 |
Oleh: Duski Samad
Guru Besar UIN Imam Bonjol
Keputusan Ketua Umum PPP Mardiono berkunjung ke kantor PERTI kubu yang menolak ishlah menimbulkan keprihatinan yang dalam. Bagi publik muslim, langkah itu tidak hanya mencerminkan ketidaktelitian membaca sejarah organisasi keumatan, tetapi juga berpotensi menurunkan marwah PPP sebagai partai yang mengatasnamakan umat Islam.
Di tengah dinamika umat yang semakin dewasa dan kritis, dukungan politik kepada kelompok yang mempertahankan perpecahan hanya akan memperburuk citra partai di mata pemilih Muslim konservatif dan generasi baru santri yang menginginkan stabilitas, persatuan, dan integritas moral.
Islah: Kewajiban Nalar dan Syari’at.
Dalam Al-Qur’an, perintah ishlah sangat tegas: “Perbaikilah hubungan di antara saudaramu…” (QS. Al-Hujurāt:10). Bahkan, perdamaian disebut sebagai jalan menuju rahmat (QS. Al-Anfal:61). Karena itu, sikap partai Islam semestinya mengikuti prinsip syari’at tersebut: berpihak pada perdamaian, bukan perpecahan.
Mengambil posisi mendukung faksi yang menolak ishlah berarti bertentangan dengan prinsip ukhuwah, mengabaikan nilai persaudaraan, serta merusak harapan umat untuk bersatu di bawah payung dakwah, pendidikan, dan kerja sosial.
PERTI–Tarbiyah:
Luka Politik Masa Lalu yang Tak Layak Dipelihara
Sejarah PERTI dan Tarbiyah mencatat bahwa perpecahan keduanya bukan disebabkan perbedaan akidah atau manhaj, melainkan godaan politik praktis pada masa fusi partai 1970–an. Ada kelompok yang masuk PPP, ada yang memilih Golkar. Perbedaan jalur politik itu membelah soliditas organisasi, bukan membangun kekuatannya.
Upaya ishlah kedua belah pihak pada 2006—yang dihadiri Presiden, Menteri Agama, dan para ketua ormas—sebenarnya telah mengakhiri konflik. Namun sebagian kecil elit tetap memilih mempertahankan “luka lama” demi kepentingan politik tertentu.
Hari ini, kelompok kecil itu kembali mencari legitimasi dengan mendekati partai-partai politik, termasuk PPP. Sikap ini justru mengulangi pola lama: menjadikan organisasi keumatan sebagai alat negosiasi politik, bukan ladang pengabdian umat.
Mengapa PPP Perlu Hati-Hati?
PPP sebagai partai Islam semestinya memahami tiga fakta penting:
Pertama, generasi muda PERTI–Tarbiyah sedang bergerak kembali ke jati diri organisasi: pendidikan, dakwah, dan sosial. Mereka ingin lepas dari bayang-bayang politik praktis yang selama puluhan tahun tidak membawa kemajuan berarti.
Kedua, pemilih Muslim kini lebih rasional. Mereka akan berpihak pada partai yang menjaga persatuan umat, bukan yang memperkuat perpecahan. Politik memecah-belah hanya merugikan partai sendiri.
Ketiga, umat menginginkan ormas-ormas Islam menjadi kekuatan moral penyejuk bangsa, bukan menjadi komoditas perebutan suara.
Karena itu, langkah PPP seharusnya adalah memperkuat potensi ishlah, bukan melakukan kunjungan politis yang justru memperdalam stigma dan luka lama.
Masa Depan Ormas Islam: Bersatu atau Terpinggirkan
Arus besar kehidupan ormas keumatan hari ini bergerak ke arah:
Ekosistem pendidikan yang semakin maju. Dakwah digital yang inklusif. Pelayanan sosial yang lebih modern. Kemandirian keuangan dan penguatan lembaga.
Ormas yang terlalu larut dalam politik praktis justru ditinggalkan generasi baru. Energi umat tidak lagi untuk pertengkaran elit, tetapi untuk membangun peradaban ilmu, akhlak, dan solidaritas sosial.
PERTI–Tarbiyah memiliki aset historis yang besar: jaringan madrasah, surau, ulama karismatik, dan tradisi keilmuan yang kuat. Semua itu hanya akan berkembang bila organisasi bersatu dan fokus pada dharma pengabdian umat.
Jangan Jadikan Strategi Politik Mengalahkan Syari’at Umat
Partai yang mengatasnamakan Islam mesti mampu menempatkan ukhuwah dan ishlah sebagai prinsip utama. Politik adalah strategi—dapat berubah. Tapi persatuan umat adalah prinsip—tidak boleh dinegosiasikan.
Jika PPP ingin tetap relevan, terlebih di tengah kompetisi politik yang semakin rasional, maka ia harus berdiri pada posisi yang memperkuat ishlah, bukan menjadi bagian dari mereka yang menghalanginya.
Karena pada akhirnya, sebagaimana pesan Al-Qur’an, Rahmat turun kepada mereka yang bersatu, bukan yang memecah-belah.
Partai Islam, Ishlah, dan Strategi Kemajuan Umat
Prinsip tertinggi Siyasah Syar'iyyah (Politik Islam) bukanlah perebutan kursi, melainkan pencapaian mashlahah ammah (kebaikan publik) dan ishlah (perdamaian/perbaikan). Ketika sebuah partai Islam justru merangkul faksi yang menolak persatuan, ia tidak hanya cacat moral, tetapi juga gagal dalam strategi politik keumatan yang fundamental.
Keputusan Ketua Umum PPP, Mardiono, untuk mengunjungi kantor PERTI kubu penolak ishlah adalah alarm serius bagi integritas politik Islam di Indonesia. Langkah ini bukan hanya isu internal ormas, melainkan cerminan kebijakan strategis partai yang berlawanan dengan hukum politik tertinggi umat.
Bagi publik Muslim yang semakin cerdas, tindakan ini mencerminkan kegagalan membaca dua hal: sejarah organisasi keumatan dan arah Nahdhatul Ummah (kebangkitan umat) kontemporer. Partai yang mengklaim mewakili aspirasi Islam seharusnya menjadi motor persatuan (muwahhid), bukan pelestari perpecahan (mufarriq).
Ishlah sebagai Pilar Siyasah Syar’iyyah.
Dalam bingkai Ilmu Politik Islam, perdamaian (ishlah) adalah syarat mutlak bagi eksistensi ummah dan dawlah (negara). Al-Qur'an secara eksplisit memerintahkan, "Perbaikilah hubungan di antara saudaramu..." (QS. Al-Hujurāt: 10), menempatkan ishlah di atas konflik. Bahkan dalam konteks peperangan sekalipun, Allah menyeru, "Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah pula kepadanya..." (QS. Al-Anfāl: 61). Prinsip ini, yang menjadi dasar Siyasah Syar’iyyah, menegaskan bahwa politik yang dilandasi nilai Islam harus selalu berpihak pada al-jama’ah (persatuan) dan al-ukhuwwah (persaudaraan), bukan pada fragmentasi yang disokong oleh ego elit.
Oleh karena itu, dukungan politik kepada kelompok yang secara sengaja mempertahankan "luka politik masa lalu" demi kepentingan negosiasi sempit adalah penyimpangan dari mandat syariat dan strategi politik yang merugikan jangka panjang. Ini adalah mafsadah (kerusakan) yang nyata.
Luka Politik dan Kontrak Sosial Umat.
Perpecahan PERTI dan Tarbiyah pada 1970-an bukanlah isu akidah, melainkan godaan pragmatisme politik—berpihak pada PPP atau Golkar. Ini adalah tragedi politik yang mengubah organisasi keilmuan dan dakwah menjadi komoditas politik praktis.
Upaya ishlah 2006, yang disaksikan negara, sejatinya telah mengakhiri perseteruan. Namun, sebagian kecil elit yang terjebak dalam mindset politik era Orde Baru—yakni menjadikan ormas sebagai alat tawar politik—kembali menggali luka lama.
Ketika partai politik seperti PPP mendekati faksi penolak ishlah, partai tersebut sedang mengulangi kesalahan fatal: memecah-belah umat demi keuntungan elektoral sesaat. Hal ini kontras dengan tuntutan Nahdhatul Ummah hari ini yang menginginkan ormas berfungsi sebagai kekuatan moral penyejuk bangsa dan penggerak peradaban ilmu, bukan lagi sebagai alat negosiasi suara di meja elit.
Arah Baru Nahdlatul Ummah dan Rasionalitas Pemilih.
Kemajuan Umat saat ini tidak lagi diukur dari seberapa banyak kursi yang didapat di parlemen, tetapi dari kekuatan ekosistem pendidikan, kemandirian ekonomi, dan kualitas dakwah digital yang inklusif.
Orientasi Generasi Baru: Generasi muda PERTI atau pun Tarbiyah dan santri masa kini tidak tertarik pada pertengkaran elit. Mereka menuntut organisasi kembali ke jati diri aslinya fokus pada pendidikan, dakwah, dan pelayanan sosial. Ormas yang larut dalam politik praktis hanya akan ditinggalkan.
Rasionalitas Pemilih Muslim:
Pemilih Muslim modern semakin rasional. Mereka mencari partai yang menawarkan stabilitas, integritas moral, dan persatuan. Dukungan kepada pemecah-belah umat justru akan direspons dengan voter fatigue atau migrasi suara ke partai lain yang lebih menjaga nilai keumatan.
Strategi memecah dan menguasai (devide et impera) sudah usang. Partai Islam harus menyadari bahwa investasi politik terbaik adalah pada ushul (prinsip) persatuan, bukan pada furu’ (cabang) perpecahan.
Penutup:
Strategi Politik Tidak Boleh Mengalahkan Prinsip.
Partai yang mengatasnamakan Islam harus mampu membedakan antara Prinsip dan Strategi.
Prinsip (Aqidah dan Syari’at): Persatuan (Ukhuwah) dan Perdamaian (Ishlah). Ini bersifat tetap (tsābit). Strategi (Siyasah): Manuver politik, kunjungan, dan koalisi. Ini bersifat dapat berubah (mutaghayyir).
Jika sebuah strategi politik (kunjungan ke faksi penolak ishlah) bertentangan dengan prinsip utama umat (persatuan), maka strategi itu harus dibatalkan.
PPP harus segera memposisikan diri sebagai penguat ishlah, bukan sebagai pemberi legitimasi bagi perpecahan. Jika tidak, ia akan kehilangan relevansi, dan gagal dalam menjalankan mandat terpenting dari Siyasah Syar'iyyah: menarik Rahmat Tuhan melalui persatuan umat.ds.21112025
