 |
| Topik Hidayat |
PADANG PARIAMAN, -- Ketua Komisi IV DPRD Padang Pariaman, Topik Hidayat tabik rabo. Sampai ia menghempaskan lembaran kertas draf rancangan yang akan dirapatkan dengan instansi mitranya itu, Senin kemarin.
"Idealnya, tiga bulan menjelang pembahasan anggaran ini, dinas terkait menyerahkan draf rancangan ini. Bukan sejam menjelang rapat, seperti yang terjadi pada yang sudah-sudah," tegas politisi PAN DPRD Padang Pariaman ini.
Menurut anggota dewan dua periode ini, kalau sudah terkait anggaran, pihaknya memang harus tegas dan transparan. "Sebab, ini terkait penggunaan uang rakyat yang dikelola pemerintah daerah," ujar dia.
"Sekarang kembali berulang. TAPD terlambat dalam memberikan bahan yang menjadi panduan kami, dalam mengoreksi dan mengawasi pengelolaan keuangan, sehingga sedikit memancing amarah," ulas Topik Hidayat.
Kata Topik Hidayat, dia menerima amanah rakyat dan memberikan Tupoksi melalui UU, yaitu penganggaran dan pengawasan kinerja pemerintah. Hari ini rapat Banggar dan TAPD terkait, adalah penyempurnaan rancangan Perda pelaksanaan APBD tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Sumatera Barat.
"Saya minta kepala daerah, Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis untuk bisa mengoreksi kinerja anak buahnya. Jangan sampai ulah oknum perangkat daerah ini, merusak harmonisnya hubungan antara eksekutif dan legislatif," katanya tegas.
Pihaknya punya Tupoksi yang diatur undang undang. "Tugas dan fungsi itu wajib kami laksanakan, demi kelancaran program visi dan misi bupati dalam menyejahterakan dan membenahi infrastruktur di Padang Pariaman," ungkapnya.
"Kami di DPRD tidak mau ada kekeliruan yang mungkin berdampak pada hukum. Apalagi tidak mengakomodir aspirasi masyarakat yang kami wakili," sebutnya.
Topik Hidayat minta kepada seluruh pejabat di Padang Pariaman, sudahilah menjilat dan mencari muka.
Karena bupati itu tidak bodoh dalam menyusun formasi perangkat daerah.
Tunjukan saja kinerja, bekerjalah untuk masyarakat. Jabatan akan mencari orang yang pantas memilikinya.
Bagi Topik Hidayat, anggota dewan dari Dapil II Padang Pariaman ini, semua aspirasi masyarakat yang sudah dirangkum dalam Musrembang nagari dan kecamatan, usulan dari bawah, harus terakomodir dengan baik dan benar.
