 |
oleh ReO Fiksiwan
“Siapa yang mengendalikan masa lalu, mengendalikan masa depan. Siapa yang mengendalikan masa kini, mengendalikan masa lalu.” — George Orwell(1903-1950), 1984(1949.
Novel 1984 karya George Orwell, yang terbit pada 1949, telah lama menjadi rujukan utama dalam fiksi politik.
Orwell menggambarkan dunia distopia yang dikendalikan oleh kekuasaan totalitarian, di mana bahasa, sejarah, dan perilaku manusia dimanipulasi demi kepentingan rezim.
David Runciman, salah satu profesor ilmu politik di Inggris dalam Political Hypocrisy telah menjelaskan karya Orwell bukan sekadar fiksi, melainkan antropologi politik yang menyingkap bagaimana kekuasaan bekerja melalui kontrol simbolik dan ideologis yang disebut political mask.
Selain itu, novel politik 1984 dari George Orwell telah difilmkan dua kali: versi tahun 1956 disutradarai oleh Michael Anderson, dan versi tahun 1984 yang lebih terkenal disutradarai oleh Michael Radford.
Jika diringkas, isu utama novel ini adalah peringatan tentang bahaya kekuasaan yang meniadakan ruang publik, menghapus pluralitas, dan menundukkan manusia dalam satu dimensi kebenaran yang diproduksi negara.
Membaca ulang novel ini dalam konteks Indonesia kontemporer, terutama pada sejumlah kritik dan kisruh awal di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, membuka ruang refleksi kritis.
Politik Indonesia kini memperlihatkan gejala paradoks — seperti judul buku: Paradoks Indonesia — dan konsolidasi kekuasaan yang berusaha mengendalikan narasi, membatasi oposisi, dan menata ulang wacana publik.
Dalam kerangka antropologi politik Orwellian, fenomena ini dapat dipahami sebagai upaya membentuk “Big Brother” baru yang mengawasi, mengatur, dan mendisiplinkan masyarakat melalui instrumen negara maupun jaringan politik yang lebih luas.
Pergulatan wacana politik umat, khususnya yang baru terjadi di ormas besar PBNU, memperlihatkan bagaimana organisasi keagamaan juga menjadi arena perebutan narasi.
Sementara, Carool Kersten, aktif sebagai Profesor Studi Islam di Universitas Katolik Leuven (KU Leuven), Belgia, dalam Berebut Wacana: Pergulatan Wacana Umat Islam Indonesia Era Reformasi(2018) menunjukkan bahwa sejak era reformasi, umat Islam Indonesia terus berhadapan dengan tarik-menarik antara tradisi, modernitas, dan politik kekuasaan.
Semisal, PBNU sebagai ormas besar tidak luput dari dinamika ini, di mana wacana keagamaan sering kali berkelindan dengan kepentingan politik praktis.
Membaca kisruh PBNU hingga korupsi kuota haji melalui lensa Orwellian berarti melihat bagaimana bahasa agama dan simbol keumatan dapat dimobilisasi sebagai instrumen legitimasi politik, mirip dengan bagaimana “Newspeak” dalam 1984 digunakan untuk membatasi horizon berpikir masyarakat.
Pandangan politik Orwell juga dapat ditelusuri dalam Tingkah Laku Manusia dalam Potret Sastra Dunia: Esai-Esai Kebudayaan(2025), yang menekankan bahwa sastra politik bukan hanya refleksi estetis, melainkan cermin perilaku manusia dalam menghadapi kekuasaan.
Orwell menempatkan manusia dalam dilema antara kebebasan dan kontrol, antara kebenaran dan manipulasi.
Perspektif ini relevan untuk membaca politik Indonesia yang tengah bergulat dengan isu demokrasi, populisme, dan konsolidasi kekuasaan.
Analisis komparatif dapat diperkuat dengan merujuk pada dua disertasi penting dari ilmuwan politik Indonesia.
Pertama, Syafiul Mujani(63), alumni S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan PhD Ohio State University di Amerika Serikat dan founder lembaga survei SMRC.
Ia menulis disertasi Religious Democrats: Democratic Culture and Muslim Political Participation in Indonesia(2003) di Ohio State University, yang menyoroti bagaimana budaya demokrasi tumbuh di kalangan umat Islam dan bagaimana partisipasi politik mereka dipengaruhi oleh nilai keagamaan.
Kedua, Burhanuddin Muhtadi(48), Dosen di Program Studi Ilmu Politik, FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, serta Pascasarjana Universitas Paramadina.
Ia menulis disertasi Islam and Party Politics in Indonesia: The Political Behavior of Muslim Constituencies(2013) di Australian National University, yang membahas perilaku politik umat Islam dalam konteks partai politik dan bagaimana mobilisasi keagamaan digunakan untuk kepentingan elektoral.
Sering tampil di media nasional sebagai analis politik, khususnya terkait perilaku pemilih dan demokrasi elektoral, Muhtadi produktif menulis buku dan artikel, termasuk Vote Buying in Indonesia: The Mechanics of Electoral Bribery(2019).
Kedua karya akademis mereka, selain sebagai surveyor dan periset ini, bila dibaca bersama Orwell, memperlihatkan bahwa politik Indonesia kontemporer tidak hanya soal partisipasi.
Akan tetapi, juga mencakup soal bagaimana kekuasaan mengatur, membatasi, dan memanfaatkan wacana keagamaan untuk tujuan politik.
Membaca ulang 1984 dalam konteks politik Indonesia kontemporer berarti menyingkap bagaimana kekuasaan bekerja melalui bahasa, simbol, dan wacana.
Beberapa kisruh politik di bawah pemerintahan Prabowo Subianto—dari izin tambang, Pilkada di DPRD, kisruh politik pangan(MBG dan Kordes), korupsi masif pejabat hingga dinamika PBNU maupun korupsi kuota dana haji — menunjukkan bahwa politik Indonesia masih bergulat dengan persoalan klasik: bagaimana menjaga ruang publik dari dominasi kekuasaan yang cenderung masuk lagi ke totalitarianisme.
Dalam lanskap global, bahkan Indonesia masuk dalam BoP gabetan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan membayar satu miliar dolar, setara 17 triliun rupiah, demi menjaga perdamaian Israel di Gaza.
Situasi ini memperlihatkan bagaimana politik domestik dan internasional saling berkelindan dalam logika kekuasaan yang menekan ruang kebebasan.
Eko-politik Orwellian mengingatkan bahwa tanpa refleksi kritis, demokrasi dapat tergelincir menjadi sekadar formalitas, sementara kekuasaan terus memperluas kontrolnya atas masyarakat.
Seperti kutipan Orwell terkenal: “Big Brother is watching you.”
Hal ini menggambarkan bagaimana kekuasaan totalitarian mengawasi setiap aspek kehidupan warganya, meniadakan privasi, dan menundukkan individu di bawah kontrol negara.
Novel 1984 bukan sekadar fiksi, melainkan peringatan abadi tentang rapuhnya kebebasan dalam bayang-bayang kekuasaan yang absolut.
#coversongs:
Lagu “Politik Sengkuni” adalah karya musisi rap hijab Noirna, dirilis sebagai bagian dari album digital Noirna pada 19 Oktober 2025 di bawah label Noirna Entertainment.
Noirna sendiri adalah rapper muda Indonesia, namun detail usia pribadinya tidak dipublikasikan secara resmi di sumber terbuka.
#credit fofo diambil dari sketsa novel fiksi 1984 yang banyak di Youtube.
