 |
Oleh: Prof. Dr. H. Duski Samad, M.Ag.
Ketua FKUB Provinsi Sumatera Barat dan Wakil Ketua Asosiasi FKUB Nasional
Kerukunan sebagai Kekuatan Bela Bangsa
Konferensi Nasional (KONAS) IX Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) se-Indonesia yang akan berlangsung pada 16–18 November 2026 di Kupang, Nusa Tenggara Timur, merupakan momentum strategis untuk meneguhkan kembali kerukunan sebagai kekuatan moral kebangsaan. Di tengah perubahan sosial, polarisasi identitas, disrupsi informasi digital, dan melemahnya kepercayaan sosial, bangsa Indonesia membutuhkan restorasi harmoni yang lebih nyata dan berkelanjutan.
Restorasi harmoni bukan sekadar mengembalikan keadaan masyarakat agar tidak berkonflik, melainkan membangun kembali kepercayaan, memperkuat solidaritas, dan memastikan seluruh warga negara memperoleh perlindungan yang adil. Kerukunan harus bergerak dari toleransi pasif menuju kolaborasi aktif, dari sekadar hidup berdampingan menuju kesediaan saling menjaga.
Semangat Rukun untuk Bela Bangsa menjadi penting karena ketahanan nasional tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, ekonomi, dan politik, tetapi juga oleh kualitas hubungan antarmasyarakat. Bangsa yang kehilangan kepercayaan sosial akan mudah terpecah meskipun memiliki sumber daya yang besar.
Landasan Teologis Relasi Antariman
Al-Qur'an melalui Surah Al-Hajj ayat 40 memberikan landasan penting mengenai perlindungan kehidupan beragama. Ayat tersebut menyebut biara, gereja, tempat ibadah Yahudi, dan masjid sebagai rumah-rumah ibadah yang dapat mengalami kehancuran apabila penindasan tidak dicegah.
Pesan moralnya sangat relevan bagi kehidupan Indonesia yang majemuk. Perlindungan terhadap tempat ibadah dan kebebasan beragama merupakan tanggung jawab bersama. Membela hak umat lain untuk beribadah bukan berarti mencampuradukkan akidah, melainkan menegakkan keadilan dan menjaga martabat kemanusiaan.
Nilai serupa ditemukan dalam norma kitab suci berbagai agama. Islam mengajarkan keadilan, kebajikan, dan saling mengenal. Tradisi Kristen dan Katolik menekankan kasih kepada sesama serta perdamaian. Hindu mengajarkan ahimsa dan penghormatan terhadap kehidupan. Buddha menegaskan bahwa kebencian tidak dapat diakhiri dengan kebencian. Khonghucu mengajarkan prinsip timbal balik dan penghormatan terhadap sesama.
Perbedaan teologis tetap dihormati, tetapi nilai kemanusiaan menjadi titik temu. Relasi antariman tidak menuntut penyeragaman keyakinan. Sebaliknya, setiap umat diajak menghadirkan ajaran terbaik agamanya dalam kehidupan kebangsaan.
Pesantren dan Kearifan Lokal sebagai Modal Harmoni
Dunia pesantren memberikan contoh penting bagaimana pendidikan agama dapat membangun karakter sekaligus tanggung jawab sosial. Buya, kiai, tuanku, dan pengasuh pesantren memiliki peran strategis dalam menanamkan sikap ramah anak, ramah lingkungan, serta santun terhadap masyarakat berbeda agama.
Pesantren yang mengembangkan perlindungan anak, menolak kekerasan, menjaga lingkungan, dan menghormati keberagaman sedang membangun fondasi ketahanan bangsa. Santri perlu tumbuh sebagai pribadi yang kuat dalam akidah, luas pengetahuan, santun dalam pergaulan, dan memiliki kepedulian terhadap kehidupan bersama.
Kearifan lokal juga merupakan kekayaan yang tidak boleh diabaikan. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 memberikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dengan persyaratan konstitusional yang berlaku. Pasal 28I ayat (3) menegaskan penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional, sedangkan Pasal 29 ayat (2) menjamin kemerdekaan beragama dan beribadah.
Di Minangkabau, falsafah adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, musyawarah, serta nilai raso jo pareso menyediakan sumber etika untuk membangun kebersamaan. Kearifan lokal harus menjadi jembatan rekonsiliasi, bukan alasan membatasi hak warga negara yang berbeda keyakinan.
FKUB dan Budaya Perjumpaan Tanpa Sekat
FKUB merupakan wadah strategis silaturahmi, informasi, komunikasi, dan koordinasi tokoh lintas agama. Keberadaannya tidak boleh dipersempit hanya pada urusan rekomendasi pendirian rumah ibadah. FKUB harus berkembang menjadi kekuatan sosial yang mampu mencegah konflik, membangun kepercayaan, dan menggerakkan kolaborasi kemanusiaan.
Pengalaman menunjukkan bahwa perjumpaan langsung dapat membantu mengurangi prasangka. KONAS, Rakernas, kunjungan antardaerah, dialog komunitas, dan kegiatan sosial bersama perlu menjadi budaya yang terus dipelihara.
Kunjungan lintas iman ke pesantren, gereja, pura, vihara, kelenteng, dan lembaga pendidikan keagamaan membuka kesempatan untuk saling memahami. Perjumpaan tanpa sekat bukan berarti menghapus batas keyakinan, melainkan menghilangkan tembok kecurigaan dan permusuhan.
Asosiasi FKUB Nasional perlu diperkuat sebagai jejaring pertukaran praktik baik, pengembangan kapasitas tokoh agama, dan penghubung aspirasi daerah dengan kebijakan nasional. Dukungan pemerintah tetap diperlukan, tetapi ketulusan dan kemandirian moral tokoh agama merupakan kekuatan utama keberlanjutan kerukunan.
Dari KONAS Menuju Aksi Nyata
KONAS IX hendaknya menghasilkan agenda restorasi harmoni bangsa yang terukur. Penguatan pendidikan keagamaan ramah kerukunan, perlindungan hak beribadah, pemanfaatan kearifan lokal, deteksi dini konflik, literasi digital, dan kolaborasi kemanusiaan perlu diterjemahkan menjadi Rencana Aksi Kerukunan Bela Bangsa 2027.
Keberhasilannya harus diukur melalui meningkatnya perjumpaan lintas iman, terselesaikannya persoalan secara damai, terlindunginya hak warga negara, serta tumbuhnya kerja sama nyata antarkomunitas.
Kerukunan bukan sekadar keadaan tanpa pertengkaran. Kerukunan adalah keberanian membela keadilan, melindungi sesama, dan menjaga keutuhan bangsa tanpa membedakan agama.
KONAS IX harus menegaskan bahwa rukun adalah kekuatan, harmoni adalah ketahanan, dan menjaga keselamatan seluruh umat merupakan bagian dari bela bangsa.
Indonesia tidak membutuhkan penyeragaman iman, melainkan persatuan tanggung jawab. Berbeda dalam keyakinan, bersaudara dalam kemanusiaan, dan bersatu dalam membela Indonesia.
Padang, 9 November 2026.
