 |
Oleh : Ririe Aiko
“Kedaulatan di tangan rakyat,”
suara itu diguratkan undang-undang.
Namun ketika rakyat bersuara di jalan,
kata-kata itu dipatahkan
oleh tameng kekuasaan.
Konstitusi berjanji,
Pancasila bersumpah.
Tapi janji itu kerap terselip
di ruang sidang yang penuh basa-basi,
lalu hanyut di meja makan
bertabur tunjangan, fasilitas,
dan tawa yang terdengar
seperti ejekan dari balkon kuasa.
Rakyat datang dengan poster lusuh,
spidol yang hampir kering,
dengan membawa secercah harapan
agar suara kecil mereka tak karam.
Namun yang menyambut
bukan telinga wakil rakyat,
melainkan tameng baja dan derap sepatu
yang menindas denyut demokrasi.
Apa arti kedaulatan
jika ia sekadar slogan di spanduk kampanye?
Apa arti demokrasi
jika ia lebih mesra dengan kawat berduri
daripada kursi dialog untuk rakyat sendiri?
Rakyat hanya ingin bicara,
tapi lidah mereka dipaksa bernegosiasi
dengan pentungan dan sirine.
Aparat, yang dititahkan sebagai pelindung,
menjelma pagar besi,
mengurung langkah rakyat
di tanah air yang mereka rawat dengan keringat.
Diam kian ditekan,
melawan dianggap lawan.
Apakah rakyat kecil harus terus diseret
sebagai penjahat di rumahnya sendiri?
sementara pesta kuasa berlanjut,
dan lagi lagi....
gema aspirasi menyisakan banyak tragedi.
