 |
oleh ReO Fiksiwan
„Kata resiko berasal dari kata Italia kuno „risicare“, yang berarti 'berani'. Dalam pengertian ini, resiko lebih merupakan pilihan, bukan takdir.“ — Peter L. Bernstein(1919-2009), Against the Gods: The Remarkable Story of Risk(1999).
„Kekuasaan adalah perjuangan melawan lupa“ tulis Milan Kundera(1929-2023), sastrawan kondang asal Cheko, dalam The Book of Laughter and Forgetting(1979), bab Lost Letter: The struggle of man against power is the struggle of memory against forgetting" — sebuah kalimat yang bukan sekadar sastra, melainkan pisau tajam yang mengiris wajah politik kita hari ini.
Kutipan ini pula sering digunakan dalam diskusi tentang politik memori, sejarah yang dimanipulasi, dan pentingnya melawan amnesia kolektif dalam masyarakat yang pernah mengalami represi.
Sepotong kutipan populer dari novel ini merupakan refleksi mendalam tentang bagaimana rezim totaliter—khususnya di Cekoslowakia pasca invasi Soviet—mengelola ingatan publik melalui propaganda, sensor, dan penghapusan sejarah.
Kundera menulis bahwa kekuasaan tidak hanya mengontrol tubuh dan hukum, tetapi juga mengatur apa yang boleh diingat dan apa yang harus dihapus atau dilupakan.
Dalam konteks itu, mengingat menjadi tindakan politis, dan lupa menjadi alat kekuasaan.
Di negeri yang gemar menghapus jejak, melawan lupa bukan hanya tugas intelektual, tapi bentuk perlawanan terhadap kodrat politik yang telah menjelma menjadi ritual hipokrit.
Kita hidup dalam zaman ketika hasrat politik bukan lagi soal gagasan, melainkan soal citra, sorotan kamera, dan algoritma popularitas.
Ketika parlemen lebih mirip panggung infotainment, dan politisi lebih sibuk mengatur pencahayaan daripada mengatur nasib rakyat.
Lihatlah tuntutan publik beberapa pekan silam paska demo dan kerusuhan di 107 tempat di 34 provinsi pada akhir dan awal Agustus 2025 — perlahan sedang dilupakan — agar beberapa politisi diberhentikan dari parlemen—Ahmad Sahroni, Nafa Urbach(Nasdem), Uya Kuya, Eko Patria(PAN), dan Adies Kadir(Golkar) —itu bukan lahir dari kebencian, tapi dari kejenuhan. Jenuh terhadap politik yang kehilangan etos, kehilangan nalar, dan kehilangan malu.
Mereka bukan sekadar figur publik, tapi simbol dari politik hasrat yang dibedaki dengan popularitas, bukan kompetensi.
Drew Westen(66) dalam The Political Brain: The Role of Emotion in Deciding the Fate of the Nation(2007) menyebut bahwa politik modern lebih digerakkan oleh emosi daripada logika.
Tapi di sini, emosi itu bukan lagi harapan, melainkan frustrasi. Bukan lagi cinta pada republik, tapi cinta pada sorotan dan flexing.
Merujuk pada Leviathan, or The Matter, Forme and Power of a Common-Wealth Ecclesiasticall and Civil dari Thomas Hobbes pada abad-17, digambarkan bahwa negara sebagai monster yang lahir dari kontrak sosial demi menghindari kekacauan.
Tapi monster kita hari ini, di abad-21, bukan lahir dari kontrak, melainkan dari rating. Ia tidak menjaga ketertiban, tapi menjaga engagement eufemistik dengan kata-kata Hobbes: solitary, poor, nasty, brutish, and short“ — menyendiri, miskin, jahat, kasar, dan pendek."
David Runciman(58), profesor teori politik di University of Cambridge, dalam Political Hypocrisy(2008) menyebut politik hipokrit sebagai keniscayaan. Tapi di sini, hipokrisi bukan lagi selubung, melainkan kostum utama.
Kita tidak lagi menuntut kejujuran, karena kita tahu itu tidak dijual di pasar politik. Kita hanya menuntut agar mereka berhenti berpura-pura.
Giorgio Agamben dalam Homo Sacer(Terjemahan 2017) menulis tentang manusia yang bisa dibunuh tapi tidak dikorbankan. Manusia yang dikeluarkan dari tatanan hukum tapi tetap berada di dalamnya.
Rakyat kita hari ini adalah Homo Sacer: mereka bisa dipakai untuk kampanye, bisa dijadikan latar belakang pidato, tapi tidak pernah benar-benar dihitung dalam keputusan.
Mereka adalah statistik, bukan subjek. Dan ketika mereka bersuara, suara itu dianggap noise, bukan sinyal.
Melawan lupa berarti mengingat bahwa politik bukan panggung, tapi tanggung jawab. Bahwa parlemen bukan tempat selfie, tapi tempat berpikir. Bahwa kekuasaan bukan hak, tapi beban.
Tapi di negeri ini, melawan lupa adalah tindakan radikal. Karena lupa telah menjadi sistem. Ia diajarkan, diwariskan, dan dirayakan.
Kita diajak untuk melupakan janji, melupakan skandal, melupakan sejarah. Dan ketika kita menolak lupa, kita dianggap mengganggu kenyamanan.
Lanskap politik Indonesia sejak satu dekade rezim Joko Widodo dan menjelang tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto memperlihatkan bagaimana kekuasaan bekerja bukan hanya melalui kebijakan, tapi melalui penghapusan jejak, pengaburan makna, dan pengelolaan narasi. Selama dua periode Jokowi, politik ingatan menjadi alat kekuasaan.
Proyek-proyek infrastruktur besar seperti IKN, kereta cepat Whoosh, panjang tol darat dan laut narasi keberhasilan pembangunan, serta simbol-simbol nasionalisme dikemas sedemikian rupa untuk membentuk citra yang diinginkan.
Namun, di balik itu, banyak hal yang perlahan dilupakan: pelanggaran HAM masa lalu, kasus-kasus pembunuhan seperti KM-50, pemenjaraan bermotif politik, janji reformasi agraria, revisi UU KPK, Omnibus Law hingga UU Perampasan Aset maupun Reformasi Polri, dan suara-suara kritis yang dibungkam.
Lupa bukan terjadi karena rakyat tidak peduli, tapi karena kekuasaan mengatur apa yang layak diingat dan apa yang harus ditenggelamkan.
Masuk ke era Prabowo Subianto, politik ingatan memasuki babak baru. Figur yang dulu menjadi oposisi keras terhadap Jokowi kini menjadi penerusnya. Ini bukan sekadar rekonsiliasi politik, tapi rekonsiliasi narasi.
Apa yang dulu dikritik, kini dirangkul. Apa yang dulu dianggap ancaman, kini dijadikan warisan. Dalam konteks ini, politik bukan lagi soal konsistensi gagasan, tapi soal fleksibilitas memori.
Rakyat diminta melupakan konflik, melupakan janji, melupakan luka, dan hanya mengingat citra baru yang dibentuk oleh kekuasaan.
Dalam Forgotten Truth(2001), Huston Smith mengingatkan bahwa kebenaran spiritual dan moral sering kali terkubur oleh hiruk-pikuk dunia modern yang memuja efisiensi dan kekuasaan.
Sementara Forgotten Language(Terjemahan 2020) dari Erich Fromm menyentil bahwa manusia modern telah kehilangan bahasa jiwa—bahasa yang menghubungkan kita dengan nilai, makna, dan kejujuran.
Maka melawan lupa bukan hanya soal politik, tapi soal menyelamatkan kemanusiaan dari deviasi kolektif.
Lupa bukan sekadar tabiat buruk, tapi penyakit sosial yang menular dari layar ke parlemen, dari pidato ke kebijakan.
Biarlah tulisan ini menjadi sedikit gangguan. Gangguan terhadap narasi yang ingin kita lupakan. Tepatnya, ini harus intruder!
Intruder terhadap politik yang ingin kita abaikan. Karena seperti kata Kundera, kekuasaan adalah perjuangan melawan lupa.
Dan jika kita berhenti mengingat, kita berhenti menjadi warga. Kita hanya penonton dalam drama yang ditulis oleh mereka yang tak pernah benar-benar mewakili kita.
#coverlagu: Lagu "Politician Lies" dari grup Ai Sa Si pertama kali dirilis pada 1 Januari 1998. Lagu ini tersedia di berbagai platform seperti YouTube dan Spotify, dan merupakan bagian dari album mereka berjudul Here We Go... We Gwé.
Lagu ini dikenal dengan lirik yang tajam dan kritik sosial terhadap perilaku politisi, mencerminkan semangat musik yang berpihak pada suara rakyat
