![]() |
Oleh: Prof. Dr. H. Duski Samad, M.Ag.
Ketua FKUB Provinsi Sumatera Barat Wakil Ketua Asosiasi FKUB Indonesia
I. Pendahuluan: Kerukunan dan Problem Komunikasi Antarbudaya
Kerukunan umat beragama tidak hanya ditentukan oleh kesamaan kepentingan, kepatuhan terhadap regulasi, atau intensitas pertemuan antartokoh agama. Kerukunan juga sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi antarbudaya (KAB), yaitu kemampuan individu dan kelompok yang berbeda latar belakang agama, etnis, adat, bahasa, dan nilai untuk saling memahami serta membangun hubungan sosial yang bermartabat.
Dalam perspektif komunikasi antarbudaya, terdapat tiga konsep penting yang dapat digunakan untuk menganalisis akar hambatan kerukunan, yakni etnosentrisme, disorientasi, dan diskriminasi.
Ketiganya mempunyai hubungan konseptual dengan enam bibit hambatan kerukunan yang telah diidentifikasi sebelumnya: sentimen penyiaran agama yang eksklusif, kebanggaan budaya berbasis agama, dominasi demografis, ketimpangan ekonomi, mobilisasi identitas dalam politik, dan lemahnya pengendalian etika media sosial.
Ketiga konsep tersebut tidak selalu muncul secara berurutan, tetapi dapat saling memperkuat dan membentuk hambatan komunikasi, ketidakpercayaan, serta konflik sosial.
II. Tiga Faktor Penghambat Komunikasi Antarbudaya
1. Etnosentrisme: Ketika Identitas Sendiri Menjadi Ukuran Kebenaran Sosial
Etnosentrisme merupakan kecenderungan individu atau kelompok untuk menilai kebudayaan, tradisi, dan perilaku kelompok lain berdasarkan standar kebudayaannya sendiri.
William Graham Sumner (1906) memperkenalkan konsep etnosentrisme untuk menjelaskan kecenderungan manusia menempatkan kelompok sendiri (in-group) sebagai pusat penilaian terhadap kelompok lain (out-group).
Dalam kehidupan beragama, etnosentrisme dapat muncul ketika identitas agama dan budaya sendiri dianggap bukan hanya sebagai keyakinan yang benar bagi pemeluknya, melainkan juga sebagai satu-satunya ukuran kelayakan sosial bagi seluruh masyarakat.
Di sinilah pentingnya membedakan keyakinan teologis yang eksklusif dengan perilaku sosial yang diskriminatif. Setiap pemeluk agama berhak meyakini kebenaran agamanya. Namun, keyakinan tersebut tidak membenarkan penolakan terhadap hak dasar orang lain.
Dalam masyarakat Minangkabau, falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah merupakan identitas kultural yang harus dihormati. Akan tetapi, kebanggaan identitas perlu disertai kesadaran bahwa masyarakat Sumatera Barat juga dihuni warga negara dengan latar belakang agama dan budaya yang beragam.
Etnosentrisme dapat memperkuat tiga hambatan kerukunan: sentimen terhadap aktivitas dakwah agama lain, kebanggaan budaya yang berubah menjadi superioritas kelompok, serta penggunaan jumlah mayoritas sebagai ukuran legitimasi sosial.
Solusi: Mengembangkan pendidikan multikultural, dialog lintas agama, dan pemahaman bahwa kebanggaan identitas tidak harus menghasilkan penolakan terhadap identitas lain.
Kearifan Minangkabau duduak samo randah, tagak samo tinggi dapat menjadi etika komunikasi yang mengakui kesetaraan martabat manusia tanpa menghapus perbedaan keyakinan.
2. Disorientasi: Ketika Masyarakat Kehilangan Arah dalam Mengelola Perbedaan
Dalam konteks komunikasi antarbudaya, disorientasi dapat dipahami sebagai keadaan kebingungan atau kehilangan orientasi ketika seseorang menghadapi sistem nilai, kebiasaan, simbol, dan pola komunikasi yang berbeda dari lingkungan asalnya.
Konsep ini berdekatan dengan pembahasan culture shock atau gegar budaya, meskipun keduanya tidak sepenuhnya identik.
Disorientasi menjadi hambatan kerukunan ketika masyarakat tidak mampu membedakan antara persoalan teologis, persoalan budaya, hak konstitusional, dan kepentingan politik atau ekonomi.
Sebagai contoh, kebutuhan sekelompok pekerja berbeda agama untuk memperoleh fasilitas ibadah dapat ditafsirkan sebagai ancaman terhadap identitas masyarakat setempat. Sebaliknya, sensitivitas budaya masyarakat lokal dapat dipahami secara keliru sebagai penolakan terhadap seluruh keberadaan kelompok pendatang.
Kegagalan memahami konteks masing-masing dapat menimbulkan kecurigaan.
Disorientasi juga muncul dalam ruang digital. Masyarakat menerima informasi keagamaan secara cepat, tetapi sering kehilangan kemampuan membedakan fakta, opini, propaganda, dan provokasi.
Dalam kontestasi politik, disorientasi terjadi ketika loyalitas terhadap agama dicampuradukkan dengan dukungan terhadap kandidat atau kelompok politik tertentu.
Akibatnya, perbedaan pilihan politik dapat berubah menjadi sentimen keagamaan.
Solusi: Mengembangkan literasi agama, budaya, konstitusi, dan digital secara terpadu. FKUB perlu menjadi pusat orientasi sosial yang membantu masyarakat memahami perbedaan antara hak beragama, norma adat, ketertiban umum, dan kepentingan politik.
Prinsip tabayun dalam QS. Al-Hujurat ayat 6 relevan sebagai landasan etika dalam menghadapi disorientasi informasi.
3. Diskriminasi: Ketika Prasangka Berubah Menjadi Ketidakadilan
Diskriminasi merupakan perlakuan berbeda yang merugikan individu atau kelompok berdasarkan identitas tertentu, termasuk agama, etnis, atau latar belakang budaya, tanpa alasan objektif yang dapat dibenarkan.
Jika etnosentrisme terutama berkaitan dengan cara pandang dan penilaian, diskriminasi berkaitan dengan tindakan, kebijakan, atau praktik yang menghasilkan ketidaksetaraan.
Diskriminasi dapat berlangsung dalam tiga bentuk.
Pertama, diskriminasi interpersonal, seperti penghinaan, pengucilan, dan penolakan berinteraksi karena perbedaan agama.
Kedua, diskriminasi institusional, ketika prosedur atau praktik suatu lembaga menghasilkan perlakuan yang tidak setara.
Ketiga, diskriminasi struktural, ketika ketimpangan sosial dan ekonomi secara sistematis membatasi kesempatan kelompok tertentu.
Dalam kehidupan beragama, diskriminasi dapat terlihat melalui hambatan yang tidak sah terhadap pelaksanaan ibadah, ketidakadilan dalam pelayanan publik, atau pembatasan akses ekonomi karena identitas agama.
Diskriminasi juga dapat terjadi terhadap kelompok mayoritas maupun minoritas, bergantung pada relasi kekuasaan dan konteks sosialnya.
Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama dan perlindungan dari perlakuan diskriminatif melalui Pasal 28E, 28I, dan 29 UUD 1945.
Solusi: Memperkuat perlindungan hukum, transparansi pelayanan publik, mekanisme pengaduan, serta mediasi yang tidak mengorbankan hak dasar warga negara.
FKUB harus mampu membedakan antara penyelesaian konflik melalui musyawarah dan pembenaran terhadap diskriminasi atas nama kesepakatan sosial.
III. Analisis Integratif: Hubungan Tiga Faktor KAB dengan Enam Barrier Kerukunan
Ketiga faktor komunikasi antarbudaya dapat digunakan sebagai kerangka analitis untuk membaca enam hambatan kerukunan.
| Bibit hambatan kerukunan | Faktor KAB yang berkaitan | Arah solusi |
| Sentimen misionaris dan mubaligh eksklusif | Etnosentrisme dan disorientasi | Etika penyiaran agama dan dialog teologis-sosial |
| Kebanggaan budaya berbasis agama | Etnosentrisme | Kearifan lokal yang inklusif |
| Dominasi demografi agama | Etnosentrisme dan diskriminasi | Kesetaraan hak dan tanggung jawab kewargaan |
| Ketimpangan akses ekonomi | Diskriminasi struktural | Keadilan distribusi dan pemberdayaan bersama |
| Mobilisasi identitas dalam politik | Disorientasi dan diskriminasi | Literasi politik dan perlindungan hak politik |
| Media sosial tanpa kendali etika | Disorientasi dan etnosentrisme | Literasi digital, tabayun, dan klarifikasi cepat |
Matriks tersebut menunjukkan bahwa hambatan kerukunan mempunyai dimensi psikologis, komunikatif, sosial, dan struktural.
Etnosentrisme dapat menjadi sumber prasangka. Disorientasi dapat memperbesar kesalahpahaman. Diskriminasi dapat mengubah prasangka dan ketimpangan menjadi pengalaman ketidakadilan yang nyata.
Namun, tidak setiap etnosentrisme otomatis menghasilkan diskriminasi. Faktor kepemimpinan, regulasi, pendidikan, kondisi ekonomi, dan kualitas interaksi sosial turut menentukan apakah perbedaan berkembang menjadi konflik atau justru kerja sama.
IV. Model Transformasi: Dari Tiga Barrier Menuju Tiga Pilar Harmoni
MODEL 3B → 3H
Transformasi hambatan komunikasi antarbudaya menuju harmoni sosial
ETNOSENTRISME
Barrier
Kesetaraan martabat
Dialog dan empati budaya
DISORIENTASI
Barrier
Kejelasan orientasi
Literasi dan tabayun
DISKRIMINASI
Barrier
Keadilan sosial
Perlindungan hak dan kebijakan adil
HARMONI BERKEADILAN
Saling percaya • Kesetaraan hak • Kolaborasi sosial
Model ini mengandung tiga agenda perubahan.
Pertama, transformasi cara pandang. Dari etnosentrisme menuju penghargaan terhadap martabat manusia yang berbeda agama dan budaya.
Kedua, transformasi cara memahami. Dari disorientasi menuju literasi, komunikasi empatik, dan kemampuan mengelola perbedaan secara rasional.
Ketiga, transformasi tindakan dan kebijakan. Dari diskriminasi menuju keadilan, kesetaraan pelayanan, dan perlindungan konstitusional.
Ketiga transformasi tersebut harus berjalan bersama. Pendidikan toleransi tidak akan cukup jika diskriminasi struktural masih berlangsung. Sebaliknya, regulasi yang baik juga tidak otomatis menghasilkan harmoni apabila prasangka dan kesalahpahaman terus dipelihara.
V. Rekomendasi untuk KONAS IX FKUB di Kupang
Konferensi Nasional IX FKUB se-Indonesia pada 16–18 November 2026 dapat menjadi momentum untuk mengembangkan pendekatan kerukunan berbasis komunikasi antarbudaya dan keadilan sosial.
FKUB perlu memperkuat tiga kapasitas kelembagaan: kemampuan mendeteksi prasangka etnosentris, kemampuan memulihkan orientasi masyarakat ketika terjadi kesalahpahaman sosial, dan kemampuan mengidentifikasi serta mendorong penyelesaian praktik diskriminasi.
Untuk itu, diperlukan pelatihan komunikasi antarbudaya bagi pengurus FKUB, pemetaan persoalan kerukunan berbasis data, penguatan kerja sama tokoh agama dan adat, serta mekanisme respons cepat terhadap provokasi digital.
Pemerintah juga perlu memastikan keberlanjutan dukungan kelembagaan dan pembiayaan FKUB agar tugas pencegahan konflik tidak bergantung semata pada kegiatan seremonial.
Di Sumatera Barat, model tersebut dapat dikembangkan melalui pendekatan tungku tigo sajarangan dengan melibatkan unsur pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat lintas budaya.
VI. Penutup:
Kerukunan sebagai Kecerdasan Antarbudaya
Kerukunan sejati membutuhkan lebih dari sekadar toleransi pasif. Kerukunan menuntut kecerdasan antarbudaya, kematangan spiritual, keadilan sosial, dan keberanian melindungi hak setiap warga negara.
Etnosentrisme mengingatkan bahwa manusia dapat terjebak dalam superioritas identitasnya. Disorientasi memperlihatkan bahwa kegagalan memahami perbedaan dapat menghasilkan ketakutan dan kecurigaan. Diskriminasi menunjukkan bahwa prasangka yang tidak dikendalikan dapat berubah menjadi ketidakadilan.
Karena itu, membangun kerukunan berarti melakukan tiga pekerjaan besar sekaligus: mendidik cara berpikir, memperbaiki cara berkomunikasi, dan menegakkan keadilan dalam tindakan.
Kerukunan tidak berarti semua orang harus mempunyai keyakinan yang sama. Kerukunan berarti setiap orang dapat menjalankan keyakinannya dengan aman, menghormati hak sesama, dan bekerja sama membangun kehidupan bersama.
Etnosentrisme dijawab dengan empati. Disorientasi dijawab dengan literasi. Diskriminasi dijawab dengan keadilan.
Inilah fondasi kerukunan transformatif: bukan sekadar tidak berkonflik, melainkan hidup dalam kepercayaan, penghormatan, dan keadilan. Padang, 15 November 2026
Rujukan Teoretis
* Sumner, W. G. (1906). Folkways. Ginn & Company.
* Allport, G. W. (1954). The Nature of Prejudice. Addison-Wesley.
* Oberg, K. (1960). Cultural Shock: Adjustment to New Cultural Environments. Practical Anthropology, 7(4), 177–182.
* Gudykunst, W. B. (2005). Theorizing About Intercultural Communication. Sage Publications.
* Galtung, J. (1969). Violence, Peace, and Peace Research. Journal of Peace Research, 6(3), 167–191.
* Ting-Toomey, S., & Chung, L. C. (2012). Understanding Intercultural Communication (2nd ed.). Oxford University Press.

