Batam, Sigi24.com--Kepala BPKPD Kota Pariaman Haji Buyung Lapau mengingatkan pengurus Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) tentang potensi besar yang dimilikinya, baik dari sisi keorganisasian maupun dari warganya yang tersebar di seluruh rantau.
“PKDP bukan organisasi kecil tetapi sangat besar dan dikenal memiliki pengaruh secara ekonomi, sosial dan politik. Jika potensi ini dikelola secara tepat, maka akan menghasilkan out put yang sangat luar biasa,” tegas Buyung Lapau, saat mewakili Walikota Pariaman Genius Umar pada pelantikan pengurus DPW PKDP Kepri, DPD PKDP Kota Batam dan DPD PKDP Karimun di Hotel Golden View, Batam, Minggu (19/12).
Menurut HBL, panggilan spesial Haji Buyung Lapau, pengurus PKDP dari tingkat DPP, DPW dan DPD harus melakukan evaluasi dan perencanaan ulang terhadap potensi yang dimilikinya tersebut, supaya potensi itu benar-benar terkelola secara maksimal.
Sebagai contoh, sebut pejabat Pemko Pariaman asal VII Koto Sungai Sarik, Padang Pariaman ini, jumlah warga Minang, termasuk asal Pariaman di Kota Batam saat ini mencapai 25 persen atau sekitar 320 ribu dari total jumlah penduduk Kota Batam 1. 196.000 jiwa (sensus) 2020.
“Jika kita analogikan jumlah warga Batam asal Pariaman sekitar 30 persen dari 320 ribu warga Minang di kota Batam, maka berapa jumlah anggota PKDP yang bisa didudukan di DPRD Batam. Ini sekedar contoh saja,” papar Buyung Lapau.
Namun, realita yang terjadi saat ini, kata mantan Kepala BPKAD Kota Sawahlunto ini, jumlah anggota DPRD yang berasal dari PKDP sangat minim sekali, atau tidak sebanding dengan populasi warga PKDP di Dapil tersebut.
Masih memberikan contoh kasus dalam persoalan politik, Buyung Lapau mengutip penjelasan Ketua DPD PKDP Batam Haji Syahrul, menyebutkan bahwa Dapil Bengkong, Batu Ampar diketahui memiliki setidaknya 6.000 jiwa warga asal Piaman.
“Namun dalam kenyataanya, anggota DPRD Kota Batam yang berasal dari warga Piaman hanya satu orang saja, yakni H. Syahrul sendiri. Lalu kemana suara warga asal Piaman lainnya, baik di Dapil Bengkong atau empat Dapil lain di Kota Batam,” tutur Alumni STIA LAN RI dan Pasca Sarjana UGM ini bertanya.
Dalam pandangan Ajo Boy, demikian panggilan lain Haji Buyung Lapau, dia melihat seperti ada masalah dalam komunikasi dan silaturahmi warga Batam asal Piaman terhadap potensi politik sebagai bonus berorganisasi, terutama bagi anggotanya yang aktif dalam berpartai.
“Kesan yang saya tangkap, PKDP kurang kompak dalam melihat peluang bonus politik dalam berorganisasi. Padahal etnik lain malah banjir kursi DPRD di kota Batam, meski jumlah warganya jauh lebih kecil dibandingkan warga asal Piaman,” sebutnya lagi.
Terkait kondisi miris itu, Buyung Lapau yang mewakili Walikota Pariaman Genius Umar yang terhalang cuaca datang ke acara itu, menambahkan bahwa DPP PKDP perlu membahas masalah ini dalam satu rapat khusus bersama DPW dan DPD PKDP se Indonesia.
Rapat khusus itu, sebut HBL, supaya diketahui penyebab pecahnya suara orang Piaman pada saat Pileg dan sekaligus mengantisipasi masuknya Pileg 2024.
“Saya berharap, setelah saya sampaikan fakta ini di depan DPP DPW dan DPD PKDP Kota Batam dan Karimun akan terjadi perubahan dan pada Pileg 2024 jumlah anggota DPRD Batam dari warga PKDP bisa pula mencapai 16 kursi,” pungkas Buyung Lapau sambil tertawa dan disambut tepuk tangan dari para pengurus dan undangan pelantikan.
Memang Harus Kompak
Wakil Walikota Batam Amsakar Ahmad pada kesempatan yang sama juga menyampaikan pendapat senada dengan Haji Buyung Lapau tentang kekompakan warga Batam asal Piaman.
Menurut Amsakar Ahmad, kekompakan warga asal Piaman di Batam sangat dibutuhkan dalam menunjang kontribusinya terhadap kota tempat tinggalnya sekarang.
“Saya tahu keberadaan warga Batam asal Piaman di sini sangat potensial karena sebagaian besar menguasai sektor ekonomi, khususnya perdagangan dan usaha kecil dan menengah,” sebutnya.
Jika warga PKDP menjadi lebih kompak, tambah Amsakar, maka peranan mereka akan menjadi jauh lebih lagi ke depannya.
“Saya setuju nich dengan pendapat Ajo Buyung Lapau, Kepala BPKPD yang mewakili pak Walikota Pariaman. PKDP memang harus lebih kompak supaya organisasinya bisa menjadi lebih besar,” ujar Amsakar yang terlihat bersemangat membahas masalah PKDP.
PKDP akan Berbenah
Sementara itu, Ketua DPP PKDP Indonesia Haji Refrizal pada kesempatan yang menjelaskan bahwa PKDP akan melakukan pembenahan terhadap jajarannya dari tingkat atas dan bawah sebagai upaya peningkatan kapasitasnya sebagai organisasi kekeluargaan.
Menurut mantan anggota DPR RI asal pemilihan Sumbar ini, DPP PKDP akan melakukan revisi terhadap Anggaran Dasar dan Rumah Tangganya guna memasukan organisasi sayap yang nantinya akan lebih memperkuat posisi PKDP.
Organisasi sayap PKDP itu adalah Gemppar dan Bundo Kanduang (Gondariah). “Kami akan membahas perubahan Anggaran Dasar dan ART itu pada Mubes akan datang, sehingga seluruh stake holder PKDP yang selama ini berada diluar bisa masuk ke dalam PKDP,” katanya.
Selain itu, PKDP juga akan menarik sejumlah organisasi ughang Piaman di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
Program penggabungan stakeholder dan organisasi setara ini merupakan bagian dari langkah rekonsiliasi yang akan ditempuh PKDP.
“Jika program ini berhasil maka pada saat itulah PKDP akan muncul sebagai satu kekuatan dalam bidang sosial dan ekonomi dan diperkirakan akan meraih bonus politik yang lebih besar dari kondisi sebelum dan pada saat ini,” pungkas Refrizal mengakhir.
Sebelumnya Refrizal melantik H. Nurman Muhammad Bur sebagai Ketum DPW PKDP Kepri menggantikan Haji Sukhri Fahrial yang telah memimpin DPW PKDP Kepri sejak dibentuk tujuah tahun lalu. Selanjutnya H Nurman secara berturut turut melantik Pengurus PKDP Batam dan Karimun. Ketua PKDP Batam Haji Syahrul melantik Pengurus DPD Gondariah (Ibu ibu PKDP Batam).
