 |
Oleh: Duski Samad
Ketua Yayasan Islamic Centre Syekh Burhanuddin Padang Pariaman
Akhir tahun bukan sekadar penanda pergantian angka dalam kalender, melainkan momentum muhasabah kolektif—saat yang tepat untuk menilai sejauh mana kepemimpinan, kebijakan publik, dan daya tahan sosial benar-benar bekerja ketika krisis datang. Tahun 2025 menjadi tahun yang berat bagi Padang Pariaman. Bencana banjir, kerusakan infrastruktur, dan tekanan sosial-ekonomi telah menguji bukan hanya kekuatan alamiah masyarakat, tetapi juga ketangguhan kepemimpinan daerah.
Refleksi Akhir Tahun 2025 yang digelar di Kediaman Bupati Padang Pariaman pada 31 Desember lalu, dengan tema “Bangkit Lebih Kuat Menuju Padang Pariaman Tangguh”, patut dibaca bukan sebagai seremoni penutup tahun, melainkan sebagai ruang evaluasi terbuka: apa yang sudah tepat, apa yang masih lemah, dan ke mana arah kebijakan seharusnya dibawa.
Ketegasan Pemimpin di Titik Krisis
Salah satu peristiwa yang terekam kuat dalam ingatan publik adalah sikap tegas Bupati Padang Pariaman ketika secara terbuka menegur pengusaha truk yang tetap melintasi jembatan rusak. Di tengah kondisi pascabencana, tindakan ini bukan sekadar ekspresi emosi, melainkan pesan kepemimpinan yang jelas: keselamatan rakyat tidak boleh dikompromikan oleh kepentingan ekonomi jangka pendek.
Dalam studi kebencanaan, banyak korban justru muncul pada fase pascabencana akibat kelalaian pengawasan dan pembiaran pelanggaran. Ketegasan seperti ini menunjukkan orientasi kepemimpinan yang menempatkan perlindungan warga sebagai prioritas utama, bukan sekadar kepatuhan prosedural.
Namun, ketegasan personal harus dilanjutkan dengan mekanisme sistemik—pengawasan lalu lintas, sanksi tegas, dan rekayasa jalan alternatif—agar keselamatan publik tidak bergantung pada keberanian individu semata.
Optimalisasi Aparatur: Antara Harapan dan Tantangan
Pelantikan 20 pejabat daerah dengan penekanan pada nilai humanis dan totalitas pengabdian menunjukkan kesadaran bahwa birokrasi pascabencana tidak bisa bekerja secara rutin dan mekanis. Aparatur dituntut hadir dengan empati, kecepatan, dan kemampuan adaptif.
Namun, kritik konstruktif perlu diajukan. Di tengah krisis multidimensi, pesan moral harus diterjemahkan ke dalam indikator kinerja yang konkret dan terukur. Tanpa itu, pelantikan berisiko berhenti sebagai simbol, bukan sebagai instrumen perubahan.
Pemulihan pascabencana membutuhkan aparatur yang: mampu bekerja lintas sektor, responsif terhadap kebutuhan lapangan, dan terikat pada target waktu serta capaian nyata.
Tanpa sistem evaluasi kinerja yang ketat, semangat pengabdian mudah tergerus oleh rutinitas birokrasi.
Akses ke Pusat dan Diplomasi Kepemimpinan
Dua kali kunjungan Presiden ke Padang Pariaman dalam periode krisis merupakan modal politik dan strategis yang sangat besar. Yang patut dicatat, kepemimpinan daerah dinilai sigap dalam menyampaikan kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar laporan administratif.
Kemampuan menyambungkan aspirasi lokal ke pusat kekuasaan nasional adalah kualitas penting dalam kepemimpinan daerah, terutama saat sumber daya lokal terbatas. Respons positif masyarakat—rasa bangga dan terima kasih—menjadi indikator adanya legitimasi sosial yang kuat.
Namun, diplomasi ini tidak boleh berhenti pada momentum kunjungan. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan bahwa perhatian pusat bertransformasi menjadi program berkelanjutan, bukan sekadar proyek jangka pendek.
Negara Hadir di Lapangan
Pengalaman menyaksikan langsung pejabat daerah yang berulang kali turun ke wilayah terdampak, melayani masyarakat dan tamu tanpa jeda, memperlihatkan satu hal penting: kehadiran negara secara fisik masih sangat bermakna bagi rakyat.
Dalam situasi krisis, masyarakat tidak hanya membutuhkan bantuan material, tetapi juga pengakuan, empati, dan rasa tidak ditinggalkan. Kehadiran pemimpin di lapangan memperkuat kepercayaan sosial dan menenangkan psikologi kolektif warga.
Namun, kehadiran ini harus diimbangi dengan manajemen krisis yang terstruktur, agar tidak menimbulkan kelelahan aparatur dan ketergantungan pada kerja personal semata.
Resiliensi Sosial dan Modal Spiritual
Catatan penting lainnya adalah daya tahan psikologis masyarakat Padang Pariaman. Di tengah trauma, kehilangan, dan ketidakpastian ekonomi, masyarakat tetap menunjukkan keteguhan. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari modal spiritual, tradisi keagamaan, dan solidaritas sosial nagari yang masih hidup.
Kajian sosiologi bencana menunjukkan bahwa komunitas dengan ikatan religius dan kultural yang kuat cenderung lebih cepat pulih secara psikologis. Namun, resiliensi bukan alasan untuk menunda solusi struktural. Iman menguatkan batin, tetapi kehidupan tetap memerlukan kebijakan konkret dan keadilan sosial.
Catatan Kritis yang Perlu Dijawab
Beberapa persoalan strategis masih membutuhkan jawaban serius:
1. Risiko pemiskinan struktural jika pemulihan ekonomi rakyat berjalan lambat.
2. Belum tampaknya peta jalan pemulihan pascabencana yang terintegrasi lintas sektor.
3. Ancaman kelelahan aparatur tanpa sistem pendukung yang efisien dan berkelanjutan.
Rekomendasi Menuju Padang Pariaman Tangguh
Pertama, menyusun Masterplan Padang Pariaman Tangguh yang mengintegrasikan mitigasi bencana, tata ruang berkelanjutan, dan penguatan ekonomi rakyat.
Kedua, membentuk unit pemulihan pascabencana lintas OPD dengan target waktu, indikator kinerja, dan mekanisme evaluasi publik yang jelas.
Ketiga, mengintegrasikan pendekatan spiritual dan psikososial dalam program pemulihan—melalui masjid, surau, dan lembaga adat—sebagai bagian dari trauma healing berbasis komunitas.
Keempat, memperkuat partisipasi masyarakat lokal sebagai subjek pemulihan, bukan sekadar penerima bantuan.
Kelima, menjaga transparansi data dan komunikasi publik, agar kepercayaan masyarakat tetap terpelihara.
Penutup
Refleksi akhir tahun ini menunjukkan bahwa Padang Pariaman memiliki modal penting: kepemimpinan yang hadir, masyarakat yang resilien, dan kekuatan spiritual yang hidup. Tantangan ke depan adalah mengubah ketangguhan moral menjadi ketangguhan sistemik.
Bangkit lebih kuat bukan sekadar slogan akhir tahun, tetapi kerja panjang yang menuntut keberanian, kejujuran, dan konsistensi kebijakan. Jika refleksi ini ditindaklanjuti secara serius, Padang Pariaman tidak hanya akan pulih, tetapi berpeluang menjadi contoh daerah tangguh di Indonesia.
