![]() |
Oleh: Prof. Dr. H. Duski Samad, M.Ag.
Guru Besar UIN Imam Bonjol Padang
Ketua FKUB Provinsi Sumatera Barat dan Wakil Ketua Asosiasi FKUB Indonesia
Moderasi Beragama Milik Semua Umat
Moderasi beragama bukanlah ajaran yang hanya ditujukan kepada umat Islam, melainkan pendekatan keberagamaan yang berlaku bagi seluruh pemeluk agama. Muslim, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan penganut kepercayaan memiliki tanggung jawab moral yang sama untuk membangun kehidupan damai, adil, dan bermartabat.
Moderasi beragama tidak bermaksud memoderasi kebenaran ajaran agama, mengurangi keyakinan, atau mencampuradukkan teologi. Yang dimoderasi adalah cara pandang, sikap, dan perilaku manusia dalam mengamalkan agama ketika berhadapan dengan pemeluk agama lain.
Dalam kerangka kebangsaan Indonesia, moderasi beragama merupakan jalan tengah antara eksklusivisme sosial yang menolak perbedaan dan relativisme yang mengabaikan identitas keyakinan. Setiap umat berhak meyakini kebenaran agamanya, tetapi tidak berhak memaksakan keyakinan tersebut atau merendahkan martabat pemeluk agama lain.
Kerukunan merupakan wujud sosial dari moderasi beragama. Jika moderasi merupakan cara berpikir dan bersikap, kerukunan adalah kualitas hubungan yang dibangun melalui sikap tersebut. Adapun harmoni bangsa merupakan keadaan ketika kemajemukan dapat dikelola melalui keadilan, kepercayaan, kerja sama, dan penghormatan terhadap hak setiap warga negara.
Landasan Teologis Lintas Agama
Setiap agama mempunyai sumber ajaran yang dapat menjadi landasan etis bagi kerukunan, meskipun memiliki doktrin, tradisi, dan cara penafsiran yang berbeda.
Dalam Islam, QS. Al-Baqarah [2]: 143 mengajarkan prinsip umat pertengahan, QS. Al-Mumtahanah [60]: 8 menegaskan kebaikan dan keadilan terhadap pihak yang hidup damai, sedangkan QS. Al-Hujurat [49]: 13 mengajarkan saling mengenal dalam kemajemukan. QS. Al-Kafirun [109]: 6 menegaskan perbedaan keyakinan, sementara QS. Al-Hajj [22]: 40 menyebut perlindungan berbagai tempat ibadah.
Dalam Kekristenan, ajaran kasih kepada sesama dalam Matius 22:39 dan panggilan menjadi pembawa damai dalam Matius 5:9 memberikan dasar moral bagi penghormatan terhadap manusia. Dalam tradisi Katolik, Konsili Vatikan II melalui Nostra Aetate menegaskan pentingnya penghormatan dan dialog dengan pemeluk agama lain.
Dalam Hindu, prinsip Tat Twam Asi menumbuhkan kesadaran untuk memperlakukan sesama dengan empati, sedangkan Vasudhaiva Kutumbakam memandang dunia sebagai satu keluarga besar.
Dalam Buddha, ajaran mettā atau cinta kasih universal dan karuṇā atau belas kasih mengarahkan manusia untuk menghindari kebencian dan penderitaan. Dhammapada 5 menegaskan bahwa kebencian tidak dapat diakhiri dengan kebencian.
Dalam Konghucu, prinsip ren atau kemanusiaan dan shu atau tenggang rasa menegaskan pentingnya memperlakukan orang lain sebagaimana seseorang menghendaki dirinya diperlakukan.
Kesamaan nilai etis tersebut tidak berarti semua agama mempunyai teologi yang sama. Justru dalam perbedaan teologis itulah terdapat ruang perjumpaan moral untuk membangun kehidupan bersama.
Pancasila sebagai Rumah Bersama
Indonesia bukan negara yang dibangun atas keseragaman agama, melainkan negara kebangsaan yang mengakui Ketuhanan Yang Maha Esa serta menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Pancasila merupakan konsensus nasional yang mempertemukan berbagai komunitas agama dalam satu kehidupan politik dan kewarganegaraan. Bagi umat Islam, kesetiaan terhadap kesepakatan dapat dikaitkan dengan prinsip pemenuhan perjanjian dalam QS. At-Taubah [9]: 4. Bagi seluruh umat beragama, komitmen kebangsaan juga memperoleh dasar dari nilai moral masing-masing tradisi dan tanggung jawab konstitusional sebagai warga negara.
Karena itu, kesetiaan terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika bukan monopoli agama tertentu. Semua umat merupakan pemilik sah rumah kebangsaan Indonesia.
Tiga Penghambat Kerukunan
Dalam sosiologi agama dan komunikasi antarbudaya, terdapat tiga persoalan yang dapat menghambat terwujudnya harmoni bangsa.
Pertama, etnosentrisme dan eksklusivisme sosial. Sikap ini muncul ketika seseorang menilai kelompok lain semata-mata menggunakan ukuran kelompoknya sendiri. Etnosentrisme dapat melahirkan prasangka, stereotip, kecurigaan, dan penolakan terhadap perbedaan. Solusinya adalah mengembangkan empati, dialog, literasi lintas agama, dan kecerdasan antarbudaya.
Kedua, disorientasi kerukunan. Kerukunan sering dipersempit menjadi kegiatan seremonial, pertemuan tokoh, atau sekadar tidak adanya konflik terbuka. Padahal, masyarakat dapat terlihat tenang tetapi menyimpan ketidakpercayaan dan ketidakadilan. Kerukunan harus diarahkan kepada kerja sama kemanusiaan, solidaritas sosial, dan kemaslahatan bersama.
Ketiga, diskriminasi keagamaan. Diskriminasi terjadi ketika seseorang atau kelompok memperoleh perlakuan berbeda secara tidak adil karena identitas agama atau keyakinannya. Persoalan ini dapat muncul dalam pelayanan publik, kehidupan sosial, maupun pemenuhan hak beribadah. Pencegahannya membutuhkan kepastian hukum, dialog, dan perlindungan hak konstitusional yang setara.
Ketiga persoalan tersebut dapat muncul dalam komunitas agama mana pun. Karena itu, pembinaan moderasi tidak boleh hanya diarahkan kepada kelompok mayoritas atau minoritas, melainkan harus menjadi tanggung jawab seluruh umat.
Mayoritas Mengayomi, Minoritas Menghargai
Prinsip mayoritas mengayomi dan minoritas menghargai merupakan etika sosial untuk menjaga hubungan yang sehat dalam masyarakat majemuk.
Mayoritas diharapkan menggunakan pengaruh sosialnya untuk melindungi, bukan mendominasi. Minoritas diharapkan menghormati kehidupan bersama, adat, dan ketertiban umum tanpa kehilangan hak serta identitasnya.
Namun, prinsip tersebut tidak boleh dimaknai sebagai perbedaan derajat kewarganegaraan. Hak beragama dan beribadah tidak ditentukan oleh jumlah penganut agama, melainkan dijamin oleh konstitusi.
Kerukunan yang berkeadilan menuntut tanggung jawab timbal balik, sedangkan negara wajib memberikan perlindungan yang setara kepada semua warga.
FKUB dan Transformasi Harmoni Bangsa
Forum Kerukunan Umat Beragama merupakan ruang strategis untuk mempertemukan tokoh lintas agama, membangun komunikasi, mencegah konflik, dan memperkuat kerja sama sosial.
Ke depan, FKUB perlu bergerak dari pendekatan seremonial menuju kerukunan substantif. Dialog lintas agama harus menjangkau generasi muda, komunitas digital, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan masyarakat akar rumput.
Moderasi beragama perlu dikembangkan melalui empat orientasi bersama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, penolakan terhadap kekerasan, dan penghormatan terhadap budaya lokal sepanjang sejalan dengan hak asasi manusia serta konstitusi.
Harmoni bangsa tidak mungkin dibangun hanya oleh satu agama. Ia merupakan hasil kesadaran kolektif seluruh umat untuk menjadikan agama sebagai kekuatan moral yang mempersatukan, bukan instrumen yang mempertajam perpecahan.
Moderasi beragama adalah tanggung jawab semua umat, kerukunan adalah kebutuhan bersama, keadilan adalah fondasi, dan harmoni bangsa adalah tujuan nasional.
Indonesia tidak membutuhkan penyeragaman iman untuk menjadi bangsa yang bersatu. Indonesia membutuhkan umat beragama yang teguh dalam keyakinan, dewasa dalam perbedaan, adil dalam tindakan, dan bersaudara dalam kemanusiaan.
Padang, 15 November 2026.

