-193 Padang Pariaman mengusung kata kerja pulih dan tangguh. Keduanya penting, tetapi belum cukup. Karena itu, perlu ditambahkan satu kata kunci: bermartabat.
Pulih tanpa martabat berisiko melahirkan pembangunan yang mengabaikan nilai.
Tangguh tanpa martabat bisa melahirkan kekuatan tanpa arah.
Martabat berarti pembangunan manusia seutuhnya—iman, adat, budaya, dan peradaban—sejalan dengan filosofi Minangkabau: adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.
Budaya Lokal dan Rantau sebagai Pengungkit
Antropologi masyarakat Padang Pariaman menunjukkan kekuatan khas: raso sakampuang, dunsanak, gotong royong, dan jaringan rantau. Nilai-nilai ini terbukti menjadi daya lenting sosial dalam setiap krisis.
Memobilisasi kekuatan budaya dan potensi perantau bukan nostalgia, melainkan strategi sosial untuk mempercepat pemulihan dan membangun ketangguhan berbasis komunitas.
Penutup:
Momentum Refleksi dan Lompatan Sejarah
Hari Jadi ke-193 di tengah bencana adalah panggilan refleksi kolektif. Bukan untuk meratapi musibah, tetapi menjadikannya momentum lompatan sejarah—menuju Padang Pariaman yang pulih secara fisik, tangguh secara sosial, dan bermartabat secara peradaban.
Karena daerah yang besar bukan hanya yang mampu bangkit dari bencana, tetapi yang belajar, berbenah, dan melangkah lebih bijaksana setelahnya.
Kesimpulan
Bencana yang melanda Padang Pariaman telah membuka tabir penting: bahwa kekuatan sebuah daerah tidak hanya diukur dari kecepatan membangun kembali jalan dan jembatan, tetapi dari kedalaman kesadaran untuk berbenah secara menyeluruh. Musibah ini adalah pengingat keras bahwa pembangunan yang abai terhadap keseimbangan alam, keadilan sosial, dan nilai kemanusiaan akan selalu dibayar mahal oleh generasi berikutnya.
Padang Pariaman memiliki modal yang tidak kecil: kepemimpinan yang hadir di saat krisis, budaya gotong royong yang hidup, jaringan rantau yang kuat, serta nilai religius-adat yang mengakar. Jika seluruh potensi ini disatukan dalam kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan, keadilan, dan martabat manusia, maka bencana bukan akhir dari perjalanan, melainkan titik balik sejarah.
Pulih adalah keniscayaan. Tangguh adalah keharusan. Namun bermartabat adalah pilihan sadar—yang menuntut kebijaksanaan, keteladanan, dan keberanian moral.
Himbauan
1. Kepada Pemerintah Daerah, agar menjadikan pemulihan pascabencana bukan sekadar proyek fisik, tetapi reformasi cara pandang pembangunan—lebih berwawasan lingkungan, lebih berpihak pada masyarakat rentan, dan lebih terintegrasi antara ekonomi, sosial, dan ekologi.
2. Kepada para pemimpin, pejabat, dan tokoh masyarakat, agar menghadirkan keteladanan nyata: hidup sederhana, kebijakan berkeadilan, serta keberpihakan yang jelas kepada rakyat kecil. Di tengah bencana, masyarakat tidak hanya membutuhkan bantuan, tetapi arah dan contoh moral.
3. Kepada masyarakat Padang Pariaman, mari menjaga dan merawat modal sosial kita: raso sakampuang, dunsanak, gotong royong, dan keimanan. Ketangguhan sejati lahir bukan dari individualisme, tetapi dari kebersamaan yang berakar pada nilai.
4. Kepada para perantau, inilah saatnya menguatkan ikatan batin dengan kampung halaman—bukan hanya melalui bantuan sesaat, tetapi lewat kontribusi berkelanjutan dalam pendidikan, ekonomi, dan penguatan kapasitas masyarakat.
5. Kepada generasi muda, jadikan bencana ini sebagai pelajaran sejarah: bahwa masa depan Padang Pariaman harus dibangun dengan ilmu, etika, dan kesadaran ekologis—agar kemajuan tidak kembali melahirkan petaka.
Hari Jadi ke-193 Kabupaten Padang Pariaman hendaknya dikenang bukan hanya sebagai peringatan usia, tetapi sebagai ikrar bersama: bahwa dari bencana, kita belajar; dari luka, kita berbenah; dan dari kesadaran, kita melangkah menuju Padang Pariaman yang pulih, tangguh, dan bermartabat.
