Parik Malintang, Sigi24.com--Setelah dilaksanakannya Pemilihan Walinagari (Pilwana) serentak, pada 29 nagari di Kabupaten Padang Pariaman pada 31 Oktober 2021 lalu, Bupati Suhatri Bur melantik walinagari terpilih secara serentak untuk masa jabatan 2021-2026, pada Senin (13/12) di Hall Ibu Kota Kabupaten (IKK) di Nagari Parik Malintang, Kecamatan Anam Lingkuang.
Bupati Suhatri Bur mengucapkan selamat kepada walinagari yang telah dilantik dan diambil sumpahnya. Dan ucapan terima kasih kepada semua elemen masyarakat, terutama panitia dan Badan Musyawarah Nagari, yang telah menyukseskan Pilwana.
"Jumlah nagari yang melakukan Pilwana serentak 2021 ini sebanyak 29 nagari yang tersebar pada 14 kecamatan dengan motto “Bakampuang Badunsanak”. Dimana pada kesempatan ini, dilantik sebanyak 28 walinagari, hal ini dikarenakan satu walinagari yaitu Nagari Sunur masa jabatannya masih ada sampai dengan tanggal 22 Desember 2021. Sehingga Walinagari Sunur terpilih masa jabatan 2021-2027 akan dilantik khusus, setelah berakhirnya masa jabatannya," terangnya.
Orang nomor satu di Padang Pariaman ini juga menyebutkan, walinagari ini merupakan perpanjangan tangan bupati dan wakil bupati, dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Hal ini tanpa mengesampingkan unsur lainnya seperti niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya.
"Saya mengajak kepada kita semua, terutama walinagari terpilih beserta jajarannya, untuk bekerja sungguh-sungguh, ikhlas dan rela mengabdikan dirinya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat," harapnya.
Suhatri Bur minta kepada swalinagari agar segera mempersiapkan dokumen perencanaan nagari, sesuai jadwal yaitu RPJM nagari paling lambat akhir Maret 2022 (tiga bulan setelah pelantikan). Terkait dengan penyusunan dokumen RPJM nagari, hal yang harus menjadi perhatian walinagari.
Yakninya keseimbangan antara kegiatan pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan fisik, pengembangan ekonomi produktif melalui penetapan dan pengembangan produk unggulan nagari (one village one product), pembentukan Bumnag dan pengembangan usaha Bumnag untuk mendukung pengembangan produk unggulan nagari, kegiatan produktif yang berdampak pada peningkatan pendapatan asli nagari, yang dalam jangka panjang berdampak pada kemandirian nagari dalam sektor keuangan, serta optimalisasi semua potensi. Baik SDM maupun SDA. Termasuk pemanfaatan potensi perantau pada masing-masing nagari.
Ia juga berpesan kepada istri walinagari sebagai pendamping, perannya sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab walinagari. Tinta emas sejarah telah mencatat, bahwa dibalik keberhasilan pemimpin besar ada perempuan-perempuan tangguh yang menyokong dan menompang keberhasilan pemimpin tersebut.
"Selanjutnya, mengingat kita masih dalam masa pandemi Covid-19, PR terbesar kita saat ini adalah mengejar target vaksinasi. Harapan saya kepada kita semua, khususnya walinagari yang baru dilantik, bersama-sama, bahu membahu dan saling mendukung untuk mengajak masyarakat atau kelompok sasaran yang belum divaksin, agar dapat segera dilakukan vaksinasi," harapnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumbar Anasrul mengatakan, sebagai walinagari banyak yang harus dilakukan, diantaranya penguatan dari segi keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bahwa Desa di Jawa, Kampong di Aceh dan Nagari di Sumatera Barat diberikan Dana Desa melalui APBN yang sekarang besarannya sudah mencapai Rp1 milliar lebih per nagari.
"Untuk itu, perlu kami sampaikan beberapa hal. Yakninya walinagari selalu memperhatikan regulasi yang ada dan jangan mengambil kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga akan terhindar dari masalah hukum, karena kita dengar banyaknya di tempat lain yang terjerat dengan masalah hukum," ungkapnya.
Agar tercipta kesuksesan dan kelancaran kerja, katanya, lakukan pendekatan dan hubungan yang baik dengan Badan Permusyaratan Nagari (Bamus) dan kelembagaan seperti LPM, Karang Taruna, kelembagaan adat, PKK, kelompok masyarakat. Sebab kelembagaan inilah nantinya yang akan menjadi mitra kerjasama dalam membantu tugas-tugas. Baik dalam membuat regulasi, peraturan nagari dan kebijakan lainnya dalam pelaksanaan pembangunan.
Ia berharap, agar selalu membina dan menjalin hubungan yang baik dengan OPD di tingkat kabupaten dan provinsi juga membina hubungan dengan kepala daerah. Sebagai aparatur pemerintahan terdepan, hendaknya dapat memperlihatkan suri tauladan yang baik kepada masyarakat.
"Pada segi SDM, saat ini walinagari tidak bisa lagi menjadikan faktor penghambat kemajuan. Sebab walinagari, perangkat serta kelembagaan masyarakat secara berkala telah dilakukan penguatan dan pembekalan di segala bidang," kata dia.
Seperti, katanya, bidang administrasi pemerintahan, sistem keuangan, pelaporan dan akuntabilitas, ditambah lagi di tengah masyarakat telah ada tim Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) dan Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI), yang mana memiliki tugas pokok untuk mendampingi nagari dalam penyelengarakan pemerintahan.
Kerjasama an pengembangan Bumnag dan pembangunan berskala lokal. Mereka dapat mendukung kinerja walinagari. Sehingga apa yang telah direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menenggah Nagari (RPJMN) nantinya, dapat tercapai demi kemajuan pembangunan. (prokopim)
