 |
Padang – Korps PMII Puteri (Kopri) Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Padang berhasil menggelar Sekolah Kader Kopri (SKK) tingkat Sumatera Barat. Kegiatan ini dilaksanakan pada Sabtu, 6 Juli 2025, dan dipusatkan di Balai Diklat Keagamaan (BDK) Padang.
Rangkaian acara dimulai dengan seminar bertajuk “Menyongsong Arah Gerakan Pendidikan Sumatera Barat” yang menghadirkan sejumlah perempuan inspiratif. Tokoh-tokoh yang hadir antara lain Hj. Emma Yohanna, Anggota DPD RI periode 2009–2024; Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, Rektor UIN Imam Bonjol Padang; serta Dr. Dian Puspita Fadly Amran, Ketua TP-PKK Kota Padang. Seminar ini dipandu oleh Muhammad Ilham, M.H., seorang ASN di lingkungan Kementerian Agama Sumatera Barat.
Ketua Kopri PMII Padang, Novita Hidayani, menegaskan bahwa penyelenggaraan SKK merupakan wujud komitmen Kopri dalam memperjuangkan nilai keadilan, perluasan akses pendidikan, serta penguatan kualitas kader perempuan, khususnya di wilayah Sumatera Barat.
“Kami ingin menciptakan ruang-ruang belajar yang kritis, solutif, dan membangun untuk kader perempuan PMII di seluruh Sumatera Barat,” ujar Novita.
Pernyataan senada juga disampaikan oleh Sekretaris Kopri PMII Padang, Aysah. Ia menekankan bahwa Kopri terus berupaya untuk menjadi motor penggerak dalam mendorong kemajuan perempuan lintas sektor.
“Kopri selalu berkomitmen untuk mengambil peran nyata dalam menciptakan dampak sosial yang lebih luas bagi kemajuan perempuan,” tuturnya.
Pelatihan kader ini mencakup 14 materi utama yang dibawakan oleh para praktisi, akademisi, politisi, serta kader PMII dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Materi-materi tersebut mengangkat berbagai tema penting, mulai dari kepemimpinan perempuan, advokasi kebijakan publik, penguatan jejaring gerakan, hingga pemanfaatan teknologi digital dalam ranah gerakan sosial.
Pengurus Cabang PMII Padang berharap bahwa melalui program pendidikan ini akan lahir lebih banyak kader perempuan yang progresif, inklusif, serta mampu menjadi agen perubahan sosial di komunitas masing-masing.
“Kami ingin memastikan bahwa kader-kader perempuan PMII memiliki ruang dan kapasitas untuk turut memimpin perubahan,” tutup Novita.
(rsyd)
