 |
Oleh: Duski Samad
Anak Nagari Sikabu Lubuk Alung Padang Pariaman
Terima kasih patut disampaikan kepada Bupati Padang Pariaman, JKA, yang dengan sikap tegas dan bertanggung jawab telah memasang portal di Jembatan Kampung Apar. Keputusan ini penting dan tepat, mengingat kondisi jembatan yang sudah rusak berat akibat banjir bandang 28 November 2025. Penutupan akses bukanlah tindakan menghambat, melainkan langkah penyelamatan—baik bagi keselamatan masyarakat maupun keberlanjutan infrastruktur itu sendiri.
Bagi penulis, kawasan ini bukan sekadar lintasan jalan, tetapi ruang ingatan yang hidup. Setengah abad lalu, wilayah Lubuk Alung Timur masih berada dalam kondisi terisolasi. Hingga akhir 1970-an, kendaraan roda empat belum bisa menjangkau nagari-nagari di kawasan ini. Tahun 1977, barulah berdiri sebuah jembatan gantung sebagai urat nadi awal penghubung masyarakat.
Pada masa Bupati Anas Malik, beliau bahkan mengajak Gubernur Sumatera Barat, Azwar Anas (almarhum) untuk melihat langsung kondisi wilayah tersebut. Aspirasi masyarakat kala itu sederhana namun fundamental mereka meminta jembatan. Sebagai solusi, dipindahkanlah jembatan pasar lama yang sudah usang—sebuah langkah pragmatis pada zamannya untuk membuka keterisolasian.
Transformasi besar terjadi pada era Bupati Ali Mukhni, yang membuka isolasi nagari-nagari di Lubuk Alung Timur melalui pembangunan jalan lintas Kampung Apar–Sicincin. Konsekuensinya jelas dibutuhkan dua jembatan panjang sebagai infrastruktur kunci. Jalan ini kemudian menjadi jalur vital yang menopang mobilitas masyarakat, distribusi ekonomi, dan akses layanan publik.
Perkembangan kawasan semakin strategis dengan berdirinya Stadion Utama Sumatera Barat di Nagari Sikabu. Kehadiran stadion bukan hanya simbol pembangunan olahraga, tetapi juga faktor eksternal yang luar biasa dalam mengangkat nilai kawasan—baik secara ekonomi, sosial, maupun tata ruang. Arus kendaraan meningkat, aktivitas masyarakat bertambah, dan tekanan terhadap infrastruktur lama pun tak terelakkan.
Dalam konteks inilah, pemasangan portal di Jembatan Kampung Apar harus dibaca sebagai tindakan kepemimpinan yang bertanggung jawab, bukan sekadar kebijakan teknis.
Infrastruktur yang rusak akibat bencana tidak boleh dipaksakan beroperasi, apalagi melayani akses puluhan ribu masyarakat serta jalur menuju fasilitas strategis provinsi.
Ke depan, yang dibutuhkan bukan sekadar penutupan sementara, melainkan perencanaan rekonstruksi yang serius, terukur, dan berkelanjutan—agar sejarah panjang perjuangan membuka isolasi nagari tidak berhenti pada satu jembatan yang rapuh, tetapi berlanjut menjadi warisan infrastruktur yang aman dan bermartabat bagi generasi berikutnya.
Data Dampak Bencana, Arus Lalu Lintas, dan Urgensi APBD/APBN
Banjir bandang 28 November 2025 bukan sekadar peristiwa alam, tetapi peringatan keras tentang rapuhnya infrastruktur vital di Padang Pariaman. Berdasarkan laporan tanggap darurat pemerintah daerah dan rilis lembaga kebencanaan, banjir bandang tersebut menyebabkan kerusakan serius pada jembatan, jalan penghubung nagari, rumah warga, lahan pertanian, serta fasilitas publik. Puluhan nagari terdampak, ribuan warga harus menghadapi gangguan mobilitas, ekonomi, dan akses layanan dasar.
Pada Jembatan Kampung Apar, kerusakan struktur diperparah oleh arus air ekstrem, sedimentasi material, serta beban kendaraan berat yang tetap melintas pascabencana. Dalam kondisi seperti ini, pembiaran lalu lintas aktif justru berpotensi menimbulkan risiko korban jiwa, baik pengguna jalan maupun masyarakat sekitar.
Arus Lalu Lintas: Jalur Strategis Puluhan Ribu Warga
Jembatan Kampung Apar bukan jalur lokal biasa. Ia merupakan penghubung utama: Nagari-nagari Lubuk Alung Timur. Akses alternatif Kampung Apar–Sicincin. Jalur penunjang menuju Stadion Utama Sumatera Barat di Sikabu.
Setiap harinya, jalur ini dilalui kendaraan roda dua, roda empat, angkutan barang, serta mobilitas masyarakat lintas nagari. Pada hari kegiatan besar—terutama saat event olahraga, keagamaan, atau sosial di kawasan stadion—volume kendaraan meningkat signifikan. Dalam hitungan kasar, puluhan ribu warga bergantung langsung maupun tidak langsung pada fungsi jembatan ini. Karena itu, pemasangan portal bukan sekadar pembatas fisik, melainkan pengendalian risiko agar kerusakan tidak berubah menjadi tragedi.
Urgensi APBD dan APBN: Dari Tanggap Darurat ke Rekonstruksi
Kondisi ini menuntut eskalasi kebijakan dari sekadar penanganan darurat menuju rekonstruksi permanen. Ada tiga alasan utama mengapa APBD dan APBN harus segera masuk:
Fungsi Strategis Regional
Jembatan ini menopang akses kawasan dengan fasilitas strategis provinsi (stadion utama), sehingga bukan lagi isu kabupaten semata, melainkan kepentingan regional Sumatera Barat.
Beban Lalu Lintas di Atas Kapasitas Lama. Struktur jembatan lama harus diakui tidak lagi sesuai dengan perkembangan volume dan jenis kendaraan saat ini. Dibutuhkan desain baru berbasis mitigasi bencana, bukan sekadar tambal sulam.
Efisiensi Biaya Jangka Panjang.
Menunda rekonstruksi justru memperbesar risiko kerusakan total, biaya darurat berulang, serta potensi kerugian ekonomi masyarakat. Investasi APBN/APBD hari ini lebih murah dibanding biaya sosial dan ekonomi jika terjadi kegagalan struktur.
Catatan Kebijakan
Keputusan Bupati Padang Pariaman memasang portal patut dicatat sebagai langkah awal yang benar secara administratif dan moral. Namun, langkah ini harus diikuti oleh:
Penetapan status penanganan pascabencana yang jelas. Penyusunan DED (Detail Engineering Design) jembatan baru. Sinkronisasi APBD Kabupaten – APBD Provinsi – APBN (BNPB/Kementerian PUPR).
Banjir bandang 2025 telah memberi pelajaran mahal: infrastruktur tidak boleh kalah cepat dari perubahan alam dan beban pembangunan. Menyelamatkan jembatan hari ini berarti menyelamatkan keselamatan, ekonomi, dan masa depan nagari-nagari di Padang Pariaman.
Kesimpulan
Pemasangan portal di Jembatan Kampung Apar pascabanjir bandang 28 November 2025 merupakan keputusan kepemimpinan yang tepat, bertanggung jawab, dan berorientasi pada keselamatan publik. Kebijakan ini tidak dapat dibaca sebagai pembatasan mobilitas semata, melainkan sebagai tindakan penyelamatan infrastruktur vital yang menopang kehidupan puluhan ribu masyarakat Lubuk Alung Timur serta akses menuju fasilitas strategis Provinsi Sumatera Barat.
Sejarah panjang perjuangan membuka isolasi nagari—dari jembatan gantung tahun 1977 hingga terbukanya jalan lintas Kampung Apar–Sicincin dan hadirnya Stadion Utama Sumatera Barat—menunjukkan bahwa kawasan ini terus berkembang lebih cepat daripada daya dukung infrastruktur lamanya. Banjir bandang 2025 menjadi titik balik yang menegaskan satu hal: infrastruktur tidak boleh dipaksakan bekerja melampaui batas keselamatan dan kapasitas desainnya.
Karena itu, penutupan sementara melalui portal harus dipahami sebagai awal dari proses rekonstruksi yang lebih serius, bukan akhir dari pelayanan publik.
Rekomendasi
Penetapan Status Pascabencana yang Tegas dan Terukur. Pemerintah daerah perlu memastikan status penanganan pascabencana infrastruktur Jembatan Kampung Apar, agar memiliki dasar hukum yang kuat untuk percepatan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan rekonstruksi.
Penyusunan DED Jembatan Baru Berbasis Mitigasi Bencana.
Rekonstruksi tidak boleh bersifat tambal sulam. Diperlukan Detail Engineering Design (DED) yang memperhitungkan debit banjir ekstrem, perubahan iklim, sedimentasi, serta beban lalu lintas aktual dan masa depan.
Sinkronisasi APBD–APBD Provinsi–APBN. Mengingat fungsi jembatan ini berskala regional dan menopang fasilitas strategis provinsi, pendanaannya harus disinergikan melalui:
APBD Kabupaten Padang Pariaman. APBD Provinsi Sumatera Barat. APBN melalui BNPB dan Kementerian PUPR.
Pengaturan Lalu Lintas Alternatif dan Sosialisasi Publik
Selama masa penutupan, pemerintah perlu memastikan jalur alternatif yang aman, disertai sosialisasi intensif kepada masyarakat agar kebijakan keselamatan tidak menimbulkan keresahan sosial.
Menjadikan Banjir Bandang 2025 sebagai Momentum Reformasi Infrastruktur. Peristiwa ini harus menjadi momentum untuk membangun infrastruktur tahan bencana, adaptif, dan bermartabat, bukan sekadar mengganti struktur lama dengan desain lama.
Penutup:
Menyelamatkan jembatan hari ini berarti menyelamatkan nyawa, ekonomi, dan masa depan nagari-nagari Padang Pariaman. Infrastruktur yang dibangun dengan kesadaran sejarah, tanggung jawab moral, dan perencanaan ilmiah akan menjadi warisan terbaik bagi generasi yang akan datang.ds. 25012026.
