 |
Oleh: Prof. Dr. H. Duski Samad, M.Ag.
Ketua Dewan Pertimbangan MUI Kota Padang 2021–2026
Musda MUI:
Menjaga Marwah dan Amanah Keulamaan
Musyawarah Daerah (Musda) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padang yang dijadwalkan berlangsung pada Ahad, 8 November 2026, merupakan keharusan organisasi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Namun, Musda tidak boleh dipahami sebatas pergantian kepengurusan, penyampaian laporan pertanggungjawaban, dan pemilihan ketua baru.
Musda MUI adalah momentum pertanggungjawaban moral, intelektual, spiritual, dan sosial para ulama kepada umat. Di sinilah amanah keulamaan diuji, marwah organisasi dipertaruhkan, dan arah pengabdian MUI untuk masa depan ditentukan.
MUI adalah majelis para ulama yang mengemban warisan kenabian (waratsatul anbiya'). Rasulullah SAW bersabda:
إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ
"Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi." (HR. Abu Dawud dan al-Tirmidzi).
Sebagai majelis pewaris tugas kenabian, Musda MUI semestinya berlangsung dalam suasana penuh adab, adat, dan marwah keulamaan. Perbedaan pandangan adalah keniscayaan musyawarah, tetapi tidak boleh berubah menjadi perseteruan, perebutan pengaruh, apalagi merendahkan kehormatan sesama ulama.
Di Minangkabau, ulama memiliki kedudukan terhormat dalam kehidupan masyarakat. Nilai adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah menempatkan ilmu, akhlak, dan kebijaksanaan sebagai landasan kepemimpinan sosial. Karena itu, Musda MUI harus menjadi teladan bermusyawarah secara santun, bermartabat, dan berorientasi pada kemaslahatan.
Ulama dan Umara: Dua Pilar Kebaikan Masyarakat
Dalam khazanah nasihat keislaman dikenal ungkapan:
صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي إِذَا صَلَحَا صَلَحَ النَّاسُ، وَإِذَا فَسَدَا فَسَدَ النَّاسُ: الْعُلَمَاءُ وَالْأُمَرَاءُ
"Dua golongan dari umatku, apabila keduanya baik, baiklah manusia; apabila keduanya rusak, rusaklah manusia, yaitu ulama dan umara."
Ungkapan ini mengandung pesan moral yang kuat, meskipun riwayatnya sebagai hadis Nabi dinilai lemah oleh sejumlah ahli hadis. Substansinya mengingatkan bahwa kualitas kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh integritas ulama dan pemegang kekuasaan.
Ulama bertugas menjaga nilai, membimbing akhlak, dan memberikan panduan keagamaan. Umara bertanggung jawab menghadirkan kebijakan, pelayanan, dan kesejahteraan masyarakat. Keduanya harus membangun hubungan saling menguatkan tanpa menghilangkan independensi masing-masing.
MUI tidak boleh menjadi lembaga yang hanya hadir dalam acara seremonial pemerintah. Sebaliknya, MUI harus menjadi mitra strategis yang mampu memberikan pertimbangan keagamaan, nasihat kebijakan, kritik konstruktif, dan solusi terhadap persoalan umat.
MUI sebagai Shadiqul Hukumah dan Khadimul Ummah
Dua khittah pengabdian MUI yang harus terus diteguhkan adalah shadiqul hukumah, sahabat dan mitra pemerintah, serta khadimul ummah, pelayan umat.
Sebagai shadiqul hukumah, MUI mendukung kebijakan pemerintah yang membawa kemaslahatan, sekaligus menyampaikan koreksi apabila terdapat kebijakan yang kurang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai kehidupan umat.
Sebagai khadimul ummah, MUI harus hadir di tengah masyarakat, memahami persoalan pendidikan, keluarga, ekonomi, moral generasi muda, kehidupan keagamaan, dan perubahan sosial.
Kedua fungsi ini tidak boleh dipertentangkan. Kemitraan dengan pemerintah justru harus memperkuat pelayanan kepada umat, bukan melemahkan independensi ulama.
Smart Surau: Program Strategis yang Harus Dikawal MUI
Dalam konteks Kota Padang, kepemimpinan Wali Kota Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir menghadirkan program unggulan Smart Surau sebagai salah satu agenda penguatan kehidupan keagamaan, pendidikan karakter, dan pembinaan generasi muda berbasis masjid dan surau.
Program Smart Surau harus dipahami lebih luas daripada digitalisasi kegiatan keagamaan atau peningkatan fasilitas masjid. Smart Surau merupakan gerakan menghidupkan kembali fungsi surau sebagai pusat pendidikan Islam, pembinaan akhlak, literasi Al-Qur'an, penguatan ibadah, dan pemberdayaan masyarakat.
Surau dalam sejarah Minangkabau bukan sekadar tempat salat. Surau adalah pusat pendidikan, tempat pembentukan karakter, pembinaan kepemimpinan, pengembangan ilmu agama, dan pewarisan nilai adat yang bersendikan syarak.
Karena itu, MUI Kota Padang mesti berada pada garda terdepan dalam mengawal, memberikan arah keilmuan, memperkuat substansi keagamaan, dan memastikan keberlanjutan Smart Surau.
Keterlibatan MUI tidak cukup hanya dengan memberikan legitimasi keagamaan. MUI harus hadir dalam penyusunan kurikulum, pembinaan guru surau, penguatan kompetensi imam dan khatib, serta pengawasan mutu pendidikan keagamaan.
Smart Surau harus melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, matang secara spiritual, santun dalam berakhlak, dan memiliki kepedulian sosial.
Afirmasi Pesantren dan Pendidikan Islam
Program Smart Surau juga perlu disinergikan dengan kebijakan afirmasi terhadap pesantren, madrasah, Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha (MDTW), serta lembaga pendidikan Islam lainnya.
Pesantren dan madrasah diniyah memiliki pengalaman panjang dalam pendidikan karakter, pembinaan ibadah, penguasaan kitab-kitab keislaman, serta kaderisasi ulama. Pengalaman tersebut merupakan modal besar bagi penguatan Smart Surau.
MUI dapat berperan sebagai penghubung antara pemerintah, pesantren, guru agama, pengurus masjid, organisasi Islam, dan masyarakat.
Afirmasi pendidikan Islam harus diwujudkan melalui peningkatan kompetensi pendidik, dukungan sarana pembelajaran, penguatan kesejahteraan guru, serta kesempatan yang adil bagi lembaga pendidikan Islam untuk berkembang.
Jangan sampai Smart Surau berkembang sebagai program baru yang justru mengabaikan lembaga pendidikan Islam yang telah lama mengabdi kepada masyarakat.
Smart Surau harus memperkuat pesantren dan madrasah diniyah, bukan menggantikan atau melemahkan perannya.
Musda MUI dan Agenda Keulamaan Masa Depan
Musda MUI Kota Padang 8 November 2026 hendaknya menghasilkan kepemimpinan yang berilmu, berintegritas, independen, dan mampu bekerja sama dengan berbagai pihak.
Kepengurusan MUI ke depan harus memiliki keberanian moral, kecakapan intelektual, dan kemampuan menggerakkan potensi ulama dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
MUI perlu menempatkan Smart Surau, afirmasi pesantren, penguatan pendidikan Islam, pembinaan akhlak generasi muda, serta pemberdayaan umat sebagai agenda prioritas kelembagaan.
Keberhasilan MUI tidak hanya diukur dari banyaknya fatwa, rapat, dan kegiatan seremonial, tetapi juga dari seberapa besar kehadirannya dirasakan umat dan seberapa nyata kontribusinya terhadap perbaikan kehidupan masyarakat.
Musda harus menjadi momentum konsolidasi keulamaan, bukan sekadar kompetisi kepengurusan.
Pada akhirnya, MUI yang bermarwah adalah MUI yang mampu menjaga keseimbangan antara independensi ulama, kemitraan pemerintah, dan pelayanan kepada umat.
Smart Surau adalah peluang strategis untuk membangkitkan kembali peradaban surau Minangkabau. MUI Kota Padang harus menjadi pengawal nilai, penjaga mutu, dan penggerak utama kebangkitan tersebut.
Ulama yang kuat, pemerintah yang berpihak pada kemaslahatan, dan masyarakat yang berdaya merupakan tiga kekuatan yang dapat membawa Kota Padang menuju kehidupan yang religius, berilmu, berakhlak, dan sejahtera.
Padang, 7 November 2026.
