 |
Padang Pariaman -- Sigi24.com. Ironi terjadi di Padang Pariaman. Di tengah gembar-gembor penegakan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-BSK), ribuan siswa madrasah (MI dan MTs) justru merasa terabaikan. Janji manis program seragam gratis bagi siswa baru yang digadang-gadang Bupati Jhon Kenedy Azis dan Wakil Bupati Rahmat Hidayat hanya menyasar siswa SD dan SMP.
Kenyataan ini kontras dengan harapan yang dicanangkan. Program seragam gratis yang bertujuan meringankan beban ekonomi orang tua siswa, nyatanya tidak menyentuh siswa madrasah. Pertanyaan pun mencuat: mengapa siswa madrasah tidak dianggap setara? Padahal, mereka juga warga Padang Pariaman yang turut berjuang dalam pilkada.
Sebagaimana telah di beritakan media ini edisi lalu. Kepala Kantor Kementerian Agama Padang Pariaman, H. Syafrizal, S.Ag., MM. Tk. Sidi Sati, membenarkan fakta ini. "Bantuan ini peruntukannya untuk siswa, bukan sekolah. Sepatutnya anak-anak kita juga dapat bagian yang sama," ujarnya. Ia menambahkan telah menyampaikan masalah ini kepada Bupati, namun terkendala keterbatasan anggaran.
Kekecewaan juga diungkapkan Ketua MKKS Tsanawiyah, H. Zamharil. Ia merasa siswa MTs seperti "anak tiri". "Apakah siswa-siswi yang kami didik bukan putra-putri Padang Pariaman? Pemimpin seharusnya adil dan bijaksana menyejahterakan rakyatnya," keluhnya.
Sekda Padang Pariaman, Rudy Repenaldi Rilis, S.STP., MM., menjelaskan bahwa program ini difokuskan untuk siswa di bawah kewenangan Pemda. Namun, ia berjanji akan mempertimbangkan perluasan program di tahun mendatang.
Tokoh masyarakat, Prof. Duski Samad yang juga Ketua Yayasan Islamic Centre STIT Syekh Burhanudin, ketika dihubungi Sabtu (25/10/2025) lewat nomor WA 0813632 xxxx, menyayangkan program yang tidak melibatkan tokoh agama. Ia menilai program ini seharusnya didukung Perda agar penyalurannya jelas dan merata.
Polemik ini memicu kekecewaan mendalam di tengah masyarakat. Ribuan siswa madrasah merasa menjadi korban diskriminasi. Ketidakmerataan bantuan ini menuntut evaluasi demi keadilan sosial bagi seluruh warga pendidikan di Padang Pariaman. (nd/red)
