 |
| Dokumentasi sekolah madrasah, Bupati John Kenedy Azis, Wabup Rahmat Hidayat dan Kepala Kemenag Syafrizal. |
PADANG PARIAMAN, Sigi24.com -- Program pakaian seragam gratis oleh Pemkab Padang Pariaman, sepertinya mengundang diskriminasi. Sebab, kendati program itu belum jalan, yang pasti dalam rencana anak sekolah yang berinduk ke Kemenag tidak kebagian.
Pakaian seragam untuk SD dan SMP se Padang Pariaman itu, tidak masuk siswa dari sekolah agama, seperti MIN dan Tsanawiyah. Namun, program ini dianggap menjadi unggulan Bupati John Kenedy Azis, yang dianggap konsen dengan kemajuan pendidikan di daerahnya.
Kepala Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Padang Pariaman H. Syafrizal, S.Ag, MM ketika ditemui di ruang kerjanya, Selasa (21/10/2025) menyampaikan, Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah yang sederajat dengan SD dan SMP, memang tidak masuk dalam program pakaian seragam gratis dari Bupati Padang Pariaman ini.
"Memang secara kedinasan sekolah kita tidak berada di bawah kewenangan Pemda Padang Pariaman. Namun para siswa dan orangtuanya adalah warga masyarakat Padang Pariaman," kata Syafrizal.
Jadi, kata Syafrizal, bantuan ini sepatutnya anak-anak madrasah juga dapat bagian yang sama. Program ini salah satu tujuannya untuk meringankan beban orang tua siswa di daerah ini.
Syafrizal mengaku, pihaknya sudah menyampaikan usul langsung ke Bupati John Kenedy Azis, agar anak madrasah yang setara dengan SD dan SMP juga diberikan program itu. "Waktu itu Bupati John Kenedy Azis menjawab, anggaran tidak cukup," ulas Syafrizal.
Ketua MKKS Tsanawiyah H. Zamharil ketika dihubungi lewat nomor ponselnya, Rabu (22/10/2025) mengatakan, Tsanawiyah tidak dimasukan dalam program pakaian seragam sekolah gratis dari bupati ini.
"Sepertinya, sekolah madrasah bagaikan anak tiri saja. Padahal, kita hadir dan berada, serta memberikan pengabdian kepada sesama anak bangsa, khususnya di Padang Pariaman. Kami memang ASN yang terkoneksi secara vertikal ke pusat, tetapi apakah siswa-siswi yang kami didik tidak putra-putri Padang Pariaman? Nah, inilah pejabat atau pemimpin yang tidak bisa mengambil kebijakan yang adil dan bijaksana untuk mensejahterakan rakyatnya," keluhnya.
Kekecewaan Zamharil, Ketua MKKS Tsanawiyah Padang Pariaman ini wajar, karena sebagai Kepala Sekolah dia juga adalah putra daerah dan telah menerima keluhan, dan merasakan secara lansung kesenjangan dan ketidak-adilan dari program ini.
"Para orang tua siswa adalah warga atau masyarakat Padang Pariaman juga. Memiliki nasib yang sama dengan orang tua yang mendapatkan program ini," ungkapnya.
Sekda Padang Pariaman Rudy Rapenaldi Rilis ketika dihubung lewat nomor ponselnya, Rabu (22/10/2025) menyebutkan, untuk tahap pertama pihaknya membantu memfasilitasi siswa di bawah kewenangan Pemda. "Namun, tahun selanjutnya tidak menutup kemungkinan akan diperluas cakupannya," jelasnya.
Rudy mengakui dan merasakan keluhan masyarakat, terutama yang dari sekolah agama. "Akan menjadi pertimbangan hal itu tahun depan," ungkapnya.
Keluhan ini mengungkap ketidakmerataan bantuan, dan menuntut evaluasi demi keadilan sosial bagi seluruh warga pendidikan di Padang Pariaman. (nd/red)
