 |
Oleh: Zulnaidi SH Bagindo Sailan
Masyarakat Minangkabau sejak dahulu dikenal memiliki sistem demokrasi dan resolusi konflik yang sangat matang. Jauh sebelum hukum modern jamak digunakan, para tetua adat di ranah ini telah memiliki kompas moral sekaligus pisau analisis sosiologis yang sangat tajam dalam mengambil keputusan. Instrumen itu bernama filosofi "Patuik jo Mungkin".
Secara sederhana, mungkin berbicara tentang wilayah rasio, logika, hukum kausalitas, dan pembuktian empiris—apa yang secara objektif masuk akal untuk terjadi. Sementara patuik (kepatutan) adalah wilayah rasa, etika, kepantasan sosial, dan moralitas agama. Sebuah keputusan komunal baru dianggap sah dan adil jika ia tidak hanya benar secara logika (mungkin), tetapi juga indah dan menyejukkan secara rasa (patuik). Sinergi inilah yang selama berabad-abad menjaga harmoni nagari, menyelesaikan sengketa tanah ulayat, hingga menentukan suksesi kepemimpinan adat tanpa pertumpahan darah.
Abih Gali Dek Galitiak
Namun, jika kita menengok realitas hari ini, kompas moral tersebut perlahan mulai kehilangan magnetnya. Kita semakin sering menyaksikan sengketa internal kaum atau keluarga yang langsung ditarik ke ranah pengadilan formal, tanpa melewati proses musyawarah di tingkat tungganai atau ninik mamak. Ada pergeseran paradigma yang mengkhawatirkan: masyarakat kita kini cenderung lebih mengutamakan legalitas formal-transaksional daripada kepatutan sosial.
Lebih memprihatinkan lagi, pengambilan keputusan strategis masyarakat Minangkabau kini tidak lagi mendahulukan semangat musyawarah mufakat, melainkan didasarkan pada prinsip "siapa kuat, siapa hebat". Dalam lapangan politik dan sosial kemasyarakatan, bahkan telah terjadi hal yang sangat tidak patut ketika seluruh pertimbangan patuik jo mungkin dikalahkan oleh kekuatan rupiah. Transaksionalisme akut ini merusak tatanan nilai yang telah ratusan tahun dibangun demi pemuasan syahwat kekuasaan dan materi sesaat.
Tergerusnya nilai patuik jo mungkin ini dipicu oleh beberapa faktor laten. Arus individualisme dan gaya hidup materialistis perlahan mengubah tolok ukur kehormatan di tengah masyarakat. Hari ini, status finansial dan jabatan politik seseorang kerap kali lebih didengar dalam rapat adat ketimbang kebenaran hakiki. Akibatnya, terjadi krisis keteladanan. Sebagian pemangku adat tidak lagi mampu berdiri tegak sebagai pengayom yang objektif karena ikut terseret arus pragmatisme ekonomi. Ungkapan adat “luruih mambalah, tibo di paruik dikempiskan” (berlaku adil tanpa tebang pilih) kian jarang kita temukan praktiknya.
Dampak dari pudarnya nilai ini sangat nyata. Kita melihat renggangnya hubungan kekerabatan (saciok bak ayam, sadanciang bak basi yang mulai pudar), meningkatnya konflik horizontal di nagari, hingga apatisme generasi muda terhadap institusi adat. Ketika patuik jo mungkin diabaikan dan rupiah menjadi penentu utama, yang tertinggal hanyalah hukum rimba egoisme: siapa yang kuat secara finansial dan jaringan, dialah yang memenangkan keputusan.
Rumah Nampak Jalan Dak Tantu
Menyelamatkan filosofi ini bukan berarti kita harus anti terhadap modernisasi atau hukum formal. Tantangannya adalah bagaimana merevitalisasi nilai patuik jo mungkin agar relevan dengan zaman. Ini harus dimulai dari penguatan kembali fungsi pendidikan karakter berbasis raso jo pareso di tingkat keluarga. Selain itu, institusi adat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) harus berani berbenah, menjaga independensi, dan menutup rapat celah intervensi transaksional.
Patuik jo mungkin bukanlah warisan masa lalu yang usang, melainkan sebuah sistem etika modern yang sangat rasional. Jika masyarakat Minang hari ini kehilangan kemampuan untuk menakar keputusan dengan timbangan kepatutan dan kelogisan ini, maka kita sedang berjalan menuju hilangnya identitas kultural kita sendiri. Sudah saatnya kita pulang ke rumah falsafah kita, sebelum harmoni sosial di ranah ini benar-benar runtuh.
------------------------------
Bidang Konsultasi BAKOR-KAN Sumbar 2026-2031
