 |
ULASAN BUKU (BEBAS DIKUTIP/DISEBARKAN)
Testriono, Ratri Istania, dan Shanti Darmastuti (editor). “Decentralization, Democracy and Local Politics in Indonesia.” Penerbit: Routledge/Taylor & Francis, 2026.
Lebih dari dua puluh lima tahun telah berlalu sejak Indonesia mengambil salah satu keputusan politik terbesar dalam sejarah modernnya: mengakhiri sistem pemerintahan yang sangat tersentralisasi dan menyerahkan sebagian besar kewenangan kepada daerah.
Ketika Undang-Undang Otonomi Daerah mulai diberlakukan pada 1999, harapannya begitu besar. Kekuasaan tidak lagi menumpuk di Jakarta, melainkan dibagi ke provinsi, kabupaten, dan kota. Daerah diharapkan lebih kreatif, lebih demokratis, dan lebih dekat dengan kebutuhan rakyatnya.
Namun, setelah seperempat abad, muncul pertanyaan yang semakin sering diajukan: apakah desentralisasi benar-benar membuat Indonesia lebih demokratis? Ataukah kekuasaan yang dulu terpusat di Jakarta kini hanya berpindah ke tangan elite-elite lokal?
Pertanyaan itulah yang menjadi benang merah buku “Decentralization, Democracy and Local Politics in Indonesia” (Routledge, 2026). Buku ini tidak sekadar mengevaluasi perjalanan otonomi daerah, tetapi juga mengajak pembaca melihat bagaimana demokrasi Indonesia berkembang—atau justru menghadapi tantangan baru—di tingkat lokal.
Berbeda dengan banyak buku tentang Reformasi yang lebih menyoroti dinamika politik nasional, buku ini mengalihkan perhatian ke daerah.
Sebab, sesungguhnya wajah demokrasi Indonesia sehari-hari tidak hanya ditentukan oleh siapa yang duduk di Istana Negara atau Gedung DPR, melainkan juga oleh bagaimana seorang bupati, wali kota, atau gubernur menggunakan kekuasaan yang kini jauh lebih besar dibanding era Orde Baru.
Dari Sentralisasi ke Desentralisasi
Salah satu kekuatan buku ini adalah kemampuannya menempatkan desentralisasi dalam konteks sejarah yang lebih luas.
Selama lebih dari tiga dekade pemerintahan Orde Baru, hampir seluruh keputusan strategis berasal dari Jakarta. Pemerintah pusat menentukan anggaran, pembangunan, hingga penempatan pejabat daerah.
Model seperti ini memang menciptakan stabilitas administratif, tetapi juga melahirkan ketergantungan yang tinggi dan ruang partisipasi publik yang sangat terbatas.
Reformasi 1998 mengubah semuanya. Dalam waktu relatif singkat, Indonesia melaksanakan salah satu program desentralisasi terbesar di dunia.
Pemerintah daerah memperoleh kewenangan luas untuk mengelola anggaran, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan ekonomi. Kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, sementara DPRD memperoleh fungsi politik yang lebih kuat.
Saat itu banyak pengamat optimistis. Demokrasi diyakini akan tumbuh dari bawah, bukan lagi hanya dikendalikan elite nasional. Namun, seperti ditunjukkan buku ini, perjalanan ternyata jauh lebih rumit.
Demokrasi Tidak Otomatis Menghasilkan Pemerintahan yang Baik
Para penulis dalam buku ini menunjukkan bahwa desentralisasi memang membuka ruang kompetisi politik yang lebih sehat. Masyarakat memiliki kesempatan memilih pemimpin daerah secara langsung, sementara banyak inovasi pelayanan publik lahir dari kreativitas pemerintah daerah.
Namun, bersamaan dengan itu muncul persoalan baru.
Di banyak daerah, kekuasaan justru terkonsentrasi pada segelintir keluarga politik. Fenomena politik dinasti berkembang di berbagai provinsi dan kabupaten. Kepala daerah yang selesai menjabat digantikan oleh istri, anak, saudara, atau kerabat dekatnya.
Buku ini tidak berhenti pada kritik normatif. Para penulis memperlihatkan bahwa politik dinasti bukan satu-satunya wajah demokrasi lokal. Di sejumlah daerah, kandidat dari luar dinasti justru berhasil memenangkan pemilihan kepala daerah karena dukungan masyarakat terhadap perubahan.
Artinya, demokrasi lokal Indonesia masih memiliki ruang kompetisi yang sehat, meskipun tidak selalu berjalan ideal. Analisis seperti ini membuat buku terasa seimbang. Pembaca tidak diajak melihat desentralisasi sebagai keberhasilan mutlak ataupun kegagalan total.
Birokrasi Daerah: Antara Profesionalisme dan Klientelisme
Salah satu bab yang paling menarik membahas hubungan antara politik dan birokrasi daerah.
Idealnya, birokrasi bekerja secara profesional, melayani masyarakat tanpa memandang kepentingan politik. Namun kenyataannya, birokrasi sering menjadi bagian dari pertarungan kekuasaan lokal.
Mutasi pejabat setelah pergantian kepala daerah, pembentukan jaringan loyalis di lingkungan pemerintahan, hingga praktik klientelisme masih menjadi tantangan serius.
Yang menarik, buku ini tidak hanya memotret gejala tersebut, tetapi juga menjelaskan mengapa hal itu terjadi. Desentralisasi memberi kewenangan yang besar kepada kepala daerah, tetapi pada saat yang sama mekanisme pengawasan belum selalu berkembang secepat distribusi kekuasaan.
Akibatnya, demokrasi lokal menghadapi paradoks. Kekuasaan memang lebih dekat dengan rakyat, tetapi juga lebih mudah dipengaruhi oleh kepentingan politik jangka pendek apabila institusi pengawas belum cukup kuat.
Papua, Kota Besar, dan Diplomasi Daerah
Keunggulan lain buku ini adalah keberanian memperluas pembahasan melampaui isu pilkada.
Salah satu bagian membahas dinamika politik Papua setelah perubahan kebijakan Otonomi Khusus. Bagian lain mengulas bagaimana kota-kota di Indonesia membangun kerja sama internasional melalui program “sister city”. Ada pula pembahasan mengenai hubungan desentralisasi dengan kebijakan lingkungan, perubahan iklim, hingga pembangunan perkotaan.
Dengan demikian, buku ini menunjukkan bahwa desentralisasi bukan lagi sekadar persoalan pembagian kewenangan administratif. Ia telah memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan bernegara, mulai dari tata kelola lingkungan, hubungan luar negeri daerah, hingga pembangunan ekonomi lokal.
Pendekatan multidisiplin seperti ini membuat buku memiliki cakupan yang jauh lebih luas dibanding sekadar kajian administrasi pemerintahan.
Membaca Pemerintahan Prabowo dari Perspektif Daerah
Walaupun tidak secara khusus membahas Presiden Prabowo Subianto, buku ini justru menjadi sangat relevan untuk memahami tantangan pemerintahannya.
Hampir seluruh agenda besar pemerintah saat ini bergantung pada kemampuan pemerintah daerah menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam program nyata.
Program hilirisasi industri membutuhkan dukungan pemerintah daerah yang mampu menyediakan infrastruktur, menyederhanakan perizinan, dan menjaga stabilitas investasi. Program swasembada pangan tidak mungkin berhasil tanpa koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten.
Bahkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Prabowo memerlukan kapasitas birokrasi daerah yang baik, mulai dari pengadaan bahan pangan hingga distribusi kepada sekolah-sekolah.
Di sinilah relevansi buku ini terasa sangat kuat. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah menjalankan kebijakan tersebut secara efektif.
Otonomi Daerah Memasuki Babak Baru
Setelah lebih dari seperempat abad, Indonesia tampaknya memasuki fase baru dalam perjalanan desentralisasi. Tantangannya bukan lagi sekadar membagi kewenangan dari Jakarta ke daerah, melainkan memastikan bahwa kewenangan tersebut digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pertanyaan yang kini muncul bukan lagi apakah Indonesia membutuhkan desentralisasi. Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana menciptakan tata kelola daerah yang transparan, akuntabel, profesional, dan mampu beradaptasi dengan tantangan global seperti digitalisasi, perubahan iklim, ketahanan pangan, dan persaingan geopolitik.
Buku “Decentralization, Democracy and Local Politics in Indonesia” memberikan kontribusi penting dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Melalui berbagai studi kasus dan analisis yang kaya, para penulis menunjukkan bahwa demokrasi lokal Indonesia masih merupakan proyek yang terus berkembang. Ia telah menghasilkan banyak kemajuan, tetapi juga melahirkan tantangan-tantangan baru yang tidak pernah dibayangkan ketika Reformasi dimulai pada 1998.
Penutup
Di tengah derasnya perhatian publik terhadap politik nasional, buku ini mengingatkan bahwa masa depan demokrasi Indonesia sesungguhnya banyak ditentukan oleh apa yang terjadi di daerah.
Dari kantor bupati di pelosok hingga balai kota di kota-kota besar, kualitas pemerintahan lokal akan menentukan apakah cita-cita Reformasi benar-benar terwujud atau hanya berhenti sebagai perubahan struktur kekuasaan.
Sebagai karya akademik, buku ini memang menuntut konsentrasi pembaca. Namun, bagi jurnalis, peneliti, mahasiswa, birokrat, maupun pembuat kebijakan, ia menawarkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar kumpulan teori: sebuah peta yang membantu memahami bagaimana demokrasi Indonesia bekerja di lapangan, lengkap dengan keberhasilan, paradoks, dan tantangan yang masih harus diselesaikan.
Di era ketika pemerintah pusat berupaya menjalankan berbagai program strategis berskala nasional, pelajaran terbesar dari buku ini sangat sederhana tetapi mendasar: keberhasilan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh keputusan yang diambil di Jakarta, melainkan juga oleh kualitas demokrasi dan tata kelola di ribuan daerah yang menjadi fondasi Republik ini.
Satrio Arismunandar, Dewan Pakar SCSC (South China Sea Council). Kontak/WA: 081286299061. #
