 |
oleh ReO Fiksiwan
Sejak 25 November silam, Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara diguncang bencana yang menuntut kehadiran kepemimpinan yang tangguh, berilmu, dan berjiwa pengabdian.
Dalam situasi genting ini, publik menyoroti respon Menteri Kehutanan, Dr. Raja Juli Antoni(48), yang sebelumnya dikenal sebagai politisi dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), kini berlambang gajah.
Ia dianggap publik bukan figur yang pantas memegang jabatan sebagai Menteri Kehutanan, setelah bencana banjir bandang melanda Aceh, Sumatra Barat dan Utara.
Ditilik dari karir pendidikan, Raja Juli, kelahiran Pekan Baru, merupakan figur yang pernah menempuh pendidikan di pesantren.
Kelak, masuk S1 dalam Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, S2 dalam Studi Perdamaian di Universitas Gadjah Mada(UGM) serta S3(Ph.D) bidang di Australian National University (ANU), Australia.
Sebelum aktif sebagai politisi, ia dikenal sebagai akademisi, peneliti, dan aktivis demokrasi yang banyak menulis tentang politik dan masyarakat sipil.
Sejak 2015 bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia(PSI), ia kemudian menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PSI.
Mulailah karir politiknya menanjak, terutama kritik dan komentar-komentarnya di berbagai medsos, khusus twitter populer, yang membela rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo selama dua periode.
Dengan peran ini, 15 Juni 2022 – 20 Oktober 2024, ia diangkat sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional(ATR/BPN) di kabinet Presiden Joko Widodo.
Hingga jelang akhir rezim presiden Jokowi pada
3 Juni 2024 – 20 Oktober 2024, ia ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara(IKN) yang sarat kontroversi.
Dan kemudian, pada 21 Oktober 2024 – sekarang menjabat sebagai Menteri Kehutanan Indonesia dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto.
Jejak digitalnya di platform X(Twitter) pernah memuat kutipan sabda Nabi Muhammad SAW: “Apabila suatu urusan diserahkan kepada seorang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.”
Ungkapan ini, yang kemudian diunggah ulang oleh Hilmi Firdausi(50), menjadi cermin ironis ketika kepemimpinan yang diemban justru dipertanyakan kesesuaiannya dengan kapasitas keilmuan yang dimiliki.
Hilmi, dai nasional yang sering tampil di acara televisi seperti Damai Indonesiaku(TVOne), ILC, Catatan Demokrasi, Dua Sisi, Cahaya Hati (iNews), memperoleh jenjang pendidikan, antara lain:
Pondok Pesantren Al-Hidayah, Bogor.
Sekolah: SMAN 1 Bogor dan masuk perguruan tinggi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia(FIB UI) dan Universitas Putra Malaysia(UPM).
Selain founder Jamaah Kajian Hilmiyah, ia Ketua YPI Baitul Hikmah Depok, Pemilik Sekolah Islam Terpadu Daarul Fikri dan Pengasuh Pondok Pesantren Yatim Dhuafa Baitul Qur’an Assa’adah Sentul.
Sementara, Raja Juli Antoni menempuh pendidikan tafsir agama dan bidang ilmu politik, cukup memiliki latar belakang akademik yang kuat dalam kajian demokrasi dan kepemimpinan sipil.
Namun, ketika jabatan Menteri Kehutanan diserahkan kepadanya, muncul pertanyaan kritis: apakah kepemimpinan politik semata cukup untuk menjawab kompleksitas bencana ekologis yang menuntut pemahaman mendalam tentang sains lingkungan, ekologi, dan manajemen sumber daya alam?
Di sinilah relevansi kritik klasik Ibnu Taimiyah(1263-1328) dalam Siyasah Syar’iyah: Etika Politik(Risalah Gusti Surabaya,1999) menemukan aktualitasnya: kepemimpinan harus berpijak pada keahlian dan amanah, bukan sekadar distribusi jabatan.
Refleksi ini semakin dipertajam bila ditilik dengan karya Earth in the Balance(1992) dari Al Gore(77), Wakil Presiden Amerika Serikat(1993-2001), mendirikan organisasi Climate Reality Project, aktif berbicara di konferensi global seperti COP.
Bagi Gore, fokus pada isu lingkungan, perubahan iklim dan pernah memproduksi film dokumenter An Inconvenient Truth(2006) bersama sutradara Davis Guggenheim, juga menekankan bahwa krisis lingkungan adalah krisis kepemimpinan.
Al Gore menulis bahwa tanpa pemimpin yang memahami sains ekologi, kebijakan akan gagal menjawab tantangan zaman.
Kritik ini sejalan dengan realitas di Indonesia: bencana ekologis tidak bisa ditangani dengan retorika politik semata, melainkan dengan integrasi ilmu pengetahuan, kebijakan berbasis data, dan keberanian moral.
Dalam konteks keindonesiaan, Yudi Latif melalui Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perubahan (Cetakan ke-5, 2017) menegaskan bahwa kepemimpinan Pancasilais harus berakar pada kebijaksanaan, keadilan sosial, dan keberpihakan pada rakyat.
Ketika bencana melanda, rakyat menuntut bukan sekadar kehadiran simbolik pejabat, melainkan solusi nyata yang lahir dari kompetensi dan keteladanan.
Dengan demikian, kritik yang marak pada fenomena penanganan bencana ini hendak menegaskan ulang bahwa bencana bukan hanya ujian bagi alam dan manusia, tetapi terutama bagi kepemimpinan.
Ahli tafsir lainnya, mengingatkan bahwa amanah harus diserahkan kepada ahlinya. Al Gore mengingatkan bahwa bumi membutuhkan pemimpin yang memahami sebaik mungkin krisis lingkungan dan keseimbangan ekologi.
Selain itu, Ibnu Taimiyah yang dikenal keras kritiknya pada kekuasaan masa itu dan berakibat dia dihukun, menegaskan bahwa kepemimpinan tanpa ilmu adalah jalan menuju kehancuran.
Akhirnya, dari Yudi Latif(61), sosiolog Politik dan Komunikasi, lulusan Australian National University, lebih menekankan bahwa kepemimpinan Pancasila menuntut keteladanan dalam setiap jabatan.
Ketika bencana melanda, jawaban sejati bukanlah retorika, melainkan ketekunan ilmu, keberanian moral, dan kesetiaan pada amanah.
Kepemimpinan yang sejati adalah kepemimpinan yang mampu menafsirkan bencana sebagai panggilan untuk berbenah, bukan sekadar panggung untuk berpidato.
#coversongs: Lagu “Play The Game” dirilis oleh Queen pada 30 Mei 1980 di Inggris dan 6 Juni 1980 di Amerika Serikat dalam album The Game.
Maknanya berkisar pada cinta, hubungan, dan kerelaan untuk menerima permainan emosional dalam percintaan, ditulis oleh Freddie Mercury(1946-1991) setelah putus dengan kekasihnya, Toni Bastian.
